KPK Diminta Segera Periksa Elias Djo
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-4)   |   COMPOSITE 5975 (-54)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-17)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (-0)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-16)   |   IDXHIDIV20 416 (-2)   |   IDXINDUST 956 (-20)   |   IDXINFRA 871 (-2)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-4)   |   IDXPROPERT 877 (-10)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-2)   |   IDXTECHNO 3348 (-19)   |   IDXTRANS 1056 (-5)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-10)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-5)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-2)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Gedung DPRD Nagekeo

KPK Diminta Segera Periksa Elias Djo

Rabu, 8 November 2017 | 10:59 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera mengusut dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 1,5 hektare untuk pembangunan gedung DPRD Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kampung Pomamela, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Nagekeo. “Kami sudah mendatangi pihak KPK di Jakarta, Senin (30/11) untuk meminta KPK segera mengusut kasus ini. Pihak KPK berjanji, hari ini, Rabu (8/11) mereka mendatangi Nagekeo untuk menyelidiki kasus ini,” kata Ketua Forum Pemuda Lape, Yonas Neja kepada SP di Jakarta, Rabu (8/11).

Yonas mengakan, kedatangan mereka Senin (30/11) ke KPK untuk ketiga kalinya. “Kedatangan kami terakhir untuk melengkapi data yang diminta KPK atas dugaan korupsi kasus itu,” kata pria yang berprofesi sebagai advokat di Jakarta ini.

Senada tokoh masyarakat Adat Lape, Philipus Liba mengatakan, masyarakat Adat Lape mengharapkan KPK agar segera menetapkan Bupati Nagekeo, Elias Djo sebagai tersangka dan menahannya, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk gedung DPRD Nagekeo. “Elias Djo sudah terbukti melakukan kejahatan dalam kasus penyerobotan tanah adat dan mengeluarkan uang negeri untuk membayar tanah hasil penyebotan,” tegas Yonas.

Direktur Eksekutif Reformasi Hukum, Bony Gunung, kepada SP, Selasa (7/11) mengatakan, Elias Djo sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, karena masih menganggurnya Gedung DPRD Kabupaten Nagekeo karena dibangun di atas lahan yang salah. “Elias Djo sudah melanggar ketentuan hukum yakni Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana salah satu poinnya berbunyi, sebuah perjanjian dikatakan benar secara hukum kalau menyangkut sesuatu yang halal atau tidak melanggar hukum. Nah, Elias Djo membayar lahan hasil penyebotan dengan menggunakan uang negara jelas salah,” tegas Bony.

Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT 2012, pembangun gedung DPRD Nagekeo itu menghabiskan anggaran sebesar Rp 10,3 miliar. Itu belum termasuk dana pembayaran lahan seluas 1,5 hektare hasil penyebotan itu.
Sebagaimana diketahui Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi konsinyasi (ganti rugi) Elias Djo untuk lahan gedung DPRD Nagekeo.

Oleh karena itu, sudah saatnya Pengadilan Negeri (PN) Bajawa, Ngada, NTT untuk segera mengeksekusi putusan perkara Perdata No 2/Pdt.G/2009/PN.BJW yang sudah inkrach tentang sengketa lahan gedung DPRD Nagekeo.

Perkara sengketa lahan Gedung DPR Nagekeo memang sungguh panjang dan berliku. Pada awal 2008, Efraim Fao tiba-tiba menguasai (menyerobot) lahan seluas 1,5 ha milik Remi Konradus itu. Lahan tersebut dimiliki Remi Konradus atas pemberian Tetua Adat Kelurahan Lape. Lahan seluas itu dijual Efraim Fao kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo yang saat itu sampai sekarang bupatinya adalah Elias Djo.

Remi Konradus bersama kuasa hukumnya serta masyarakat Adat Lape mendatangi Elias Djo sebagai bupati di kantornya yang memberitahukan bahwa lahan yang dijual Efraim Fao dengan surat perjanjian jual beli tertanggal 28 April 2008, itu adalah miliknya (Remi Konradus). Namun, sang bupati tidak gubris, malah lahan itu selanjutnya diserahkan ke pihak DPRD Nagekeo, dan pihak DPRD Nagekeo membangun Gedung DPRD yang sampai sekarang gedung itu tidak bisa digunakan.

Karena itulah, pada pada 2009 Remi Konradus mengajukan gugatan ke PN Bajawa dan majelis hakim PN Bajawa, menerima gugatan penggugat. Pihak tergugat mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut namun gagal sampai tingkat kasasi (MA) bahkan upaya hukum peninjauan kembali (PK) pun kandas. Dengan demikian secara hukum lahan tersebut adalah milik Remi Konradus yang didapat dari pemberian masyarakat Adat Lape.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi Dinilai Sosok Ayah Teladan

Jokowi adalah orangtua yang patut dicontoh oleh semua orang.

NASIONAL | 8 November 2017

Kahiyang-Bobby Resmi Menikah

Wapres Jusuf Kalla menjadi saksi pernikahan dari mempelai perempuan dan Menko Perekonomian Darmin Nasution menjadi saksi dari mempelai pria.

NASIONAL | 8 November 2017

Imigrasi Bengkulu Deportasi WNA Asal Tiongkok

WNA asal Tiongkok yang dideportasi ini terjaring operasi oleh Polres Seluma, karena saat diperiksa tidak memperlihatkan dokumen perjalanan ataupun izin tinggal

NASIONAL | 8 November 2017

Resepsi Pernikahan Kahiyang-Bobby Digelar Empat Gelombang

Setelah ijab kabul Kahiyang dan Bobby menjalani prosesi adat Jawa bernama Panggih atau bertemu.

NASIONAL | 8 November 2017

Mensos Ajak Hening Cipta Serentak 60 Detik Peringati Hari Pahlawan

Melalui Kominfo, pesan tentang mengheningkan cipta serentak akan disampaikan melalui berbagai media komunikasi.

NASIONAL | 8 November 2017

Sejumlah Tokoh Nasional Mulai Datangi Graha Saba

Di antaranya Dahlan Iskan dan Timur Pradopo yang berjalan dari persimpangan Sumber hingga lokasi gedung.

NASIONAL | 8 November 2017

Mantan Gubernur Bengkulu Divonis 1 Tahun 7 Bulan Penjara

Junaidi terbukti melakukan tindak pidana korupsi honor pembina dewan pengawas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Yunus setempat.

NASIONAL | 8 November 2017

Kerusuhan Antar-Napi di Nusakambangan, 1 Tewas

Situasi di lapas telah kondusif.

NASIONAL | 7 November 2017

Rusuh Lapas Nusakambangan, 11 Napi Diperiksa

Kerusuhan itu mengakibatkan seorang napi bernama Tumbur Biondy Alvian Partahi Siburian tewas dan empat orang luka-luka.

NASIONAL | 8 November 2017

Komisi II Sebut 9 Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018

Inventarisasi potensi konflik ini diperoleh oleh Komisi II dari hasil kunjungan ke daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pilkada 2018.

NASIONAL | 8 November 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS