Pengamat: Kisruh 5.000 Senjata, Kuncinya Koordinasi
Logo BeritaSatu

Pengamat: Kisruh 5.000 Senjata, Kuncinya Koordinasi

Minggu, 24 September 2017 | 20:40 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YS

Jakarta - Pengamat Politik Boni Hargens angkat bicara mengenai pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang adanya institusi non-militer yang memesan 5.000 pucuk senjata api. Boni menilai, pernyataan Panglima TNI itu telah menimbulkan goncangan karena langsung terkait rasa aman masyarakat.

"Turbulensi itu tak terhindarkan karena isu ini langsung berkaitan dengan rasa aman masyarakat, apalagi tahun politik 2018 sudah di depan mata," ujar Boni dalam keterangannya, Minggu (24/9).

Menurut Boni, maksud Panglima TNI tentu baik. Pasalnya, Gatot mengungkapkan kegusaran hatinya terhadap situasi keamanan negara sehingga ada langkah antisipatif agar hal-hal buruk tidak terjadi.

Namun, Boni memberikan tiga catatan kritis atas pernyataan Panglima TNI. Pertama, kata dia, alangkah bijaknya bila masalah tersebut tidak sampai ke publik, tetapi cukup berhenti di kalangan elite saja.

"Biarkan para petinggi di institusi keamanan dan institusi intelijen berkoordinasi mengidentifikasi masalah. Mereka nanti harus mencari tahu institusi apa yang memesan senjata tersebut, dan apa tujuan pembelian senjata tersebut," tutur dia.

"Tetapi karena bola panas ini sudah terlanjur menggelinding ke ruang publik, maka investigasi resmi harus dilakukan. Dengan syarat bahwa investigasi itu dilakukan secara transparan oleh tim independen yang tidak terikat dengan kepentingan politik tertentu," ungkap dia menambahkan.

Catatan kedua, lanjut Boni, semua stakeholders terkait, harus melakukan sesuatu untuk menghentikan spekulasi yang terus berkembang liar di tengah masyarakat. Pasalnya, spekulasi-spekulasi itu berpotensi melahirkan konflik elite yang serius.

"Ada spekulasi yang menyudutkan Badan Intelijen Negara dan ada spekulasi juga yang menyudutkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Spekulasi yang liar ini, meskipun itu hoax, sangat berbahaya bagi keamanan nasional," tanda dia.

Boni mencontohkan penyerbuan ke kantor LBH di Jakarta belum lama ini oleh sekelompok massa. Penyerbuan ini bermula dari spekulasi liar dan provokasi hoax di media sosial yang menuduh LBH sebagai tempat persemaian ideologi komunis.

"Nah, spekuasi yang berkembang terkait pernyataan TNI ini terkesan ingin membenturkan TNI dengan BIN atau TNI dengan Polri. Kita menyayangkan para oknum yang membangun spekulasi liar seperti itu. Polri perlu mengusut tuntas juga mereka yang menyebarkan hoax untuk merusak citra institusi negara," imbuh dia.

Catatan ketiga, tambah dia, untuk meredam tensi dari persoalan ini, ada baiknya Presiden Jokowi mengundang sekaligus Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kapolri dalam rapat tertutup dan terbatas untuk mencari jalan keluar yang bijak dan efektif terkait isu senjata ini.

Perhatian utama saat ini, menurut dia adalah bagaimana menjamin rasa aman publik. Karena kelompok yang ingin merusak NKRI menghendaki situasi yang tidak aman sebagai prasyarat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah.

"Sebagai penjaga NKRI, TNI, BIN, dan Polri harus bergandengan tangan dan berdiri di depan memberi jaminan keamanan bagi seluruh komponen bangsa dan negara. Selama ini kan koordinasi itu berjalan baik seperti dalam mengamankan Pilkada 2017," pungkas dia.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wasekjen Demokrat: Panglima TNI Semestinya Tidak Bocorkan Data Intelijen

Panglima TNI melampaui kewenangan dan melanggar ketentuan perundangan.

NASIONAL | 24 September 2017

KPK Geledah 3 Lokasi Terkait OTT Cilegon

Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah tiga lokasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi dugaan suap terkait perizinan di Kota Cilegon.

NASIONAL | 24 September 2017

Ketua Komisi III: KPK Perlu Benahi Tata Kelola Barang Sitaan

Temuan Pansus Hak Angket tentang kecerobohan pencatatan barang sitaan itu hendaknya disikapi dengan sangat serius.

NASIONAL | 24 September 2017

KPAI: Nikah Siri Pintu Masuk Perdagangan Manusia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa nikah siri merupakan pintu masuk perdagangan manusia.

NASIONAL | 24 September 2017

Wiranto: Tidak Ada Pengadaan Senjataā€ˇ Ilegal

Menko Polhukam menegaskan bahwa tidak ada pengadaan senjata secara ilegal.

NASIONAL | 24 September 2017

Pemilik Situs Nikahsirri Ditetapkan Sebagai Tersangka

Aris Wahyudi ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pornografi, Perlindungan Anak, dan Perdagangan Manusia.

NASIONAL | 24 September 2017

Wiranto: Film G-30-S/PKI Tak Perlu Jadi Perdebatan

Ajakan untuk nonton bareng bagi beberapa institusi merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan.

NASIONAL | 24 September 2017

Pemkab Purbalingga Upayakan Peningkatan Produksi Padi

Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah terus melakukan sejumlah upaya guna meningkatkan jumlah produksi padi di wilayah tersebut.

NASIONAL | 24 September 2017

BMKG: Waspadai Hujan Lebat Laut Buru

BMKG mengimbau para nelayan tradisional untuk mewaspadai hujan lebat disertai petir yang berpotensi melanda perairan Buru hingga laut Seram, Maluku.

NASIONAL | 24 September 2017

Logistik Pengungsi, Pemkab Karangasem Siapkan Beras 50.000 Ton

Kami memiliki stok beras 50.000 ton untuk mengantisipasi apabila terjadi kekurangan beras untuk para pengungsi.

NASIONAL | 24 September 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS