PWI: Tidak Ada Tanda Jokowi Diktator dan Antikritik

PWI: Tidak Ada Tanda Jokowi Diktator dan Antikritik
Presiden Joko Widodo mengembalikan bola saat bermain tenis meja melawan mantan pebulu tangkis nasional Susy Susanti dan atlet senior tenis meja Jopie Warsono usai melepas kontingen Indonesia ke SEA Games XXIX Malaysia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 7 Juli 2017. ( Foto: Antara/Puspa Perwitasari )
Yustinus Paat / FMB Kamis, 10 Agustus 2017 | 13:15 WIB

Jakarta - Salah satu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Teguh Santosa menilai tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan Presiden Joko Widodo atau pemerintahannya menjadi diktator dan antikritik. Teguh justru menilai Jokowi sangat menghormati demokrasi dan kebebasan.

"Jadi, sulit rasanya membayangkan Jokowi mau membunuh demokrasi dan menjadi diktator. Tidak ada tanda-tanda ke arah itu," ujar Teguh di Jakarta, Kamis (10/8).

Teguh beranggapan, penghargaan Jokowi terhadap kebebasan berpendapat sangat tinggi. Menurut dia, Jokowi tidak antikritik dan memberikan ruang yang cukup luas untuk kritik tersebut.

"Jokowi adalah produk sistem demokrasi. Dia menghormati demokrasi yang melahirkannya dan membuat orang sepertinya bisa berkuasa," tandasnya.

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ini juga menilai Jokowi dan partai atau kelompok pendukungnya menyadari betul bahwa kediktatoran tidak punya tempat dan tidak dapat diterima masyarakat modern di belahan bumi manapun. Apalagi, kata dia di sebuah negara dengan sistem politik demokratis dan terbuka seperti di Indonesia.

"Upaya untuk menjadi pemimpin yang berkuasa mutlak dan dapat melakukan apapun yang diinginkan dengan mengabaikan aspirasi rakyat akan berakhir sia-sia. Saya yakin, Presiden Joko Widodo dan partai serta kelompok pendukungnya benar-benar menyadari hal ini," terang dia.

Jokowi, lanjut Teguh, benar ketika mengatakan bahwa tidak ada institusi politik yang mutlak. Menurut dia, itulah esensi praktik politik dan berbagai pandangan dan pendapat akan bertemu di ruang publik. Pro dan kontra adalah hal biasa.

"Di sisi lain, saya rasa harus diakui bahwa hingga hari ini pekerjaan terberat kita adalah merawat demokrasi, menjadikannya bermanfaat bagi kita semua," ungkap dia.

Teguh juga mengingatkan publik bahwa tugas merawat demokrasi adalah tugas seluruh rakyat Indonesia. Menurut dia, tugas tersebut bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas parlemen atau lembaga peradilan, juga sudah pasti bukan hanya tugas pers.

"Setiap individu warga negara memiliki tanggung jawab yang sama dalam merawat dan menjaga demokrasi. Terlebih di era multiplatform yang memungkinkan beragam pendapat mengalir deras," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com