Drama Persidangan Novanto, KPK Apresiasi Dokter Ahli RSCM dan IDI

Drama Persidangan Novanto, KPK Apresiasi Dokter Ahli RSCM dan IDI
Setya Novanto. ( Foto: Antara / Wahyu Putro A )
Fana Suparman / CAH Kamis, 14 Desember 2017 | 11:17 WIB

Drama Persidangan Novanto, KPK Apresiasi Dokter Ahli RSCM dan IDI

Jakarta -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi profesionalitas yang ditunjukkan dokter ahli Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ‎dalam sidang perdana perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Ketua DPR nonaktif, Setya Novanto, Rabu (13/12). Tiga dokter dari RSCM yang ditunjuk IDI, yakni DR Freedy Sitorus SPS (K), DR Dono Antono, SPPD KKV Finasim, dan DR EM Yunir SPPD Kemd memeriksa kesehatan Novanto yang lebih banyak diam dan mengeluh sakit hingga Majelis Hakim tiga kali menghentikan sementara atau skors persidangan.

Setelah memeriksa, ketiga dokter itu menyatakan Novanto dalam keadaan sehat dan dapat menjalani persidangan. Majelis Hakim pun melanjutkan persidangan yang diwarnai drama ini dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Jubir KPK, Febri Diansyah menyatakan, lembaga antikorupsi berterima kasih kepada para dokter ahli ini. Menurut Febri, pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan semua pihak termasuk dari dunia kedokteran.

‎"KPK ucapkan terimakasih pada tim dokter ahli RSCM dan IDI. Pemberantasan korupsi memang butuh dukungan yang kuat dari berbagai pihak termasuk kalangan medis yang bekerja secara independen dan profesional," kata Febri di Jakarta, Kamis (14/12).

Bukan hanya kali ini proses hukum terhadap Novanto diwarnai drama sejak ditetapkan pertama kali sebagai tersangka pada 17 Juli 2017. Novanto berulang kali menjadikan sakit sebagai alasan untuk mangkir dari pemeriksaan penyidik pada pertengahan September 2017.

Untuk meyakinkan hal itu, Novanto pun dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta Timur. Namun, seolah mendapat keajaiban, Novanto yang disebut sempat menjalani kateterisasi jantung mendadak sehat setelah hakim tunggal PN Jaksel, Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukannya pada 29 September 2017.

Status tersangka Novanto pun gugur. Setelah mempelajari putusan praperadilan, KPK melakukan penyelidikan baru dan meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan dengan menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka pada akhir Oktober 2017. Namun, setelah kembali menyandang status tersangka, Novanto kembali mangkir dari pemeriksaan dengan berbagai alasan hingga akhirnya tim penyidik memutuskan menjemput paksa Novanto ke rumahnya di Jakarta Selatan pada Rabu (15/11).

Saat itu, tim penyidik yang didampingi pihak kepolisian tak menemukan Novanto di rumahnya. KPK bersama kepolisian pun mencari keberadaan Novanto. Pada keesokan harinya atau Kamis (16/11) malam, Novanto yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) diketahui mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Permata Berlian, Jakarta Selatan. Mobil Fortuner B 1732 ZLO yang dikemudikan Hilman Mattauch dan ditumpangi Novanto menabrak tiang listrik.

Novanto pun dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Tim penyidik bersama tim dokter membawa Novanto ke Rumah Sakit RSCM keesokan harinya. KPK kemudian membawa Novanto ke kantor lembaga antikorupsi untuk diperiksa dan ditahan setelah tim dokter yang memeriksanya menyatakan Novanto sehat. Di Rutan KPK, Novanto sempat ditahan selama sebulan hingga akhirnya dihadirkan di persidangan.

Febri menyatakan, drama panjang yang mewarnai proses hukum terhadap Novanto ini seharusnya menjadi pelajaran seluruh pihak. Tersangka, terdakwa, atau saksi seharusnya tidak menggunakan sakit sebagai alasan menghindari proses hukum.

"Apa yang terjadi sejak pertengahan November dan kemarin di sidang e-KTP kami harap ke depan jadi pembelajaran bagi semua pihak yang jadi tersangka, terdakwa atau bahkan saksi agar tidak menggunakan alasan sakit yang dapat menghindari atau menunda proses hukum," katanya.

Febri mengingatkan KPK tak segan untuk menjerat siapapun pihak yang mencoba menghalangi penegakan hukum. Para pihak itu dapat dijerat dengan pasal menghalangi penegakan hukum atau obstruction of justice yang diatur dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor ‎dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

"Jika ada pihak-pihak yang merekayasa kondisi apalagi membantu seseorang menghindari atau bahkan menghambat proses hukum, tentu ada resiko pidananya. Kami percaya dengan contoh yang diberikan IDI dan RSCM, hal tersebut tidak perlu terjadi di dunia medis," kata Febri.

Menurut Febri, seseorang dinyatakan sehat atau sakit seharusnya berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter yang obyektif. KPK, kata Febri akan memfasilitasi tindakan medis yang dapat dilakukan terhadap tersangka, atau terdakwa ‎yang memang sakit.

"Kalaupun ada kondisi benar-benar sakit tentu dari hasil pemeriksaan yang objektif akan terlihat. Dan tindakan medis lanjutan dapat dilakukan," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE