Marak "Aksi Koboi", Pendidikan Disiplin TNI-Polri Lemah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Marak "Aksi Koboi", Pendidikan Disiplin TNI-Polri Lemah

Jumat, 4 Mei 2012 | 09:48 WIB
Oleh : B1

Publik dikejutkan kasus geng motor, kasus 'koboi palmerah', hingga terakhir penodongan oleh sembilan orang anggota Kepolisian yang mabuk di Manado, Sulawesi Utara.


Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri harus segera memiliki pendekatan yang menyeluruh demi mengatasi meningkatnya pelanggaran hukum oleh oknum prajurit TNI, yang ironisnya juga diikuti oleh aparat Kepolisian RI.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, menyatakan pihaknya sangat prihatin dan terguncang bila melihat munculnya banyak kasus pelanggaran hukum serta arogansi aparat TNI dan Polri.

Terakhir, publik dikejutkan kasus geng motor, kasus 'koboi palmerah', hingga terakhir penodongan oleh sembilan orang anggota Kepolisian yang mabuk di Manado, Sulawesi Utara.

Menurut Tubagus, salah satu penyebab utama maraknya kasus-kasus itu adalah kurangnya pendidikan disiplin dan hukum di lingkungan aparat. Ini artinya, lanjut dia, ada kebutuhan mendesak agar hal itu ditingkatkan secara serius oleh lembaga TNI dan Polri.

"Para komandan satuan harus benar-benar mampu mengendalikan bawahannya dan memberi contoh yang baik. Selain itu prosedur penggunaan senjata dan aturan di lingkungan masing-masing harus benar-benar diterapkan," kata Tubagus, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Jumat (4/5).

Tubagus menambahkan harus dipikirkan mekanisme agar para perwira kedua lembaga itu bertanggung jawab atas setiap kelakuan anak buahnya .

Pada kesempatan itu, Tubagus juga menanggapi pernyataan sejumlah pihak yang menilai penyebab utama peningkatan pelanggaran hukum oleh oknum TNI adalah karena masih diterapkannya UU Peradilan Militer lama. UU itu dianggap tak mampu memberikan sanksi berat kepada prajurit yang melanggar aturan hukum.

Namun bagi Tubagus, perspektif demikian tidaklah sepenuhnya benar. Bagi militer, sanksi yang diterima seperti diatur dalam UU itu justru lebih berat daripada sanksi untuk tindakan sejenis pada UU sipil.

Pasalnya, kata dia, UU Peradilan Militer saat ini menggunakan dua pendekatan yakni disiplin dan norma hukum. Akibatnya, ketika seorang oknum prajurit melanggar aturan, dia bukan hanya mendapat sanksi disiplin, namun juga sanksi untuk tindak pidananya.

Sebagai bukti, kata Tubagus, walaupun Polri sudah menggunakan peradilan umum, tapi jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya tetap saja terjadi.

"Saya sih setuju peradilan umum harus diberlakukan untuk siapapun yang melanggar aturan pidana umum, termasuk anggota TNI. Tapi alasannya adalah karena itu memang tuntutan reformasi, bukan karena adanya pelanggaran hukum perorangan atau soal sanksi," tutur purnawirawan TNI bintang dua itu.

Sebelumnya, usulan agar revisi UU Peradilan Militer diajukan oleh Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddik, dan sejumlah LSM. Alasannya, UU yang sekarang tak bisa memberi efek jera kepada prajurit TNI yang melanggar aturan hukum. Selain itu, proses hukum di bawah UU yang ada saat ini cenderung kurang transparan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Satgas Nemangkawi Akan Lakukan Penegakan Hukum terhadap KKB di Kiwirok

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri menyatakan personel Satgas Nemangkawi yang ditugaskan ke Kiwirok akan melakukan penegakan hukum terhadap KKB

NASIONAL | 25 September 2021

Prihatin Azis Syamsuddin Ditetapkan Tersangka dan Ditahan, PSI: Menyedihkan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) prihatin terhadap ditetapkannya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka.

NASIONAL | 25 September 2021

Bupati Pegunungan Bintang Dampingi Nakes Gerald Sokoy ke Sentani

Bupati Pegunungan Bintang (Pegbin) Spei Yan Bidana, mendampingi tenaga kesehatan (nakes) Gerald Sokoy yang sebelumnya dilaporkan hilang di Kiwirok ke Sentani

NASIONAL | 25 September 2021

Sepekan, Gunung Merapi Luncurkan 141 Guguran Lava

Gunung Merapi meluncurkan guguran lava 141 kali selama sepekan, 17-23 September 2021.

NASIONAL | 25 September 2021

Jokowi Unggah Video Kisah Mantan Sopirnya Suliadi di Solo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan video mengenai kisah mantan sopirnya di Solo, Jawa Tengah, Suliadi

NASIONAL | 25 September 2021

Mahfud MD Perintahkan Aparat Tingkatkan Pengamanan di Rumah Ibadah

Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengamanan di rumah ibadah.

NASIONAL | 25 September 2021

2 Perguruan Tinggi Indonesia Masuk Daftar Program Studi MBA Terbaik Dunia

Program Magister Manajemen-Binus Business School menempati klaster peringkat 201-250 bersama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM).

NASIONAL | 25 September 2021

Ini Rekomendasi Satgas Covid-19 Saat Menonton Langsung PON XX Papua

Pemerintah berupaya memitigiasi risiko penularan Covid-19 dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

NASIONAL | 25 September 2021

Jelang PON, BNPB Kirimkan 350.000 Masker ke Kabupaten Mimika

BNPB akan mengirimkan 350.000 masker pada tempat-tempat penyelenggaraan PON XX di wilayah Kabupaten Mimika.

NASIONAL | 25 September 2021

Polri: Ada 6 Calon Tersangka Dugaan Penganiayaan M Kace, Salah Satunya Napoleon

Ada enam calon tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kace atau Muhammad Kece, salah satunya Irjen Pol Napoleon Bonapart

NASIONAL | 25 September 2021


TAG POPULER

# Kasus Aktif Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Timnas Brasil


# Kripto


# Pembakaran Mimbar Masjid



TERKINI
Dua Film Indonesia Ramaikan Beijing International Film Festival 2021

Dua Film Indonesia Ramaikan Beijing International Film Festival 2021

HIBURAN | 52 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings