Keberatan RAPP untuk Pembatalan SK RKU Sesuai UU
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Keberatan RAPP untuk Pembatalan SK RKU Sesuai UU

Minggu, 10 Desember 2017 | 19:09 WIB
Oleh : Yuliantino Situmorang / YS

Jakarta - Keberatan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) terkait keberatan SK 5322/MenLHK-PHPL/UHP.1/10/2017 tentang Pembatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) sudah sesuai undang-undang.

Berlarut-larutnya permohonan yang diajukan RAPP terkait SK itu tanpa penyelesaian membuktikan banyak lembaga pemerintahan yang tidak paham UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal dalam UU tersebut jelas mengatur jika dalam waktu 10 hari tidak direspons maka keputusan tersebut bisa batal.

“Ini Undang-undang baru. Banyak lembaga negara yang belum paham bahwa ada konsekuensi ketika ada sebuah permohonan itu tidak dijawab,” kata kuasa hukum PT RAPP Hamdan Zoelva di Jakarta, Minggu (10/12).

Menurut Hamdan, sebelum ada UU 30 tahun 2014, jika ada permohonan dalam waktu 120 hari tidak dijawab, maka permohonan tersebut dianggap ditolak. Saat ini, ketika diberlakukan UU 30 tahun 2014 maka jika dalam waktu 10 tidak dijawab, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

"Mungkin kementerian belum paham sehingga santai menanggapinya apabila ada pihak yang memohon. Padahal ada batas waktunya," tegasnya.

Hamdan menuturkan, beberapa hari setelah KLHK mengeluarkan SK 5322/MenLHK-PHPL/UHP.1/10/2017, PT RAPP memang dipanggil. Bahkan, saat itu sekitar dua setengah jam KLHK membicarakan SK tersebut. Namun, apa yang disampaikan pihak KLHK hanya lisan. Sementara yang dibutuhkan PT RAPP adalah notulensi atau catatan atas dikeluarkan SK. Selain itu yang menyampaikan juga bukan menteri, tapi kesekjenan KLHK. Oleh karena itu pihaknya mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Kami minta 10 hari, tapi tidak direspons maka kami ajukan ke PTUN agar SK itu dibatalkan. Menggugat negara itu diboleh oleh UU. Karena negara itu tidak selalu benar. Yang kami gugat itu kesewenangannya," tegasnya.

Hamdan juga menegaskan, jika keberatan atas terbitnya SK 5322/MenLHK-PHPL/UHP.1/10/2017 yang diajukannya ditolak Majelis Hakim PTUN maka pihaknya menyarankan agar PT RAPP menghentikan semua kegiatan atau aktivitas baik penanaman atau pun pembibitan. Karena jika hal tersebut dilakukan PT RAPP bisa melanggar hukum.

"Kalau ini tidak selesaikan secara cepat. Saya sarankan RAPP untuk hentikan semua kegiatan. Karena itu pelanggaran hukum," paparnya.

Sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara ini bergulir setelah KLHK menerbitkan SK Menteri LHK tentang pembatalan keputusan Menteri Kehutanan No. SK.93/VI BHUT/2013 tentang persetujuan revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode 2010 -2019. Dengan pembatalan tersebut, RAPP mengajukan keberatan karena RKU yang dimiliki masih berlaku hingga 2019. PT RAPP mengajukan permohonan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada Pasal 9 (ayat 1) menyebutkan bahwa

“Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dan AUPB (Administrasi Umum Pemerintahan Yang Baik.”

Keberatan yang diajukan RAPP terhadap SK Pembatalan RKU telah lewat dari 15 hari kerja dan sampai permohonan ini diajukan ke PTUN, Menteri KLHK tidak juga menerbitkan keputusan. Pihak PT RAPP berkomitmen pada perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, dan juga praktik bisnis secara berkelanjutan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR


BERITA LAINNYA

Ali Kalora Tewas, Pengamat: Berantas Kelompok MIT hingga ke Akarnya

Satgas Madago Raya harus terus memberantas jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) sampai ke akarnya, setelah pimpinannya Ali Kalora tewas.

NASIONAL | 19 September 2021

Jenazah Ali Kalora dan Ikrima Dibawa ke RS Polri

Rudy memastikan, dua orang yang tewas dalam kontak tembak di Desa Astina, Kecamatan Torue, itu merupakan Ali Kalora dan Ikrima.

NASIONAL | 19 September 2021


Polisi Buru 4 Anggota Mujahidin Indonesia Timur yang Masih Buron

Dikatakan Rudy, setelah Ali Kalora dan Ikrima dibekuk, maka tinggal empat orang anggota terduga teroris Poso yang masih diburu.

NASIONAL | 19 September 2021


Tingkatkan Skill dan Kompetensi, Menaker Dorong PMI Mengakses Pendidikan Tinggi

Ida menyatakan adanya globalisasi dan revolusi industri digital menuntut para PMI untuk semakin cepat beradaptasi dan belajar agar tidak tertinggal.

NASIONAL | 19 September 2021

Waspadai 24 Wilayah Ini Akan Dilanda Cuaca Ekstrem

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau badai petir, guntur, dan peningkatan angin kencang.

NASIONAL | 19 September 2021

Danone dan Kemdikbudristek Perluas Akses Pendidikan Anak

Danone Indonesia dan Kemdikbudristek perluas akses pendidikan anak.

NASIONAL | 19 September 2021

Nadiem: Lebih dari 100.000 Sekolah Telah Gelar PTM Terbatas

Nadiem Anwar Makarim mengatakan, lebih dari 100.000 sekolah di Indonesia sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas

NASIONAL | 18 September 2021

Polisi di Mandailing Natal Dipukul 2 Pengedar Ganja

Kedua tersangka itu juga mencoba merampas senjata petugas tersebut.

NASIONAL | 18 September 2021


TAG POPULER

# Napoleon Bonaparte


# Ali Kalora


# Ancaman Keamanan Bangsa


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Ali Kalora Tewas, Pengamat: Berantas Kelompok MIT hingga ke Akarnya

Ali Kalora Tewas, Pengamat: Berantas Kelompok MIT hingga ke Akarnya

NASIONAL | 14 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings