Ketua Komisi II Janji Segera Tindaklanjuti Putusan Penghayat Kepercayaan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Ketua Komisi II Janji Segera Tindaklanjuti Putusan Penghayat Kepercayaan

Rabu, 8 November 2017 | 14:11 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta - Komisi II DPR berjanji segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi Undang-Undang (UU) Administrasi Kependudukan di mana aliran kepercayaan tiap warga negara dapat dicantumkan pada kolom agama di KTP-el.

Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali, mengatakan pihaknya akan segera menjadwalkan rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) segera setelah reses DPR selesai dan masa persidangan baru dimulai.

"Nanti kita akan jadwalkan," kata Zainuddin Amali, Rabu (8/11).

Dia mengatakan pihaknya masih belum bisa memastikan langkah yang akan dilakukan dalam menindaklanjuti putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu. Tapi kemungkinan besar, akan dilakukan revisi terhadap UU Administrasi Kependudukan yang disahkan pada tahun 2013.

"Kan tak ada cara lain. Kalau tidak, bagaimana mau melaksanakan putusan itu? Harus ada panduan undang-undangnya, undang-undang sekarang kan tidak memungkinkan," kata Politikus Golkar daerah pemilihan Jawa Timur itu.

"Secara teknis, bagaimana Kemdagri akan menindaklanjuti putusan itu pun akan dibahas dalam rapat dengan Komisi II nantinya. Yang jelas, harus ada langkah konkret untuk mematuhi dan melaksanakan apa yang diputuskan MK, kata Amali.

Sebelumnya, MK mengabulkan seluruh permohonan uji materi Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang diajukan oleh empat warga negara Indonesia yang menganut aliran kepercayaan.

Dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan kata "agama" dalam pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan". "Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya," ujar Arief sebelum mengetuk palu hakim.

Sebelumnya para pemohon yaitu Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim mendalilkan bahwa pasal a quo bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas kesamaan warga negara di hadapan hukum.

Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa KK dan KTP elektronik memuat elemen keterangan agama di dalamnya, namun khusus bagi penganut kepercayaan kolom agama tersebut dikosongkan sehingga dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan dalil para pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat keberadaan pasal a quo bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dengan terbangunnya pusat data kependudukan secara nasional yang valid. "Upaya melakukan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal a quo sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara dimaksud termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan," ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra ketika membacakan pertimbangan Mahkamah.

Mahkamah menegaskan bahwa penganut aliran kepercayaan juga harus tetap dilayani dan dicatat dalam pusat data kependudukan. "Hal tersebut semata-mata penegasan tentang kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga negara sesuai dengan data yang tercantum dalam database kependudukan yang memang merupakan tugas dan kewajiban negara," tambah Saldi.

Oleh sebab itu Mahkamah menilai dalil pemohon yang menyatakan bahwa kata "agama" dalam pasal-pasal a quo beralasan menurut hukum. "Karena hal ini bertentangan dengan prinsip atau gagasan negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk 'kepercayaan," kata Hakim MK Saldi Isra.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Lukman Edy: Fahri Hamzah Mungkin Terprovokasi Hoax

"Pak Fahri mungkin terprovokasi ini saja, terprovokasi hoax saja. Kalau melihat kejadian hari ini pasti berubah pandangan Pak Fahri," kata Lukman Edy.

NASIONAL | 8 November 2017

PPP Kecewa dengan Putusan MK soal Penghayat Kepercayaan

Walau kecewa, namun PPP mau tak harus bisa menerima pelaksanaan putusan itu.

NASIONAL | 8 November 2017

Resepsi Kahiyang dan Bobby Dipenuhi Banyak Tamu

Sebelum memasuki gedung, para tamu diharuskan mengantre di depan gedung untuk melewati pemeriksaan Paspampres

NASIONAL | 8 November 2017

Simposium IHWG: Hidrasi Sehat Bantu Ketahanan Fisik, Penglihatan dan Memori Anak

Simposium ini menghadirkan Profesor Stavros Kavouras (Univ. Arkansas, USA), Isabelle Guelinckx, PhD (Danone Research Palaiseau, France) serta Dr. Titis Prawitasari, SpA(K) (FKUI, Indonesia).

NASIONAL | 8 November 2017

Bandara Ngurah Rai Terbaik Ketiga di Dunia

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, masuk bandara terbaik dunia untuk kategori jumlah penumpang 15-25 juta/tahun.

NASIONAL | 8 November 2017

SBY dan Wapres JK Tinggalkan Graha Saba

Tanpa memberikan keterangan kepada wartawan, JK langsung memasuki kendaraan.

NASIONAL | 8 November 2017

KPK Diminta Segera Periksa Elias Djo

KPK diminta segera tetapkan Elias Djo sebagai tersangka.

NASIONAL | 8 November 2017

Jokowi Dinilai Sosok Ayah Teladan

Jokowi adalah orangtua yang patut dicontoh oleh semua orang.

NASIONAL | 8 November 2017

Kahiyang-Bobby Resmi Menikah

Wapres Jusuf Kalla menjadi saksi pernikahan dari mempelai perempuan dan Menko Perekonomian Darmin Nasution menjadi saksi dari mempelai pria.

NASIONAL | 8 November 2017

Imigrasi Bengkulu Deportasi WNA Asal Tiongkok

WNA asal Tiongkok yang dideportasi ini terjaring operasi oleh Polres Seluma, karena saat diperiksa tidak memperlihatkan dokumen perjalanan ataupun izin tinggal

NASIONAL | 8 November 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS