JK: Proses Hukum OTT Tak Bisa Ditunda

JK: Proses Hukum OTT Tak Bisa Ditunda
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ( Foto: Beritasatu Tv )
Aichi Halik / AHL Selasa, 13 Maret 2018 | 20:31 WIB

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa tetap melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sekali pun masa Pemilihan Kepala Daerah saat ini sedang berlangsung.

Menurut JK, OTT dinilai sebagai hal yang tidak bisa ditunda karena para penyidik KPK saat itu menemukan bukti terjadi tindakan korupsi.

"Kalau penyelidikan biasa mungkin bisa ditunda, tapi kalau OTT, ya hari ini di-OTT, hari itu kena," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (13/3).

JK menyampaikan, pemerintah sendiri, memiliki keinginan supaya penegakan hukum bisa terus berlangsung tanpa terpengaruh berlangsungnya kegiatan apa pun.

Meski demikian, jika upaya penegakan hukum itu memiliki potensi mengganggu stabilitas politik maka hal itu bisa dipertimbangkan penundaannya sementara.

"Di sisi lain pandangan KPK, di sisi lain ada pandangan pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam, adalah untuk menjaga stabilitas, menjaga proses," ujar JK.

Menurut JK, wacana penundaan pengumuman calon kepala daerah tersangka korupsi oleh KPK sendiri masih akan dibahas oleh KPK, KPU, dan pemerintah.

"Tapi kalau OTT kan tidak bisa ditunda-tunda," katanya.

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto mengimbau supaya KPK menunda rencana mereka mengumumkan sejumlah peserta Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi. Pernyataan itu disampaikan, menyikapi rencana KPK yang ingin melakukan pengumuman, sehingga masyarakat tidak memilih calon kepala daerah itu.

[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=VToY56JWi4E' frameborder='0' allowfullscreen>



Sumber: BeritaSatu TV
CLOSE