Wasekjen Demokrat: Panglima TNI Semestinya Tidak Bocorkan Data Intelijen
Logo BeritaSatu

Wasekjen Demokrat: Panglima TNI Semestinya Tidak Bocorkan Data Intelijen

Minggu, 24 September 2017 | 20:34 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YS

Jakarta – Seluruh pihak diharapkan dapat lebih tenang dan menjaga jarak dari manuver-manuver politik yang menabrak batas kepatutan maupun perundang-undangan. Tantangan besar bangsa dalam turbelensi politik akhir-akhir ini yakni menjaga kewarasan politik.

“Contohnya, manuver politik Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Perhatikan saat Panglima TNI membocorkan data intelijen bahwa ada institusi di luar TNI hendak membeli 5000 pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Jokowi. 'Saya akan serbu', kata Jenderal Gatot,” demikian Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik, Minggu (24/9).

Ditambahkan Rachland, Panglima TNI juga mengancam menyerbu polisi. Hal itu terjadi jika polisi membeli senjata untuk menembak tank. “Apakah benar ada rencana Polri membeli senjata berat macam itu?” tanya Rachland.

Menurutnya, Panglima TNI tidak sepatutnya membocorkan data intelijen, apalagi yang sensitif, kepada publik. Dijelaskan, Panglima TNI sepatutnya melapor kepada Presiden serta DPR. Artinya, data itu bukan justru disampaikan ke sesepuh dan purnawirawan TNI.

“Tetapi yang secara fundamental paling fatal adalah saat Panglima TNI mengancam akan menyerbu. Kenapa? Perlu selalu diingat, dari sisi prinsip democratic accountability (akuntabilitas demokrasi), militer tidak boleh mengambil kebijakan politik,” ujarnya.

Dia menuturkan, kebijakan politik cuma absah diambil oleh pengelola otoritas negara yang dipilih oleh pemilu demokratik. Diungkapkan, Panglima TNI tidak dipilih melalui pemilu. Ditegaskan, Panglima TNI diangkat oleh Presiden.

“Kewajibannya bukan mengambil kebijakan, melainkan menjalankan dan mengelola operasi,” tegasnya.

Salah satu puncak keberhasilan reformasi TNI, masih kata Rachland, yaitu memindahkan kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang dari militer ke tangan otoritas politik. Dia merujuk Pasal 3 dan Pasal 17 Undang-Undang 34/2004 tentang TNI.

Dia menuturkan, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI pada awal 2000, siapa berwenang mengerahkan kekuatan TNI ini menjadi polemik sengit. Saat itu, lanjutnya, publik menyoroti Pasal 19 RUU TNI yang dipandang kontroversial.

Pasal tersebut mengizinkan Panglima TNI dalam keadaan mendesak mengerahkan kekuatan angkatan perang, asal dalam tempo 1 x 24 jam lapor ke Presiden. “Pasal itu, seperti kita tahu, melalui perdebatan panjang di DPR yang melibatkan pimpinan TNI, kemudian disepakati digugurkan,” tuturnya.

Walhasil, UU TNI yang kini berlaku menegaskan kedudukan TNI berada di bawah Presiden (Pasal 3) dan pengerahan kekuatan TNI adalah kewenangan Presiden (Pasal 17).

Menurutnya, Panglima TNI melampaui kewenangan dan melanggar ketentuan perundangan saat mengancam akan menyerbu Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polisi. Panglima dinilai tidak boleh mengeluarkan ancaman seperti itu.

“Seharusnya ia sadar dan patuh bahwa pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI bukan kewenangannya, melainkan kewenangan Presiden atas persetujuan DPR. Politik TNI harus selamanya politik negara, bukan politik Panglima TNI,” katanya.

Bagi kelangsungan demokrasi, ujar Rachland, publik semua cukup waras untuk memahami bahwa pemesanan 5.000 senjata serbu oleh badan intelejen, bila itu benar, sama berbahayanya dengan Panglima TNI yang berpolitik praktis dan melampaui kewenangannya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Geledah 3 Lokasi Terkait OTT Cilegon

Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah tiga lokasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi dugaan suap terkait perizinan di Kota Cilegon.

NASIONAL | 24 September 2017

Ketua Komisi III: KPK Perlu Benahi Tata Kelola Barang Sitaan

Temuan Pansus Hak Angket tentang kecerobohan pencatatan barang sitaan itu hendaknya disikapi dengan sangat serius.

NASIONAL | 24 September 2017

KPAI: Nikah Siri Pintu Masuk Perdagangan Manusia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa nikah siri merupakan pintu masuk perdagangan manusia.

NASIONAL | 24 September 2017

Wiranto: Tidak Ada Pengadaan Senjataā€ˇ Ilegal

Menko Polhukam menegaskan bahwa tidak ada pengadaan senjata secara ilegal.

NASIONAL | 24 September 2017

Pemilik Situs Nikahsirri Ditetapkan Sebagai Tersangka

Aris Wahyudi ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pornografi, Perlindungan Anak, dan Perdagangan Manusia.

NASIONAL | 24 September 2017

Wiranto: Film G-30-S/PKI Tak Perlu Jadi Perdebatan

Ajakan untuk nonton bareng bagi beberapa institusi merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan.

NASIONAL | 24 September 2017

Pemkab Purbalingga Upayakan Peningkatan Produksi Padi

Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah terus melakukan sejumlah upaya guna meningkatkan jumlah produksi padi di wilayah tersebut.

NASIONAL | 24 September 2017

BMKG: Waspadai Hujan Lebat Laut Buru

BMKG mengimbau para nelayan tradisional untuk mewaspadai hujan lebat disertai petir yang berpotensi melanda perairan Buru hingga laut Seram, Maluku.

NASIONAL | 24 September 2017

Logistik Pengungsi, Pemkab Karangasem Siapkan Beras 50.000 Ton

Kami memiliki stok beras 50.000 ton untuk mengantisipasi apabila terjadi kekurangan beras untuk para pengungsi.

NASIONAL | 24 September 2017

Bupati Klungkung: Pengungsi Gunung Agung 12.292 Jiwa

Jumlah pengungsi Gunung Agung mencapai 12.292 jiwa dari 2.745 kepala keluarga yang kediamannya berada di kawasan rawan bencana.

NASIONAL | 24 September 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS