Verifikasi Parpol Diubah, Kualitas Pemilu Terancam
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Verifikasi Parpol Diubah, Kualitas Pemilu Terancam

Sabtu, 20 Januari 2018 | 19:08 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta - Mantan Komisioner KPU periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumay berpendapat bahwa perubahan metode verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2019 bisa berdampak pada penurunan kualitas Pemilu 2019. Apalagi, jika perubahan verifikasi ini tidak sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

"Apa yang akan dilakukan itu beda sekali dengan verifikasi faktual yang memang sudah diatur selama ini. Saya jadi khawatir dengan kualitasnya, betul, kualitas bermasalah, nanti kita dapatkan peserta Pemilu yang enggak sesuai aturan yang ada," ujar Hadar dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/1).

Padahal, kata Hadar, KPU seharusnya tidak berpatok pada UU Pemilu khususnya terkait waktu melakukan verifikasi faktual. UU Pemilu, menurut dia, didesain untuk verifikasi faktual bagi parpol baru.

"Jadi, untuk 12 parpol lama yang akan diverifikasi bisa dibuat jadwal baru sesuai dengan putusan MK terkait verifikasi faktual. Tidak harus berpatok pada Pasal 178 ayat (2) UU Pemilu yang menyebutkan bahwa penetapan parpol peserta Pemilu dilakukan 14 bulan sebelum pemungutan suara," terang dia.

Sebagaimana dampak putusan MK yang mewajibkan semua parpol diverifikasi, KPU akan melakukan perubahan metode dan waktu verifikasi faktual. Perubahan tersebut membuat proses verifikasi lebih sederhana dan cepat sehingga jadwal penetapan parpol pada 17 Februari 2018 bisa terlaksana.

Hadar mengatakan verifikasi yang dilakukan dengan waktu singkat dapat menghasilkan peserta Pemilu yang tidak berkualitas. Menurutnya, jika kualitas dalam proses seleksi tidak diperhatikan, hasil yang diperoleh tidak akan baik.

"Jadi kualitas bermasalah, kita akan mendapatkan peserta Pemilu yang tidak sesuai nantinya," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


Verifikasi Parpol, Kemdagri: KPU Tidak Bisa Diintervensi

Sesuai konstitusi, KPU merupakan lembaga mandiri dan nasional.

NASIONAL | 20 Januari 2018

Hanura Kubu OSO Sebut Lima Dosa Politik Daryatmo-Sudding

"Dosa pertama, Munaslub ala Daryatmo-Sudding diselenggarakan tanpa didukung alasan yuridis menurut AD dan ART partai."

NASIONAL | 20 Januari 2018

Ganjar: Jateng Tidak Perlu Beras Impor

Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan wilayahnya tidak perlu beras impor, karena sebentar lagi memasuki musim panen.

NASIONAL | 20 Januari 2018

Pemprov DIY Dorong Program Pencetakan Sawah Baru

Setiap tahun, sekitar 200 hektar (ha) lahan pertanian beralih fungsi.

NASIONAL | 20 Januari 2018

KPK Minta Kewenangan Usut Korupsi Sektor Swasta

KPK meminta agar lembaga yang dipimpinnya mendapat kewenangan mengusut korupsi swasta yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

NASIONAL | 20 Januari 2018

Ridwan Kamil Tinggalkan Rumah Dinas

Ridwan Kamil meninggalkan rumah dinas seiring dengan keikutsertaannya dalam Pilgub Jawa Barat 2018.

NASIONAL | 20 Januari 2018

Ziarah ke Syaichona Cholil, Puti: Beliau Mewariskan Keteladanan

Puti mengatakan, Syaichona Cholil merupakan sosok ulama yang rela berkorban untuk umat dan bangsa.

NASIONAL | 20 Januari 2018

Ratusan Ibu-ibu Doakan Keberhasilan Kang Hasan

Ketersediaan pendidikan gratis dan rumah layak huni juga menjadi niat utama Kang Hasan dalam memimpin rakyat Jawa Barat.

NASIONAL | 20 Januari 2018

TNI/Polri Diminta Tetap Jaga Netralitas di Pilkada

Netralitas TNI/Polri juga akan menjamin penyelenggaraan pilkada yang berkualitas dan berintegritas.

NASIONAL | 20 Januari 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS