Debat Persyaratan Capres Memanas
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Debat Persyaratan Capres Memanas

Jumat, 4 Mei 2012 | 01:22 WIB
Oleh : B1

Ambang batas rendah jaring banyak calon potensial, jika tinggi membuat pilpres lebih efisien.

Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin mengemukakan angka 20 persen sudah cukup ideal untuk syarat pencalonan presiden.

Jika diturunkan akan menambah banyak jumlah calon presiden (capres). Idealnya harus tinggi supaya capres tidak terlalu banyak.

"Jika ingin lebih sederhana dalam jumlah kandidat capres, logikanya persentasinya ditingkatkan. Toh kenyataannya tetap saja yang mencapai 20 persen pun tidak berani untuk mencalonkan sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain," kata Nurul di Jakarta, Kamis (3/5) malam.

Ia menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningum yang mengusulkan angka 15 persen perolehan kursi parlemen bagi parpol untuk bisa mengusung capres-cawapres.

Pertimbangan Anas, angka 20 persen dalam Pilpres 2009 terlalu tinggi sehingga ketika itu hanya Partai Demokrat yang bisa mengusung capres-cawapres tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain.

Nurul menjelaskan dengan syarat 20 persen pada pemilu 2009 lalu, jumlah capres bisa mencapai 4 sampai 5 pasangan. Kondisi itu menyebabkan pemilihan presiden (pilpres) terjadinya dua putaran.

Maka jika ingin sederhana cukup dua atau tiga kandidat saja. Atau lebih ekstrim hanya dua pasangan calon, jadi tidak perlu ada dua putaran, katanya.

Sekjen PPP M Romahurmuziy tidak sependapat dengan Nurul. Menurutnya, setiap partai yang lolos ambang batas masuk parlemen atau yang biasa disebut parliamentary treshold (PT) berhak mengajukan capres.

"Mengacu pada terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004 lalu, di mana ambang batas pencalonan presiden hanya 5 persen, maka kemudian waktu itu SBY muncul sebagai alternatif. Sebaiknya rakyat diberi pilihan yang sama leluasanya. Yang paling tepat adalah seluruh parpol yang lolos PT atau beberapa partai politik (parpol) dengan total 3,5 persen dapat mengusulkan capres," ujar Rommy.

Ia menegaskan usulannya itu lebih memungkinkan munculnya capres alternatif. Alasannya, parpol dengan elektabilitas rendah akan cenderung memberi ruang lebih besar kepada kandidat yang potensial tetapi tidak mendapat ruang di parpol dengan elektabilitas tinggi.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marfan Jafar mengemukakan sebagai wacana awal, apa yang disampaikan Anas boleh saja disampaikan.

Namun wacana itu perlu kajian dan pembahasan yang matang. Wacana itu juga harus mendapat tanggapan dari seluruh lapisan masyarakat.

"Disimulasi dulu. Menetapkan angka kan tidak asal bicara. Ini perlu diskusi dan perlu masukan-masukan dari berbagai pihak," ujarnya.

Ia menegaskan sebagai wacana PKB mengusulkan syarat paling rendah 15 persen dan paling tinggi 25 persen.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini


BERITA LAINNYA

Jenazah Gabriela Belum Berhasil Dievakuasi dari Jurang di Kiwirok

Jenazah Gabriella belum bisa dievakuasi karena sejak pagi kawasan itu dilanda hujan dan berkabut sehingga menyulitkan untuk melakukan evakuasi.

NASIONAL | 16 September 2021

Dukung PTM, Pemda Diminta Percepat Penuntasan Vaksinasi Pendidik

Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 untuk pendidik dan tenaga kependidikan.

NASIONAL | 16 September 2021

Pemerintah Mulai Longgarkan Larangan Orang Asing Masuk Indonesia

Pemerintah mulai melonggarkan larangan orang asing masuk ke Indonesia dengan diterbitkannya Permenkumham 34/2021

NASIONAL | 16 September 2021

Tinjau PTM Terbatas di Banten, Wapres Sampaikan Pembelajaran Jarak Jauh Tak Optimal

Wapres menyatakan, PTM terbatas sangat penting dilakukan karena tidak optimalnya pembelajaran jarak jauh (PJJ)

NASIONAL | 16 September 2021

Dampingi Wapres Tinjau PTM Terbatas, Mendikbudristek Minta Sekolah Terapkan Prokes Ketat

Dalam kunjungan tersebut, Nadiem meminta agar pelaksanaan PTM terbatas menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

NASIONAL | 16 September 2021

Langganan Banjir, Risma Minta Pemda di Kalimantan Siapkan Kebijakan Komprehensif

Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah (Pemda) mewaspadai dampak bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim

NASIONAL | 16 September 2021

Kementerian Sosial Tegaskan Sudah Perbarui Data DTKS

74.420.345 data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan telah diperbarui dan mengintegrasikannya dengan DTKS serta dipadankan dengan Dukcapil.

NASIONAL | 16 September 2021

Gubernur Sumsel Doakan Alex Noerdin Tabah Jalani Proses Hukum

Menurut Herman Daru, Alex Noerdin merupakan salah seorang sosok yang memberikan pengaruh positif terhadap dirinya secara pribadi.

NASIONAL | 16 September 2021

Perubahan Iklim Bisa Berdampak pada Tenggelamnya Pesisir Utara Jawa

Edvin mengatakan, kenaikan air laut tak lepas dari fenomena mencairnya es di kutub bumi dan pemuaian air laut karena pemanasan global.

NASIONAL | 16 September 2021

KPK Tetapkan Kadis PU Hulu Sungai Utara Tersangka Dugaan Suap Proyek

KPK menetapkan Kepala Dinas PU Hulu Sungai Utara, Maliki sebagai tersangka kasus dugaan suap.

NASIONAL | 16 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
Kemkes Ingatkan Masyarakat Jangan Lengah meski Kasus Covid-19 Menurun

Kemkes Ingatkan Masyarakat Jangan Lengah meski Kasus Covid-19 Menurun

KESEHATAN | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings