KPK Perpanjang Masa Penahanan Cagub Sultra dan Wali Kota Kendari
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

KPK Perpanjang Masa Penahanan Cagub Sultra dan Wali Kota Kendari

Senin, 19 Maret 2018 | 22:19 WIB
Oleh : Fana Suparman / AO

Jakarta - Calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) yang juga mantan Wali Kota Kendari, Asrun, dan anaknya Adriatma Dwi Putra yang kini menjabat sebagai Wali Kota Kendari, tampaknya bakal lebih lama mendekam di sel tahanan. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk memperpanjang masa penahanan ayah dan anak yang menyandang status tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Pemkot Kendari.

Tak hanya Asrun dan Adriatma, tim penyidik KPK juga memperpanjang masa penahanan dua tersangka lainnya, yakni Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah dan mantan Kepala BPKAD Pemkot Kendari, Fatimah Faqih. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan tim penyidik memperpanjang masa penahanan empat tersangka tersebut selama 40 hari terhitung sejak 21 Maret 2018.

Dengan demikian, Asrun dan anaknya serta Hasmun dan Fatimah bakal mendekam di sel tahanan masing-masing setidaknya hingga 29 April 2018."Dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari dari 21 Maret 2018 sampai dengan 29 April 2018 untuk empat tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari 2017-2018," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/3).

KPK menetapkan Asrun dan anaknya Adriatma serta Hasmun Hamzah dan mantan Kepala BPKAD Pemkot Kendari, Fatimah Faqih sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Pemkot Kendari. Adriatma, Asrun, dan Fatmawati diduga menerima suap sebesar Rp 2,8 miliar dari Hasmun yang kerap menggarap proyek di lingkungan Pemkot Kendari.

Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan kampanye Asrun yang maju sebagai calon gubernur dalam Pilgub Sulawesi Tenggara 2018.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Adriatma, Asrun, dan Fatmawati yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Hasmun yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menteri Asman: Bentuk ASN Profesional Lewat Latsar

Pengembangan kompetensi bagi ASN bukan hanya dilakukan secara manual, rutin, dan berkala.

NASIONAL | 19 Maret 2018

PPLI Akan Gugat Makna dan Kedudukan Likuidator ke MK

Banyak perusahan di Indonesia yang menggunakan tenaga likuidator dari Taiwan.

NASIONAL | 19 Maret 2018

SBY Puji Megawati Sebagai Perempuan Sukses

SBY memuji Megawati Soekarnoputri sebagai sosok perempuan sukses

NASIONAL | 19 Maret 2018

Pemerintah Sudah All Out Tangani Kasus TKI Zaini Mirsin

Dalam hukum Saudi, tindak pidana ada dua, yakni aammah (umum) dan syaksyiyyah (pribadi). Kalau pribadi memang sangat bergantung pengampunan dari ahli waris.

NASIONAL | 19 Maret 2018

Boyong 16 Kendaraan Mewah Bupati HST, KPK Rogoh Kocek Rp 24 Juta

Ongkos pengiriman 8 mobil menghabiskan biaya Rp 16 juta.

NASIONAL | 19 Maret 2018

Peserta Pilkada Jadi Tersangka, JK: Jangan Ada Kriminalisasi

JK meminta jangan ada upaya kriminalisasi dalam penetapan tersangka korupsi terhadap calon kepala daerah.

NASIONAL | 19 Maret 2018

Anggota DPR Usul Buat UU Perlindungan Data Pribadi

Andreas PDIP dan Elnino Gerindra mengusulkan UU perlindungan data pribadi.

NASIONAL | 19 Maret 2018

Kapolda Jamin Bali Aman Jelang Pertemuan IMF dan WB

Peserta IMF-WB yang datang ke Bali mencapai 15.000 peserta VVIP.

NASIONAL | 19 Maret 2018

Gedung DPR RI Terbakar

Sebuah ruangan di Lantai IV Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, terbakar.

NASIONAL | 19 Maret 2018

KPU Telusuri Penolakan Petugas Coklit di Pesantren Al Zaytun

PPDP tidak diizinkan mengakses masyarakat yang berada di kawasan pesantren itu.

NASIONAL | 19 Maret 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS