Logo BeritaSatu

Bupati Klaten Nonaktif Dituntut 12 Tahun Penjara

Senin, 28 Agustus 2017 | 17:32 WIB
Oleh : AB

Semarang - Bupati Klaten (nonaktif), Sri Hartini dituntut 12 tahun penjara dalam kasus jual beli jabatan serta potongan fee atas dana bantuan keuangan desa di kabupaten tersebut.

Jaksa penuntut umum (JPU) Afni Karolina dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (28/8) mengatakan terdakwa terbukti melanggar dua dakwaan alternatif yang ditujukan kepadanya. Pada dakwaan pertama, Sri Hartini terbukti melanggar Pasal 12a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa terbukti menerima suap dalam pengisian satuan organisasi tata kerja (SOTK) di Kabupaten Klaten dengan total Rp 2,9 miliar.

"Terdakwa menerima usulan titipan pegawai untuk mengisi jabatan dalam penyusunan SOTK baru melalui sejumlah kerabat dekatnya," katanya dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Antonius Widjantono itu.

Sebagai gantinya, orang-orang yang akan ditempatkan pada jabatan yang baru itu memberikan sejumlah uang yang lazim disebut dengan "uang syukuran".

Uang suap itu sendiri, menurut jaksa, diterima terdakwa dalam rentang periode Juli hingga Desember 2016.

Pada dakwaan kedua, jaksa juga menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa dinilai menerima pemberian berupa uang atau gratifikasi yang berkaitan dengan pencairan dana bantuan keuangan desa, titipan dalam penerimaan calon pegawai di BUMD, mutasi kepala sekolah, serta fee proyek di Dinas Pendidikan.

Total gratifikasi yang tidak pernah dilaporkan bupati yang belum genap setahun menjabat saat ditangkap KPK itu mencapai Rp 9,8 miliar.

Afni menjabarkan, gratifikasi yang berasal dari potongan 10 persen hingga 15 persen dana bantuan keuangan desa tersebut mencapai Rp 4,07 miliar, uang ucapan terima kasih dari calon pegawai sejumlah BUMD mencapai Rp 1,8 miliar, uang syukuran dari sejumlah kepala SMP dan SMA sebesar Rp 3,1 miliar, dan fee atas proyek di Dinas Pendidikan Rp 750 juta.

Dalam tuntutan setebal 920 halaman itu, jaksa juga meminta hakim menjatuhkan hukuman berupa denda sebesar Rp 1 miliar yang jika tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama satu tahun penjara.

Atas tuntutan tersebut, majelis hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan yang akan disampaikan pada sidang pekan depan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kasus Suap HGU Sawit di Riau, KPK Sita Sin$ 100.000

KPK menyita uang sekitar Sin$ 100.000 terkait penyidikan kasus dugaan suap dalam pengurusan HGU di Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau.

NEWS | 8 Oktober 2022

Cak Imin Doa Bersama Habaib dan Ribuan Warga Jakarta

Cak Imin doa bersama habaib dan ribuan warga DKI Jakarta untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

NEWS | 8 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Indonesia Tidak Kena Sanksi FIFA

Kabar gembira, Indonesia dipastikan tidak mendapatkan sanksi dari FIFA terkait tragedi Kanjuruhan Malang.

NEWS | 8 Oktober 2022

Relawan Perkuat Poros Kemenangan Ganjar di Jatim, Jateng, dan Jambi

Relawan Sahabat Ganjar memperkuat poros kemenangan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 di sejumlah kota di Jatim, Jatim, dan Jambi.

NEWS | 8 Oktober 2022

BNPT Kukuhkan 50 Anak Muda Papua Jadi Duta Damai Dunia Maya

BNPT mengukuhkan 50 anak muda Papua sebagai Duta Damai Dunia Maya di salah satu hotel di Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (7/10/2022).

NEWS | 8 Oktober 2022

Wagub Jawa Barat Ingatkan BUMD untuk Penuhi Target

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengingatkan BUMD untuk segera memenuhi target setoran laba sebagai kontribusi terhadap PAD.

NEWS | 8 Oktober 2022

Jumat Malam, Perumahan Dosen IKIP Bekasi Banjir 1,5 Meter

Banjir kembali merendam Perumahan Dosen IKIP, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jumat (7/10/2022) malam.

NEWS | 8 Oktober 2022

Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 7 Oktober 2022

Berikut ini Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 7 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 7 Oktober 2022

Data Kasus & Kematian Covid-19 di Jakarta, 7 Oktober 2022

Berikut ini Data Kasus & Kematian Covid-19 di Jakarta, 7 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian kesehatan.

NEWS | 7 Oktober 2022

Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 7 Oktober 2022

Berikut ini Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 7 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 7 Oktober 2022


TAG POPULER

# Jokowi Tak Salami Kapolri


# Banjir Jakarta


# MTsN 19 Jakarta


# Tersangka Tragedi Kanjuruhan


# Mamat Alkatiri


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Timnas U-17 Indonesia Beri Apresiasi Khusus untuk Palestina

Timnas U-17 Indonesia Beri Apresiasi Khusus untuk Palestina

BOLA | 11 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings