PWI: Tidak Ada Tanda Jokowi Diktator dan Antikritik
INDEX

BISNIS-27 548.602 (-1.45)   |   COMPOSITE 6429.76 (-1.12)   |   DBX 1210.46 (11.83)   |   I-GRADE 190.638 (-1.17)   |   IDX30 545.485 (-1.22)   |   IDX80 146.318 (-0.03)   |   IDXBUMN20 442.834 (-1.36)   |   IDXESGL 150.48 (0.12)   |   IDXG30 147.901 (0.17)   |   IDXHIDIV20 478.779 (-0.7)   |   IDXQ30 155.036 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 294.681 (0.26)   |   IDXSMC-LIQ 376.202 (-0.36)   |   IDXV30 149.629 (0.56)   |   INFOBANK15 1097.88 (-9.87)   |   Investor33 466.613 (-0.82)   |   ISSI 189.631 (-0.26)   |   JII 670.82 (-0.2)   |   JII70 234.975 (-0.29)   |   KOMPAS100 1301.99 (-1.72)   |   LQ45 1014.85 (-1.31)   |   MBX 1779.94 (-2.98)   |   MNC36 344.694 (-0.62)   |   PEFINDO25 341.155 (-3.37)   |   SMInfra18 331.858 (1.13)   |   SRI-KEHATI 398.709 (-0.95)   |  

PWI: Tidak Ada Tanda Jokowi Diktator dan Antikritik

Kamis, 10 Agustus 2017 | 13:15 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta - Salah satu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Teguh Santosa menilai tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan Presiden Joko Widodo atau pemerintahannya menjadi diktator dan antikritik. Teguh justru menilai Jokowi sangat menghormati demokrasi dan kebebasan.

"Jadi, sulit rasanya membayangkan Jokowi mau membunuh demokrasi dan menjadi diktator. Tidak ada tanda-tanda ke arah itu," ujar Teguh di Jakarta, Kamis (10/8).

Teguh beranggapan, penghargaan Jokowi terhadap kebebasan berpendapat sangat tinggi. Menurut dia, Jokowi tidak antikritik dan memberikan ruang yang cukup luas untuk kritik tersebut.

"Jokowi adalah produk sistem demokrasi. Dia menghormati demokrasi yang melahirkannya dan membuat orang sepertinya bisa berkuasa," tandasnya.

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ini juga menilai Jokowi dan partai atau kelompok pendukungnya menyadari betul bahwa kediktatoran tidak punya tempat dan tidak dapat diterima masyarakat modern di belahan bumi manapun. Apalagi, kata dia di sebuah negara dengan sistem politik demokratis dan terbuka seperti di Indonesia.

"Upaya untuk menjadi pemimpin yang berkuasa mutlak dan dapat melakukan apapun yang diinginkan dengan mengabaikan aspirasi rakyat akan berakhir sia-sia. Saya yakin, Presiden Joko Widodo dan partai serta kelompok pendukungnya benar-benar menyadari hal ini," terang dia.

Jokowi, lanjut Teguh, benar ketika mengatakan bahwa tidak ada institusi politik yang mutlak. Menurut dia, itulah esensi praktik politik dan berbagai pandangan dan pendapat akan bertemu di ruang publik. Pro dan kontra adalah hal biasa.

"Di sisi lain, saya rasa harus diakui bahwa hingga hari ini pekerjaan terberat kita adalah merawat demokrasi, menjadikannya bermanfaat bagi kita semua," ungkap dia.

Teguh juga mengingatkan publik bahwa tugas merawat demokrasi adalah tugas seluruh rakyat Indonesia. Menurut dia, tugas tersebut bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas parlemen atau lembaga peradilan, juga sudah pasti bukan hanya tugas pers.

"Setiap individu warga negara memiliki tanggung jawab yang sama dalam merawat dan menjaga demokrasi. Terlebih di era multiplatform yang memungkinkan beragam pendapat mengalir deras," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

375 Napi di Rejang Lebong Dapat Remisi 17 Agustus

Dari 375 napi yang mendapat remisi 17 gustus itu, lima orang di antaranya langsung bebas

NASIONAL | 10 Agustus 2017

Pembangunan GOR Basket Kempora di Medan Mangkrak

Terbengkalainya pembangunan GOR basket ini karena pihak Kempora tidak lagi melanjutkan proyek tersebut.

NASIONAL | 10 Agustus 2017

Dua Bandar Narkoba di Bengkulu Utara Dibekuk Polisi

TO (31) dan AN (30) ditangkap ketika tengah pesta sabu-sabu di salah satu tempat kos di Kecamatan Ketahun.

NASIONAL | 10 Agustus 2017

Di Jambi, Pengedar Simpan Narkoba di Dalam Tanah

Pengedar narkoba di Desa Kasangpudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi, AS (45) menyembunyikan narkoba di dalam tanah di kebun.

NASIONAL | 10 Agustus 2017

Wali Kota Malang: Ruangan Digeledah, Saya Tak Diinterogasi

ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

NASIONAL | 10 Agustus 2017

Kunker ke Polres Kuningan, Ini Pesan Kapolda Jabar

Kapolda memberikan apresiasi terhadap perubahan yang telah dilakukan Polres Kuningan.

NASIONAL | 10 Agustus 2017

Ketentuan Investasi Dana Haji Digugat ke MK

Jemaah calon haji tidak pernah menerima pemberitahuan bahwa dana mereka akan dikelola untuk investasi.

NASIONAL | 9 Agustus 2017

Rencana PKB Tak Dukung Jokowi Dinilai Berlebihan

Menurut Karyono, PKB semestinya dapat mengutamakan musyawarah ketimbang melontarkan pernyataan terbuka bernada ancaman.

NASIONAL | 9 Agustus 2017

Dokter: Olahraga Tidak Hilangkan Risiko Merokok

Anggapan bahwa olahraga dapat menghilangkan risiko dari merokok itu tidak benar. Aktivitas merokok akan tetap mengganggu kualitas hidup manusia.

NASIONAL | 9 Agustus 2017

Wali Kota Malang Bantah Diperiksa KPK

Wali Kota Malang Moch Anton membantah jika dirinya bersama beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Malang diperiksa tim penyidik KPK.

NASIONAL | 9 Agustus 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS