Komisi II Sebut 9 Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komisi II Sebut 9 Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018

Rabu, 8 November 2017 | 06:35 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAH

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengungkapkan sembilan potensi konflik di Pilkada Serentak 2018 yang diselenggarakan di 171 daerah. Potensi-potensi konflik ini, kata Edy perlu segera dicegah dan diantisipasi agar tidak memgganggu penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.

Inventarisasi potensi konflik ini diperoleh oleh Komisi II dari hasil kunjungan ke daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pilkada 2018.

"Potensi konflik pertama adalah kurangpahamnya penyelenggara baik KPU dan Bawaslu berserta jajarannya terhadap UU Pilkada dan peraturan teknisnya," ujar Edy saat menjadi narasumber pada diskusi bertajuk "Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018" di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol 29, Menteng, Jakarta, Selasa (7/11).

Selain Edy, diskusi ini dihadiri sejumlah narasumber, yakni Direktur Rumah Bebas Konflik (Rubik) Abdul Ghofur, Sosiolog dari UI Thamrin Amal Tomagola dan Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro. Diskusi ini dibuka oleh Ketua KPU Arief Budiman.

Salah satu penyebab kurang pahamnya penyelenggara khususnya level kabupaten/kota ke bawah, kata Edy karena sosialisasi UU Pilkada, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu masih minim. Hal ini, kata dia membuat petugas di daerah beda tafsir atas suatu aturan.

"Karena itu, perlu lakukan sosialisasi aturan-aturan secara masif, melalui bimtek, pertemuan tertutup, dan bisa gunakan media sosial, seperti Facebook. Lalu sosialisasi gunakan WA dan Line supaya bisa langsung masuk HP dan dibaca. Langkah KPU dan Bawaslu dengan menerbitkan Surat Edaran untuk memperjelas suatu aturan yang multitafsir, sudah tepat," kata dia.

Kedua, potensi konflik yang diakibatkan oleh incumben. Incumbent dicurigai melakukan kecurangan-kecurangan dengan memanfaatkan jabatannya untuk memenangi pemilihan.

Dalam Pasal 71 UU Pilkada, kata Edy, telah disebutkan bahwa incumbent dilarang memutasi, menggantikan pejabat selama enam bulan sebelum dan sesudah Pilkada. Selain itu, incumbent dilarang menggunakan program, Bansos dan Hibah serta memakai APBD untuk berkampanye.

"Karena itu, KPU dan Bawaslu perlu melakukan sosialisasi secara masif Pasal 71 UU Pilkada dan mendetailkan Pasal 71 di dalam peraturan KPU dan Bawaslu," tutur dia.

Ketiga, adalah potensi konflik akibat keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. Edy menemukan adanya praktik ASN yang ikut memenangkan kandidat tertentu, lalu diangkat menjadi kepala dinas setelah kandidatnya terpilih.

"Karena itu, perlu MoU antara KPU, Bawaslu, Kemdagri, Kementerian PAN-RB, BKN untuk mengeksekusi dan menindak ASN yang terlibat bermain di Pilkada dengan memberikan sanksi pemberhentian dan tahan kenaikan pangkat," jelas dia.

Yang menarik, lanjut Edy, ada konflik di Pilkada Kepulauan Riau tahun 2015 antara incumbent yang didukung oleh TNI dan penantangnya yang didukung oleh kepolisian. Dia mengakui bahwa hal tersebut adalah fakta, baunya tercium, tetapi tidak bisa dipegang.

Keempat, politik uang untuk membeli suara pemilih secara eceran dari rumah ke rumah atau secara grosiran yang langsung di TPS. Untuk mencegah politik uang in, Edy menganjurkan agar didesain operasi pada masa tenang sampai hari pemungutan suara.

"Buat operasi pada masa tenang, seperti operasi ketupat atau operasi lilin di kepolisian. Bisa namanya operasi demokrasi dengan menggunakan pita tertentu dan selama 4 hari, dari masa tenang sampai hari pemungutan suara serta lakukan razia selama 4 hari tersebut," kata dia.

Kelima adalah potensi konflik karena salah dan manipulasi hitung dan rekapitulasi suara. Menurut Edy, perlu diperbaiki sistem pengawasan sehingga kecurangan-kecurangan bisa diantisipasi sejak awal. Pengawasan, kata dia bisa melalui pengawasan manual oleh KPU dan pengawasan elektronik oleh Bawaslu.

"KPU belum bisa melakukan pengawasan secara elektronik karena UU belum memungkinkan. Selama ini, form C1 difoto menggunakan foto kamera, kemudian dimasukkan ke dalam sistem," ungkap dia.

Keenam, potensi konflik terjadi karena KPU di tingkat daerah berpihak kepada salah satu kandidat. Ketujuh, konflik terjadi karena bawaslu tidak adil dalam menjalankan kewenangannya.

Kedelapan, Tidak hanya itu, Lukman juga mengatakan pelanggaran dalam kampanye juga dapat mengakibatkan terjadinya konflik. Salah satunya dengan penggunaan isu SARA dan bullying pada partai tertentu.

"Konflik akibat pelanggaran kampanye, pelanggaran pelanggaran kampanye menggunakan isu SARA, apalagi di era sosial, saya kira ini yang pasti akan terjadi," ujar dia.

Terakhir, potensi konflik bisa terjadi karena parpol dan kandidat. Salah satunya dengan kemunculan calon tunggal.

"Peluang calon tunggal itu ada, kalau parpol bertemu kandidat yang kuat modalnya ini berbahaya sementara dia tidak disenangi masyarakat," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Jokowi: Acara Pernikahan Kahiyang-Bobby Sederhana

Kita ini hajatannya di kampung, di daerah.

NASIONAL | 7 November 2017

Gerindra Pertimbangkan Achsanul Qosasi di Pilgub Jatim

Achsanul memiliki basis pendukung yang kuat.

NASIONAL | 7 November 2017

Pengamat: Ada Tiga Pokok Revisi UU Ormas

"UU Ormas harus mengatur secara cermat tentang jenis larangan dan sanksi agar jelas perbedaan antara pelanggaran yang terancam sanksi administratif dan pidana."

NASIONAL | 7 November 2017

Wakil Ketua Komisi IX Duga Banyak Penyelewengan di BPJS Kesehatan ‎

Data kepesertaan harus segera diperbaiki oleh BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.

NASIONAL | 7 November 2017

Ada 5 Provinsi di Indonesia yang Tak Ada Bioskop

Jumlah bioskop di Tanah Air mencapai 256 dengan 1.200 layar.

NASIONAL | 7 November 2017

Hendropriyono: UU Ormas Untuk Kemaslahatan Rakyat

UU Ormas bertujuan supaya bangsa Indonesia aman dan sejahtera.

NASIONAL | 7 November 2017

Hendropriyono: Donasi Darah PKPI untuk Indonesia

"Segala apa yang mampu dilakukan pasti PKPI serahkan untuk bangsa dan negara."

NASIONAL | 7 November 2017

2023, Pemerintah Targetkan Seluruh Tanah di Jateng Bersertifikat

Permintaan Presiden lebih cepat 2 tahun dari yang ditetapkan Kantor wilayah BPN Jawa Tengah tahun 2025.

NASIONAL | 7 November 2017

Dipertanyakan, Terdakwa Bisa Dijerat Kasus Serupa di Dua Pengadilan

Ketua majelis hakim telah melampau kewenangannya karena putusan sidang Praperadilan PN Jaksel itu mengikat ke siapa saja,

NASIONAL | 7 November 2017

Mantu di Tempatnya Sendiri, Presiden Bebas Undang Siapa Pun

Yuddy adalah menteri yang menandatangani Surat Edaran Menpan RB No 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana.

NASIONAL | 7 November 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS