Wakil Ketua Komisi IX Duga Banyak Penyelewengan di BPJS Kesehatan ‎
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Wakil Ketua Komisi IX Duga Banyak Penyelewengan di BPJS Kesehatan ‎

Selasa, 7 November 2017 | 21:39 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / YS

Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengaku miris miris dengan kondisi BPJS Kesehatan yang masih selalu defisit dan membebani APBN.

“Semestinya, BPJS itu hanya membayar sedikit, karena fraud akhirnya bayarnya banyak," kata Saleh, Selasa (7/11).

Dia menduga penyelewengan dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari petugas BPJS, petugas medis, pihak rumah sakit, bahkan juga oleh masyarakat. "Ini yang mesti diselesaikan oleh BPJS terlebih dahulu," imbihnya.

Selain itu, persoalan pendataan juga memberikan kontribusi. Sejauh ini, pendataan kepesertaan BPJS Kesehatan dinilai masih karut-marut. Terutama, pendataan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI). ada banyak peserta yang tercatat, tetapi orangnya tidak ada.

“Pertanyaannya, apakah peserta yang tercatat itu tetap dibayar atau tidak?" kata Saleh, politikus asal PAN itu.

Menurut dia, dalam sistem jaminan sosial nasional, ada pembayaran kapitasi. Selama orang itu tercatat di dalam satu fasilitas kesehatan (faskes) tertentu, maka BPJS Kesehatan akan membayarkan kapitasinya setiap bulan. ‎Kalau faskesnya milik Pemerintah, kapitasinya Rp 6.000 per orang/bulan. Dan kalau milik swasta kapitasinya Rp 10.000 per orang/bulan.

"Kalau banyak kepesertaan yang orangnya tidak ada, berarti ini berkontribusi pada membengkaknya pembayaran BPJS," kata dia.

Maka itu, dia menyatakan setuju jika ada perhitungan ulang yang akurat terhadap aktuaria dan iuran peserta BPJS. Namun sebelum itu dilakukan, data kepesertaan harus segera diperbaiki oleh BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.

Faktor lain yang menurutnya ikut menyebabkan defisit adalah tidak seimbangnya antara cakupan pelayanan yang harus disediakan oleh BPJS Kesehatan dengan nilai iuran yang menjadi kewajiban peserta.

Menurut perhitungan BPJS Kesehatan, idealnya Pemerintah membayar premi Rp 32.000 untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kenyataannya, bayarannya hanya Rp 23.000 perorang perbulan. ‎

"Dengan selisih Rp 9.000, jika dikalikan dengan jumlah peserta PBI yang saat ini mencapai 92,4 juta, maka nilainya tentu sangat besar," tandas Saleh.‎



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ada 5 Provinsi di Indonesia yang Tak Ada Bioskop

Jumlah bioskop di Tanah Air mencapai 256 dengan 1.200 layar.

NASIONAL | 7 November 2017

Hendropriyono: UU Ormas Untuk Kemaslahatan Rakyat

UU Ormas bertujuan supaya bangsa Indonesia aman dan sejahtera.

NASIONAL | 7 November 2017

Hendropriyono: Donasi Darah PKPI untuk Indonesia

"Segala apa yang mampu dilakukan pasti PKPI serahkan untuk bangsa dan negara."

NASIONAL | 7 November 2017

2023, Pemerintah Targetkan Seluruh Tanah di Jateng Bersertifikat

Permintaan Presiden lebih cepat 2 tahun dari yang ditetapkan Kantor wilayah BPN Jawa Tengah tahun 2025.

NASIONAL | 7 November 2017

Dipertanyakan, Terdakwa Bisa Dijerat Kasus Serupa di Dua Pengadilan

Ketua majelis hakim telah melampau kewenangannya karena putusan sidang Praperadilan PN Jaksel itu mengikat ke siapa saja,

NASIONAL | 7 November 2017

Mantu di Tempatnya Sendiri, Presiden Bebas Undang Siapa Pun

Yuddy adalah menteri yang menandatangani Surat Edaran Menpan RB No 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana.

NASIONAL | 7 November 2017

Tak Perlu TGPF, Wapres Percaya Kinerja Polisi Usut Kasus Novel

JK mendorong agar kepolisian serius dan sungguh-sungguh mengungkap kasus Novel.

NASIONAL | 7 November 2017

Ini Hitungan Politikus Nasdem Agar BPJS Tak Lagi Defisit ‎

Bila itu bisa dilakukan, menurut Irma, secara keseluruhan potensi iuran BPJS Kesehatan bisa mencapai Rp 85 triliun hingga Rp 90 triliun di tahun 2018.

NASIONAL | 7 November 2017

Gerindra Pertimbangkan Achsanul Qosasi di Pilkada Jatim

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya mempertimbangkan mantan anggota DPR Achsanul Qosasi di Pilkada Jatim.

NASIONAL | 7 November 2017

Kapolda Bali Minta Wakil Ketua DPRD Menyerahkan Diri

Kalau pelaku melawan tentu kami akan lumpuhkan.

NASIONAL | 7 November 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS