MK Putuskan Kaltara Tak Punya Wakil di DPD 2014-2019
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

MK Putuskan Kaltara Tak Punya Wakil di DPD 2014-2019

Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:21 WIB
Oleh : JAS

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya tidak menerima permohonan uji materi Pasal 255 ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang dimohonkan oleh empat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah Pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) - Kalimantan Utara (Kaltara).

"Mahkamah berkesimpulan, para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
Mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (10/10).

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa meskipun telah dilaksanakan Pemilihan Anggota DPD Provinsi Kaltim Tahun 2014 yang daerah pemilihan (dapil)-nya meliputi Provinsi Kaltara tetapi ini tidak dapat dianggap sebagai pelaksanaan Pemilihan Anggota DPD Provinsi Kaltara Tahun 2014.

Oleh karena itu, keanggotaan DPD Provinsi Kaltara harus dilakukan melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Dengan kata lain, tidak mungkin ada anggota DPD periode 2014-2019 dari Provinsi Kaltara karena tidak ada pemilihan anggota DPD Provinsi Kaltara.

Kemudian, MK berpendapat bahwa warga Kaltara bisa diwakili oleh anggota DPD dari Kaltim. Ini mengingat Kaltara merupakan provinsi pemekaran dari Kaltim.

Lebih lanjut, MK menilai bahwa pengajuan uji materi pasal 255 ayat (1) dan (2) hanyalah upaya dari para pemohon untuk mendapatkan kursi pada DPD RI periode 2014-2019 dari dapil Kaltim.

"Keikutsertaan para pemohon sebagai calon anggota DPD pada Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 menurut Mahkamah menunjukkan bahwa para pemohon sejak awal menerima ketiadaan Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 dan menurut Mahkamah para pemohon sejak awal memang berkeinginan untuk menjadi anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur,"

Terbukti, permohonan pengujian Undang-Undang diajukan jauh setelah pelaksanaan Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, dan setelah para pemohon melakukan kalkulasi yang menempatkannya pada peringkat kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan dari sebelumnya peringkat ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan ke-11. Dengan naiknya peringkat tersebut, membuka peluang para pemohon menjadi anggota DPD Provinsi Kaltara.

Untuk diketahui, empat calon anggota DPD Kaltim-Kaltara, Naomi Patioran, Harmanto, Benny RB Kowel, dan Erhamsyah mengajukan uji Pasal 255 ayat (2) UU MD3 ke MK. Keempatnya menyatakan pasal tersebut menghalangi hak konstitusionalnya.

Keberadaan pasal tersebut, dianggap merugikan karena menghalangi keempatnya dilantik sebagai anggota DPD dari Provinsi Kaltara. Sebab, provinsi tersebut digabungkan dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Padahal, dalam dalilnya mereka mengatakan telah dilantik anggota DPRD Provinsi Kaltara, pada 30 Desember 2014. Hal itu membuktikan bahwa Provinsi Kaltara seharusnya memiliki anggota DPD RI.

Pasal 255 ayat (1) memang berbunyi "Di provinsi yang dibentuk setelah pelaksanaan pemilihan umum tidak diadakan pemilihan anggota DPD sampai dengan pemilihan umum berikutnya". Sedangkan ayat (2) berbunyi "Anggota DPD di provinsi induk juga mewakili provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum".

Sebagaimana diketahui, Provinsi Kaltara dibentuk tanggal 16 November 2012, sebagaimana UU Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara.

Namun, Kaltara tidak diikutsertakan dalam pemilihan umum (pemilu) tahun 2014. Dengan pertimbangan, ketika dimekarkan proses pemilu 2014 telah berjalan. DPR memutuskan Provinsi Kaltara baru bisa mengikuti Pemilu 2019.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Golkar Usung Khofifah Maju di Pilgub Jatim

Alasannya, Khofifah telah dua kali maju sebagai calon gubernur dan karenanya sudah berpengalaman.

NASIONAL | 10 Oktober 2017

Polemik Pembelian Senjata, Menhan: Buang Ego Demi NKRI

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa jauh lebih penting ketimbang mempertahankan ego.

NASIONAL | 10 Oktober 2017

Putusan MK: Menang di Praperadilan, Bisa Jadi Tersangka Lagi

Putusan praperadilan tidak bisa diajukan banding.

NASIONAL | 10 Oktober 2017

Menkumham Siap Hadapi Laporan PPP Kubu Djan Faridz

Kubu Djan Faridz akan melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly ke Bareskrim Mabes Polri.

NASIONAL | 10 Oktober 2017

Dilaporkan Dugaan Penistaan Agama, Eggi Ancam Laporkan Balik

Eggi mengancam jika para pelapornya itu tidak mencabut laporan tersebut, dirinya akan melapor balik

NASIONAL | 10 Oktober 2017

Ketua MPR Serukan Ubah Aturan Demi Hentikan Korupsi Pejabat

Menurut Zulkifli Hasan sistem yang ada sekarang mendorong mahalnya biaya kampanye.

NASIONAL | 10 Oktober 2017

Kemkumham Siap Hadapi Proses Verifikasi Pengurus Parpol

Sejauh ini, Kemkumham belum menerima adanya pengajuan daftar baru kepengurusan parpol.

NASIONAL | 10 Oktober 2017

Hipoksia Diduga Penyebab Kematian Tewasnya Pendaki Carstensz

Hari ini jenazah korban sudah dievakuasi ke Mimika dan akan diberangkatkan ke rumah duka di Jakarta

NASIONAL | 10 Oktober 2017

Pimpinan DPR Soroti Moralitas Pejabat Publik Korup

Pemberantasan korupsi lebih kepada tangung jawab moral dari setiap pejabat publik.

NASIONAL | 10 Oktober 2017

Ketua BPK: Audit Alutsista di Kemhan Sudah Jalan

Tim audit alutsista ini dibawah Anggota I BPK Agung Firman Sampurna.

NASIONAL | 10 Oktober 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS