Bupati Klaten Nonaktif Dituntut 12 Tahun Penjara
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bupati Klaten Nonaktif Dituntut 12 Tahun Penjara

Senin, 28 Agustus 2017 | 17:32 WIB
Oleh : AB

Semarang - Bupati Klaten (nonaktif), Sri Hartini dituntut 12 tahun penjara dalam kasus jual beli jabatan serta potongan fee atas dana bantuan keuangan desa di kabupaten tersebut.

Jaksa penuntut umum (JPU) Afni Karolina dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (28/8) mengatakan terdakwa terbukti melanggar dua dakwaan alternatif yang ditujukan kepadanya. Pada dakwaan pertama, Sri Hartini terbukti melanggar Pasal 12a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa terbukti menerima suap dalam pengisian satuan organisasi tata kerja (SOTK) di Kabupaten Klaten dengan total Rp 2,9 miliar.

"Terdakwa menerima usulan titipan pegawai untuk mengisi jabatan dalam penyusunan SOTK baru melalui sejumlah kerabat dekatnya," katanya dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Antonius Widjantono itu.

Sebagai gantinya, orang-orang yang akan ditempatkan pada jabatan yang baru itu memberikan sejumlah uang yang lazim disebut dengan "uang syukuran".

Uang suap itu sendiri, menurut jaksa, diterima terdakwa dalam rentang periode Juli hingga Desember 2016.

Pada dakwaan kedua, jaksa juga menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa dinilai menerima pemberian berupa uang atau gratifikasi yang berkaitan dengan pencairan dana bantuan keuangan desa, titipan dalam penerimaan calon pegawai di BUMD, mutasi kepala sekolah, serta fee proyek di Dinas Pendidikan.

Total gratifikasi yang tidak pernah dilaporkan bupati yang belum genap setahun menjabat saat ditangkap KPK itu mencapai Rp 9,8 miliar.

Afni menjabarkan, gratifikasi yang berasal dari potongan 10 persen hingga 15 persen dana bantuan keuangan desa tersebut mencapai Rp 4,07 miliar, uang ucapan terima kasih dari calon pegawai sejumlah BUMD mencapai Rp 1,8 miliar, uang syukuran dari sejumlah kepala SMP dan SMA sebesar Rp 3,1 miliar, dan fee atas proyek di Dinas Pendidikan Rp 750 juta.

Dalam tuntutan setebal 920 halaman itu, jaksa juga meminta hakim menjatuhkan hukuman berupa denda sebesar Rp 1 miliar yang jika tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama satu tahun penjara.

Atas tuntutan tersebut, majelis hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan yang akan disampaikan pada sidang pekan depan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Sederet Pesohor Melayat di Rumah Politikus Nurul Arifin

Sederet pesohor melayat ke rumah duka Maura Magnalia Madyaratri, putri sulung pasangan politikus Nurul Arifin dan Mayong Suryo Laksono.

NASIONAL | 25 Januari 2022


Mabes Polri: Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Ilegal

Bangunan tersebut belum terdaftar dan tidak memiliki izin sepeti diatur dalam UU.

NASIONAL | 25 Januari 2022

Polisi: Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat untuk Rehab Korban Narkoba

Kerangkeng digunakan untuk penampungan orang kecanduan narkoba dan terlibat kenakalan remaja.

NASIONAL | 25 Januari 2022


Soal Temuan Kerangkeng Manusia Saat OTT Bupati Langkat, Ini Kata KPK

Kerangkeng manusia ditemukan saat KPK melakukan OTT di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.

NASIONAL | 25 Januari 2022

Mabes Polri Belum Buka Penyebab Bentrok Sorong yang Menewaskan 19 Orang

Mabes Polri belum membuka ihwal penyebab dua kelompok di Sorong, bentrok hingga menyebabkan 19 orang tewas.

NASIONAL | 25 Januari 2022

BNPT Sebut 600 Akun Terindikasi Sebarkan Paham Radikalisme

BNPT mengatakan pihakanya mencatat sebanyak 600 akun media sosial atau situs di internet yang terindikasi menyebarkan paham radikalisme sepanjang tahun 2021.

NASIONAL | 25 Januari 2022

Polda Papua Barat Temui 2 Kelompok yang Bentrok di Sorong

Polda Papua Barat melakukan pertemuan dengan dua kelompok yang bertikai di Sorong, pascabentrokan yang menyebabkan 19 orang tewas.

NASIONAL | 25 Januari 2022

BNPT: BUMN Rentan Disusupi Kelompok Teroris

Boy Rafli Amar mengungkapkan, saat ini ada ancaman kelompok terorisme melakukan penyusupan ke istitusi-institusi pemerintah.

NASIONAL | 25 Januari 2022


TAG POPULER

# Kakek Dihakimi Massa


# Alinea


# Omicron


# Covid-19


# Arsenal



TERKINI
Sederet Pesohor Melayat di Rumah Politikus Nurul Arifin

Sederet Pesohor Melayat di Rumah Politikus Nurul Arifin

NASIONAL | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings