Peserta Pilkada Jadi Tersangka, JK: Jangan Ada Kriminalisasi
Logo BeritaSatu

Peserta Pilkada Jadi Tersangka, JK: Jangan Ada Kriminalisasi

Senin, 19 Maret 2018 | 20:48 WIB
Oleh : Aichi Halik / AHL

Manado - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta jangan ada upaya kriminalisasi dalam penetapan tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap calon kepala daerah di Pilkada 2018.

"Yang penting jangan ada upaya mengkriminalisasikan calon. Itu saja," kata JK usai membuka Sidang ke-79 Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), di Grand Kawanua Convention Center, Manado, Senin (19/3).

Terkait penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka dugaan kasus korupsi, Wapres JK mengatakan hal itu ada untung dan ruginya.

"Ya, memang ada baik dan ada akibat negatifnya. Kalau tidak (diumumkan) ya sama saja," ujar JK.

Menurut Wapres, mekanisme penggantian calon kepala daerah tersangka akan lebih sulit jika yang bersangkutan memperoleh suara terbanyak dan memenangkan pilkada.

"Nanti kalau tersangkanya setelah dia menang, lebih susah lagi prosesnya. Hukum itu, apalagi kalau tertangkap OTT (operasi tangkap tangan) lebih susah lagi karena tidak bisa ditunda kalau OTT," ujar JK

Penggantian calon kepala daerah tersangka tidak diatur dalam Undang Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya mengatur bahwa calon kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai peserta pilkada oleh KPU, tidak dapat mengundurkan diri atau diganti oleh calon lain kecuali calon tersebut berhalangan tetap.

[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=Qjzmc9R_1oc[/YOUTUBE]



Sumber: BeritaSatu TV


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Anggota DPR Usul Buat UU Perlindungan Data Pribadi

Andreas PDIP dan Elnino Gerindra mengusulkan UU perlindungan data pribadi.

NASIONAL | 19 Maret 2018

Kapolda Jamin Bali Aman Jelang Pertemuan IMF dan WB

Peserta IMF-WB yang datang ke Bali mencapai 15.000 peserta VVIP.

NASIONAL | 19 Maret 2018

Gedung DPR RI Terbakar

Sebuah ruangan di Lantai IV Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, terbakar.

NASIONAL | 19 Maret 2018

KPU Telusuri Penolakan Petugas Coklit di Pesantren Al Zaytun

PPDP tidak diizinkan mengakses masyarakat yang berada di kawasan pesantren itu.

NASIONAL | 19 Maret 2018

Grab Tindak Tegas Pelaku Order Fiktif

Grab bertekad menghentikan para peretas dan pengemudi yang mencoba mencurangi sistem.

NASIONAL | 19 Maret 2018

Diduga Sebarkan Hoax Pilgub Jateng, 4 Media Dipolisikan

Sebanyak 4 media online menyebarkan berita diduga hoax terkait Ganjar Pranowo. Judul, tulisan, hingga salah ketik di 4 media tersebut sama persis.

NASIONAL | 19 Maret 2018

SCSC Berbagi Aksi Peduli Penderita Kanker

Lebih dari 300 peserta bersedia memberikan sebagian panjang rambutnya guna dijadikan wig.

NASIONAL | 19 Maret 2018

Polri Selidiki Dugaan Pelanggaran SOP dalam Kecelakaan Proyek

Jika ada pelanggaran SOP, maka hal ini berpotensi tindak pidana.

NASIONAL | 19 Maret 2018

Mantan Pejabat Bakamla Dihukum 4 Tahun Penjara

Nofel menyatakan menerima putusan hakim Tipikor.

NASIONAL | 19 Maret 2018

Eks Pejabat Bakamla Nofel Hasan Divonis 4 Tahun Penjara

Nofel Hasan divonis bersalah oleh Majelis Hakim Tipikor dengan hukuman 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta.

NASIONAL | 19 Maret 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS