Pengamat: Ada Tiga Pokok Revisi UU Ormas
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengamat: Ada Tiga Pokok Revisi UU Ormas

Selasa, 7 November 2017 | 21:44 WIB
Oleh : Robertus Wardi / YS

Jakarta - Analis pada Exposit Strategic Arif Susanto mengemukakan, ada tiga pokok dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) yang rentan untuk disalahgunakan. Karena itu, perlu mendapat perhatian untuk segera direvisi dalam UU mendatang.

"Jika tidak segera direvisi akan berbahaya. Bukan tidak mungkin regim-regim setelah sekarang memakai sesuai kepentingannya untuk mempertahankan kekuasaan," kata Arif di Jakarta, Selasa (7/11).
Ia menjelaskan masalah pertama yang menjadi perhatian adalah aturan ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila (Pasal 59 ayat 4 huruf c). Klausul ini perlu penjelasan lebih rinci, sebab membuka kemungkinan multi-tafsir tentang apa itu ‘bertentangan dengan Pancasila.’

Masalah kedua adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan larangan pada pasal 59 dapat membawa konsekuensi pidana, bahkan kemungkinan pidana tambahan sebagaimana diatur Pasal 82A.

"UU Ormas harus mengatur secara cermat tentang jenis larangan dan bentuk sanksi agar jelas perbedaan antara pelanggaran yang terancam sanksi administratif dan yang terancam sanksi pidana. Hal ini akan menutup kemungkinan penetapan hukuman pidana secara sewenang-wenang oleh pengadilan," ujar Arif.

Persoalan ketiga adalah sanksi administratif pencabutan status badan hukum Ormas oleh Menkumham sekaligus berarti pembubarannya (Pasal 80A). Pembubaran Ormas mestinya menjadi domain pengadilan, yang putusannya dapat diperselisihkan oleh pihak-pihak terkait. Dengan kewenangan yang terlalu besar dikhawatirkan Menkumham dapat bertindak melawan keadilan karena motif-motif politik.

"Kemkumham harus lebih saksama meninjau permohonan status badan hukum suatu Ormas. Kemudian pemerintah perlu merumuskan suatu mekanisme peradilan sebagai langkah pembubaran suatu Ormas," tutup Arif.



Sumber: Suara Pembaruan

TAG: 


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Wakil Ketua Komisi IX Duga Banyak Penyelewengan di BPJS Kesehatan ‎

Data kepesertaan harus segera diperbaiki oleh BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.

NASIONAL | 7 November 2017

Ada 5 Provinsi di Indonesia yang Tak Ada Bioskop

Jumlah bioskop di Tanah Air mencapai 256 dengan 1.200 layar.

NASIONAL | 7 November 2017

Hendropriyono: UU Ormas Untuk Kemaslahatan Rakyat

UU Ormas bertujuan supaya bangsa Indonesia aman dan sejahtera.

NASIONAL | 7 November 2017

Hendropriyono: Donasi Darah PKPI untuk Indonesia

"Segala apa yang mampu dilakukan pasti PKPI serahkan untuk bangsa dan negara."

NASIONAL | 7 November 2017

2023, Pemerintah Targetkan Seluruh Tanah di Jateng Bersertifikat

Permintaan Presiden lebih cepat 2 tahun dari yang ditetapkan Kantor wilayah BPN Jawa Tengah tahun 2025.

NASIONAL | 7 November 2017

Dipertanyakan, Terdakwa Bisa Dijerat Kasus Serupa di Dua Pengadilan

Ketua majelis hakim telah melampau kewenangannya karena putusan sidang Praperadilan PN Jaksel itu mengikat ke siapa saja,

NASIONAL | 7 November 2017

Mantu di Tempatnya Sendiri, Presiden Bebas Undang Siapa Pun

Yuddy adalah menteri yang menandatangani Surat Edaran Menpan RB No 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana.

NASIONAL | 7 November 2017

Tak Perlu TGPF, Wapres Percaya Kinerja Polisi Usut Kasus Novel

JK mendorong agar kepolisian serius dan sungguh-sungguh mengungkap kasus Novel.

NASIONAL | 7 November 2017

Ini Hitungan Politikus Nasdem Agar BPJS Tak Lagi Defisit ‎

Bila itu bisa dilakukan, menurut Irma, secara keseluruhan potensi iuran BPJS Kesehatan bisa mencapai Rp 85 triliun hingga Rp 90 triliun di tahun 2018.

NASIONAL | 7 November 2017

Gerindra Pertimbangkan Achsanul Qosasi di Pilkada Jatim

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya mempertimbangkan mantan anggota DPR Achsanul Qosasi di Pilkada Jatim.

NASIONAL | 7 November 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS