PPP Kecewa dengan Putusan MK soal Penghayat Kepercayaan
Logo BeritaSatu

PPP Kecewa dengan Putusan MK soal Penghayat Kepercayaan

Rabu, 8 November 2017 | 14:04 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidlowi menyatakan pihaknya kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi Undang-Undang (UU) Administrasi Kependudukan di mana aliran kepercayaan tiap warga negara dapat dicantumkan pada kolom Agama di KTP-el. Walau kecewa, namun PPP mau tak harus bisa menerima pelaksanaan putusan itu.

"Ya meskipun kecewa, tapi putusan MK sifatnya final dan mengikat," kata Baidlowi, Rabu (8/11).

Menurut Baidlowi, bagi pihaknya, putusan MK itu mengagetkan. Bagi PPP, karena Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan, maka seharusnya semua warga negara harus memeluk agama resmi negara.

Dengan putusan MK itu, maka harus segera ditindaklanjuti dengan revisi undang-undang yang ada saat ini. Menurutnya, ke depan, jumlah pengikut aliran kepercayaan akan semakin banyak menyebutkan di identitasnya.

"Bahkan bisa disalahgunakan oleh pemeluk agama untuk menghindari kewajiban ajaran agama, bisa berdalih atau berlindung dengan identitas aliran kepercayaan," tandasnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan seluruh permohonan uji materi Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang diajukan oleh empat warga negara Indonesia yang menganut aliran kepercayaan.

Dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan kata "agama" dalam pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan". "Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya," ujar Arief sebelum mengetuk palu hakim.

Sebelumnya para pemohon yaitu Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim mendalilkan bahwa pasal a quo bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas kesamaan warga negara di hadapan hukum.

Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa KK dan KTP elektronik memuat elemen keterangan agama di dalamnya, namun khusus bagi penganut kepercayaan, kolom agama tersebut dikosongkan sehingga dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan dalil para pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat keberadaan pasal a quo bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dengan terbangunnya pusat data kependudukan secara nasional yang valid. "Upaya melakukan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal a quo sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara dimaksud termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan," ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra ketika membacakan pertimbangan Mahkamah.

Mahkamah menegaskan bahwa penganut aliran kepercayaan juga harus tetap dilayani dan dicatat dalam pusat data kependudukan. "Hal tersebut semata-mata penegasan tentang kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga negara sesuai dengan data yang tercantum dalam database kependudukan yang memang merupakan tugas dan kewajiban negara," tambah Saldi.

Oleh sebab itu Mahkamah menilai dalil pemohon yang menyatakan bahwa kata "agama" dalam pasal-pasal a quo beralasan menurut hukum. "Karena hal ini bertentangan dengan prinsip atau gagasan negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk 'kepercayaan," kata Hakim MK Saldi Isra.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Resepsi Kahiyang dan Bobby Dipenuhi Banyak Tamu

Sebelum memasuki gedung, para tamu diharuskan mengantre di depan gedung untuk melewati pemeriksaan Paspampres

NASIONAL | 8 November 2017

Simposium IHWG: Hidrasi Sehat Bantu Ketahanan Fisik, Penglihatan dan Memori Anak

Simposium ini menghadirkan Profesor Stavros Kavouras (Univ. Arkansas, USA), Isabelle Guelinckx, PhD (Danone Research Palaiseau, France) serta Dr. Titis Prawitasari, SpA(K) (FKUI, Indonesia).

NASIONAL | 8 November 2017

Bandara Ngurah Rai Terbaik Ketiga di Dunia

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, masuk bandara terbaik dunia untuk kategori jumlah penumpang 15-25 juta/tahun.

NASIONAL | 8 November 2017

SBY dan Wapres JK Tinggalkan Graha Saba

Tanpa memberikan keterangan kepada wartawan, JK langsung memasuki kendaraan.

NASIONAL | 8 November 2017

KPK Diminta Segera Periksa Elias Djo

KPK diminta segera tetapkan Elias Djo sebagai tersangka.

NASIONAL | 8 November 2017

Jokowi Dinilai Sosok Ayah Teladan

Jokowi adalah orangtua yang patut dicontoh oleh semua orang.

NASIONAL | 8 November 2017

Kahiyang-Bobby Resmi Menikah

Wapres Jusuf Kalla menjadi saksi pernikahan dari mempelai perempuan dan Menko Perekonomian Darmin Nasution menjadi saksi dari mempelai pria.

NASIONAL | 8 November 2017

Imigrasi Bengkulu Deportasi WNA Asal Tiongkok

WNA asal Tiongkok yang dideportasi ini terjaring operasi oleh Polres Seluma, karena saat diperiksa tidak memperlihatkan dokumen perjalanan ataupun izin tinggal

NASIONAL | 8 November 2017

Resepsi Pernikahan Kahiyang-Bobby Digelar Empat Gelombang

Setelah ijab kabul Kahiyang dan Bobby menjalani prosesi adat Jawa bernama Panggih atau bertemu.

NASIONAL | 8 November 2017

Mensos Ajak Hening Cipta Serentak 60 Detik Peringati Hari Pahlawan

Melalui Kominfo, pesan tentang mengheningkan cipta serentak akan disampaikan melalui berbagai media komunikasi.

NASIONAL | 8 November 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS