Mantan Gubernur Bengkulu Divonis 1 Tahun 7 Bulan Penjara
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mantan Gubernur Bengkulu Divonis 1 Tahun 7 Bulan Penjara

Rabu, 8 November 2017 | 07:52 WIB
Oleh : Usmin / CAH

Bengkulu - Mantan Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah divonis 1 tahun 7 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi honor pembina dewan pengawas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Yunus setempat.

Vonis tersebut dijatuhkan majelis hakim PN Bengkulu, dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Jonner Manik didampingi hakim anggota Heni Anggaraini dan Nick Samara, di Bengkulu, Selasa (7/11).

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim PN Bengkulu kepada mantan Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah selama 1,7 tahun tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) selama 3 tahun penjara.

Selain dijatuhi vonis 1,7 tahun penjara, Junaidi juga didenda sebanyak Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 32,4 juta senilai jumlah uang honor tim pembina RSUD M Yunus yang diterimanya pada tahun 2011 lalu.

Majelis hakim PN Tipikor Bengkulu mengatakan, atas tanda tangan surat keputusan (SK) Z.17 oleh terdakwa Junaidi Hamsyah yang ketika itu sebagai Gubernur Bengkulu, maka negara dirugikan sebanyak Rp 369 juta.

Hal ini terjadi karena SK Z.17 yang ditandatangani oleh Junaidi Hamsyah selaku Gubernur Bengkulu, bertentangan peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dimana dalam Permedagri tersebut, RSUM Yunus berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak ada lagi honor dewan pengawas.

Namun, Permendagri tersebut dilanggar dengan diterbitkan SK Gubernur Bengkulu Z.17 tentang honor dewan pengawasan RSUD M Yunus. Akibat dari SK tersebut, negara dirugikan miliaran rupiah.

Dengan diterbitkan SK Z.17 tersebut, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut seperti dalam dakwaan JPU, kata majelis hakim Jonner Manik.

Atas vonis majelis hakim tersebut, kuasa hukum terdakwa, Rodiansyah mengatakan, pikir-pikir atas putusan ini banding atau tidak. "Saya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan terdakwa dan keluarganya menerima atau banding atas putusan hakim tersebut," ujarnya.

Keputusan hakim disambut isak tangis keluarga Junaidi yang hadir di persidangan. Ruang sidang PN Tipikor Bengkulu, didapati keluarga dan para pengujung yang sebagian besar berasal dari ibu-ibu majelis taklim. Sebab, Junaidi Hamsyah selama ini berprofesi sebagai ustadz. Setelah putusan, Junaidi langsung meninggalkan ruang sidang dan langsung disambut istri, anak dan keluarga dekat, serta para simpatisan.

Beberapa saat kemudian Junaidi langsung menuju musalah pengadilan setempat berkumpul bersama keluarga dan para simpatisannya untuk melaksanakan ibadah salat Dzuhur bersama.

Seperti diketahui kasus dugaan korupsi dana honor dewan pembina RSUD M Yunus Bengkulu, telah mengirim sejumlah pejabat masuk ke penjara.

Sebelum terdakwa kasus honorer dewan pengawas RSUD M Yunus Bengkulu, yang sudah divonis hakim PN Bengkulu, yakni mantan Direktur RSUD setempat, Zulman, Wakil Direktur Keuangan, Edi Santoni, staf keuangan RSU M Yunus dan beberapa terdakwa lainnya.

Para terdakwa tersebut telah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Bentiring, Kota Bengkulu. Bahkan, ada beberapa di antara mereka segera keluar dalam waktu dekat ini, karena masa hukuman habis.

Selain itu, ada sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Bengkulu, yang menerima uang honor sebagai pengawas BLUD M YUnus Bengkulu, tapi lolos dari jeratan hukum karena uang yang mereka terima dikembalikan ke negara.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kerusuhan Antar-Napi di Nusakambangan, 1 Tewas

Situasi di lapas telah kondusif.

NASIONAL | 7 November 2017

Rusuh Lapas Nusakambangan, 11 Napi Diperiksa

Kerusuhan itu mengakibatkan seorang napi bernama Tumbur Biondy Alvian Partahi Siburian tewas dan empat orang luka-luka.

NASIONAL | 8 November 2017

Komisi II Sebut 9 Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018

Inventarisasi potensi konflik ini diperoleh oleh Komisi II dari hasil kunjungan ke daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pilkada 2018.

NASIONAL | 8 November 2017

Jokowi: Acara Pernikahan Kahiyang-Bobby Sederhana

Kita ini hajatannya di kampung, di daerah.

NASIONAL | 7 November 2017

Gerindra Pertimbangkan Achsanul Qosasi di Pilgub Jatim

Achsanul memiliki basis pendukung yang kuat.

NASIONAL | 7 November 2017

Pengamat: Ada Tiga Pokok Revisi UU Ormas

"UU Ormas harus mengatur secara cermat tentang jenis larangan dan sanksi agar jelas perbedaan antara pelanggaran yang terancam sanksi administratif dan pidana."

NASIONAL | 7 November 2017

Wakil Ketua Komisi IX Duga Banyak Penyelewengan di BPJS Kesehatan ‎

Data kepesertaan harus segera diperbaiki oleh BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.

NASIONAL | 7 November 2017

Ada 5 Provinsi di Indonesia yang Tak Ada Bioskop

Jumlah bioskop di Tanah Air mencapai 256 dengan 1.200 layar.

NASIONAL | 7 November 2017

Hendropriyono: UU Ormas Untuk Kemaslahatan Rakyat

UU Ormas bertujuan supaya bangsa Indonesia aman dan sejahtera.

NASIONAL | 7 November 2017

Hendropriyono: Donasi Darah PKPI untuk Indonesia

"Segala apa yang mampu dilakukan pasti PKPI serahkan untuk bangsa dan negara."

NASIONAL | 7 November 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS