DAK/DAU Bengkulu Terancam Dipotong Pemerintah Pusat

DAK/DAU Bengkulu Terancam Dipotong Pemerintah Pusat
Badan jalan provinsi ruas Kepala Curup-Karang Baru, Kecamatan Sindang Beliti Ulu (SBU) Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, ambles sepanjang 25 meter dengan kedalaman 10 meter, menyusul hujan lebat melanda daerah ini, pekan lalu. Akibatnya, arus transportasi darat antara kecamatan dan desa di daerah ini mengalami lumpuh total ( Foto: Suara Pembaruan/Usmin )
Usmin / FMB Sabtu, 2 September 2017 | 08:58 WIB

Bengkulu - Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum (DAK/DAU) Bengkulu, pada 2017, terancam dipotong oleh pemerintah pusat karena serapan anggaran sampai akhir Agustus masih di bawah 75 persen dari total APBD Rp 3,3 triliun.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Bengkulu, Heru, di Bengkulu, Jumat (1/9), mengatakan, jika serapan dana APBD 2017 pada Setempar tidak mencapai 75 persen dari total anggaran Rp 3,3 triliun, maka  DAU dan DAK akan dipotong pusat. Selain itu, Pemprov Bengkulu, akan diberikan sanksi oleh pemerintah pusat.

Hingga akhir Agusutus lalu, serapan dana APBD Provinsi Bengkulu, baik fisik maupun nonfisik masih di bawah 30 persen. Akibatnya, dana APBD 2017 setempat mengendap di kas daerah mencapai Rp 2,1 triliun.

Untuk mengatasi masalah ini, kata Heru, Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mendesak para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Bengkulu meningkatkan serapan anggaran. Selain itu, proyek-proyek fisik dan nonfisik yang sudah dianggatkan di APBD 2017 segera dilaksanakan. Demikian pula dana proyek fisik dan nonfisik yang sudah berjalan agar pembayaran termin tidak terhambat. Demikian pula uang muka proyek fisik yang akan dilaksanakan segera dicairkan, sehingga kontraktor pelaksana dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai harapan.

Dengan demikian, serapan anggaran APBD 2017 Bengkulu, akan meningkat secara signifikan dua bulan ke depan dari yang ada sekarang di bawah 40 persen. "Jika dalam dua bukan ke depan serapan dana APBD mencapai 75 persen, maka Bengkulu akan selamat dari ancaman penalti dan pemotongan DAU/DAK oleh pemerintah pusat," ujarnya.

Sebelumnya anggota DPR Bengkulu, Mulyadi Usman mendesak pimpinan OPD di lingkup Pemprov Bengkulu, meningkatkan kinerja sehingga serapan dana APBD 2017 meningkat dari yang sekarang di bawah 40 persen.

Sebab, jika serapan APBD rendah, maka sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2017 akan lebih besar lagi dari tahun 2016 sebesar Rp 443 miliar. Bahkan, jika serapan anggaran tidak meningkat dua bulan ke depan, maka silpa 2017 bisa mencapai satu triliun.

"Sayang dana besar yang dianggarkan DPRD Provinsi Bengkulu, tidak bisa dihabiskan. Jika dana APBD tidak dimanfaatkan dengan baik bukan saja daerah yang rugi, tapi juga masyarakat setempat," ujarnya.

Sebab, jika uang pemerintah tidak berputar dengan baik dan hanya mengendap di kas daerah Pemprov Bengkulu, maka roda perekonomian masyrakat jalan di tempat dan daya beli masyarakat turun.

"Sekarang daya beli masyarakat Bengkulu turun akibat uang pemerintah di daerah ini tidak berputar. Saya berharap kepada pimpinan OPD agar serapan anggaran di instansi yang dipimpinya ditingkatkan, sehingga perekonomian masyarakat dapat berjalan lancar," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com