Prosedur Tak Mampu Cegah Penggelembungan Harga Heli AW 101
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Prosedur Tak Mampu Cegah Penggelembungan Harga Heli AW 101

Selasa, 22 Agustus 2017 | 20:15 WIB
Oleh : Erwin C Sihombing / WM


Jakarta - Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra meyakini, pembelian helikopter Agusta Westland (AW) 101 telah memenuhi prosedur. Namun, syarat prosedural tidak bisa mencegah praktik penggelembungan harga (mark up). Lagipula, pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan wewenang Menteri Pertahanan (Menhan) bukan Panglima TNI.

"Soal pembelian dan pengadaan heli AW 101 yang ramai diperbincangkan secara prosedural sudah benar. Namun memang terdapat mark up," ungkap Supiadin Aries Saputra dalam diskusi Forum Legislasi bertema "RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara dan Membedah Heli AW 101", di Jakarta, Selasa (22/8).

Purnawirawan TNI berpangkat Mayjen itu meyakini bahwa Menhan mengetahui pasti spesifikasi AW 101 termasuk proses pengadaannya. Sebab alutsista dibahas secara tertutup oleh Komisi I DPR bersama Menhan dan Panglima TNI ‎

"Karena memang ada hal-hal yang menyangkut spesifik alutsista itu dan tidak bisa diketahui oleh umum. Karena itu ada hal-hal yang menyangkut kerahasiaan dalam sistem senjatanya sehingga itu terbatas," imbuhnya.

Namun demikian pihaknya menolak jika disebut ikut bertanggung jawab dalam kasus AW 101. Sebab, situasi yang terjadi di lapangan di luar sepengetahuan Komisi I DPR. Pembentukan Panja yang menyangkut anggaran hanya sebatas memeriksa kebutuhan di lapangan.

Kasus korupsi pembelian heli AW 101 ditangani KPK dan POM TNI. KPK menangani pihak swastanya sedangkan TNI menangani perwiranya. Sedikitnya ada enam tersangka dalam perkara pembelian satu unit heli AW 101 yang diduga terjadi pengaturan lelang dan "mark up".

Pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie menilai, kasus AW 101 akan membawa banyak masalah. Sebab, kasus tersebut menandakan kegagalan membentuk postur kekuatan pertahanan dan kegagalan mewujudkan kemandirian industri pertahanan.

Menurut Connie, kinerja Kapolri Jenderal Tito Karnavian berkaitan dengan pengelolaan anggaran pertahanan dan keamanan, jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
‎Hal itu bisa dilihat dari meningkatnya anggaran keamanan Polri dari Rp 44 triliun pada 2014 menjadi Rp 47 triliun tahun 2017.

Sedangkan TNI yang pada 2017 mendapat Rp 108 triliun tidak bisa menunjukan hasilnya dalam penguatan pertahanan kecuali munculnya kasus korupsi alutsista.

Menurut dia, ketika Presiden Jokowi menyatakan Indonesia menjadi poros maritim dunia, sepatutnya pertahanan Indonesia mengikutinya dengan mengganti pola defensif menjadi ofensif. Panglima TNI mengambil peranan penting pada bagian itu.
"‎Kenapa TNI kita berubah ? Saat Presiden menyatakan kita menjadi poros maritim dunia, otomatis kita menjadi negara dirgantara dunia. Tadinya kita defensif, kita menjadi ofensif," ucap Connie.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Buka Kongres Asosiasi Media Siber, JK Ajak Perangi Hoax

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka Kongres Pertama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Idul Adha Jatuh pada 1 September

Hilal 1 Zulhijah sudah terlihat dan berarti Idul Adha jatuh pada tanggal 1 September 2017

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Wapres Tegaskan Pentingnya Verifikasi Pulau ke PBB

Verifikasi pulau penting agar kasus Pulau Sipadan dan Ligitan yang direbut oleh Malaysia tak terulang.

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Pilgub Jabar, Deddy Mizwar Diberi Kesempatan untuk Pikat PAN

Deddy Mizwar banyak bercerita soal rencana pembangunan infrastruktur di provinsi Jawa Barat pada tahun mendatang.

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Polda Sumut Tembak Mati Bandar Narkoba Jaringan Internasional

Bandar narkoba yang tewas berinisial TMY alias F (47) warga Desa Blang, Kecamatan Tanah Pasir.

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Deteksi Dini Penyebab Stroke dengan Brain Document

Brain Documen mampu mendeteksi faktor resiko terjadinya stroke.

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Idul Adha Jatuh Pada 1 September

Hal itu diputuskan lewat sidang penetapan (isbat) awal Dzulhijah di Jakarta, Selasa (22/8).

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Mendagri Minta Sekda Jabar Mundur dari Jabatannya

Itu hak warga negara, mundur dong dari sekda, sekarang juga.

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Istri Bos First Travel Diborgol, Menangis di Depan Publik

Bos First Travel dipertontonkan polisi ke publik.

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Jadi Tersangka, Panitera PN Jaksel Diberhentikan Sementara

Ketua Muda Pengawasan MA, Sunarto menyatakan, pihaknya telah menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara Tarmizi.

NASIONAL | 22 Agustus 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS