Menkes: Biaya Pengobatan Pasien Difteri Ditanggung Negara

Menkes: Biaya Pengobatan Pasien Difteri Ditanggung Negara
Nila F Moeloek. ( Foto: Antara / Hafidz Mubarak A )
Carlos Roy Fajarta / FER Senin, 11 Desember 2017 | 18:11 WIB

Jakarta - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemkes) memastikan masyarakat yang terkena penyakit virus difteri seluruh biaya pengobatannya ditanggung oleh negara melalui RSUD dan Dinas Kesehatan setempat.

"Untuk anti difteria serum, ini kita sampai sekarang masih impor. Biaya sebuah serum itu bisa sekitar Rp 4 juta, misalkan perawatan satu orang suspek difteri bisa mengeluarkan biaya Rp 10 juta," ujar Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeloek, di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta Utara, Senin (11/12).

Dalam kunjungan untuk melihat penanganan terhadap 33 pasien yang dirujuk ke RSPI, Menkes sempat berbincang dengan direksi dan melihat pasien suspek difteri

"Kalau sudah disebutkan KLB (Kejadian Luar Biasa), maka tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan, biaya akan ditanggung Rumah Sakit Umum Daerah melalui Pemerintah Daerah dan Kemkes," tambahnya.

Menurut Menkes, stok vaksin penanganan difteri saat ini disebutkan cukup dengan pengadaan 3,5 juta vaksin selama periode 2017.

"Di 2018, kita minta Biofarma meningkatkan dan mempercepat produksi vaksin. Saat ini untuk pencegahan lakukan dengan Outbreak Respons immunization (ORI) di sejumlah sekolah yang ada di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sejumlah daerah yang terdeteksi difteri," jelas Nila.

Pelaksanaan ORI itu jangka waktu dibagi menjadi 3 tahap, yakni Desember 2017, Januari 2018, Mei 2018. Total biaya untuk penyediaan vaksinasi selama tahun 2017 sebesar Rp 1,6 triliun.

"Bagi orang tua yang masih anti vaksin (tidak mau di imunisasi karena berbagai faktor dan alasan) dirinya meminta kesadaran demi keselamatan anak dan keluarganya. Kalau yang dewasa tidak mau di vaksin ya kalau meninggal artinya itu konsekuensi dari pilihan medisnya," tutur Nila.

Vaksinasi difteri disebutkannya gratis untuk masyarakat dan ditanggung penuh oleh pemerintah yang membayar beserta tenaga kesehatan yang harus dipekerjakan.

"Kebanyakan anak-anak yang terinfeksi dipteri adalah yang antibodi nya rendah karena belum melakukan imunisasi dengan berbagai ketakutan dan sebab alasan. Padahal normalnya diberikan vaksinasi dari usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 18 bulan, serta selama bulan imunisasi sekolah di kelas I, Kelas II, Kelas V," tegas Nila.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE