Wacana Student Loan, Perbaiki Manajemen Dana Pendidikan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Wacana Student Loan, Perbaiki Manajemen Dana Pendidikan

Selasa, 20 Maret 2018 | 17:04 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / AO

Jakarta - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Irine Yusiana Roba Putri mengatakan, ide Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat program kredit bagi mahasiswa (student loan) bisa saja dilaksanakan, namun perencanaannya harus matang. Bahkan, menurut Irine, lebih baik pemerintah melakukan perbaikan manajemen dana pendidikan yang ada di APBN ketimbang mengembangkan program kredit itu.

“Kita tentu tidak ingin dampak negatif, seperti yang terjadi di AS, di mana warga terjerat student loan hingga 20 tahun setelah dia lulus. Syarat-syaratnya perlu dibahas, bunganya berapa, sehingga kita bisa meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi,” kata Irine kepada BeritaSatu.com di Jakarta, Selasa (20/3).

Dikatakan, wacana yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi belum bisa didiskusikan apabila bawahan Presiden belum membuat rancangan konsep yang jelas. Dia juga mengatakan, sebenarnya kebutuhan dana pendidikan masih bisa dipenuhi dari 20% anggaran pendidikan di APBN. Syaratnya, dana APBN pendidikan dikelola utuh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemeristekdikti).

Dijelaskan, dalam APBN 2018 telah dialokasikan 20% anggaran untuk dana pendidikan, yaitu sejumlah Rp 444,131 triliun. Dari angka ini, yang mendapat alokasi terbesar adalah Kementerian Agama sebesar Rp 52,681 triliun, lalu Kemristekdikti Rp 40,393 Triliun, dan Kemdikbud Rp 40,092 triliun.

Menurut Irine, Kemdikbud dan Kemristekdikti sebagai aktor utama pendidikan perlu memegang peran utama. Sebab, basis data yang paling luas juga dari dua kementerian itu. Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan akan terjadi dalam fokus dan standar yang sama.Kondisi saat ini, ujarnya, sangat sulit bagi kementerian tersebut. Sebab, dana terbagi di beberapa kementerian dan lembaga. Padahal, idealnya, mulai dari gaji guru hingga pembangunan infrastruktur, standarnya harus satu serta bersifat adil dan merata, termasuk untuk daerah terpinggir dan terbelakang, yang selama ini minim perhatian.

“Kemdikbud bisa menjadi ujung tombak untuk membangun sarana dan proses pendidikan di daerah-daerah tersebut. Itu yang telah dilakukan di negara-negara yang lebih maju. Jika mereka ingin membangun pendidikan, mereka fokus dan terkoordinasi secara baik dengan mempertimbangkan konteks di setiap daerah,” ulasnya.

Seleksi Ketat
Soal keberadaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Kementerian Keuangan, menurut Irine perlu ada evaluasi ulang menyangkut pemanfaatan dananya. Dia mendukung perlunya seleksi ketat atau evaluasi terkait proses penerima dana, terutama untuk beasiswa ke luar negeri, karena biayanya besar.Dia juga setuju bila da-dana untuk pendidikan kedinasan sebaiknya jangan diambil dari dana pendidikan di APBN. Dana untuk pendidikan kedinasan sebaiknya mengambil dana dinas/kementerian yang bersangkutan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ferdiansyah menambahkan, student loan yang diwacanakan Presiden Jokowi merupakan ide yang bagus. Program ini akan memberi jalan bagi banyak orang muda Indonesia yang memiliki keinginan kuat untuk mengenyam pendidikan di tengah biaya pendidikan yang mahal.

“Ide Pak Jokowi ini bisa saja dilaksanakan, tinggal kemauan untuk berbuat. Ini ide bagus, tinggal dilaksanakan,” kata Ferdiansyah. Politisi Partai Golkar itu hanya mengingatkan bahwa sejak awal sebaiknya ada pemahaman sama soal wacana itu.

Artinya, kata dia, niat baik Presiden Jokowi tak bisa dilaksanakan di tingkat birokrasi di bawah. “Jangan sampai, misalnya, kita berpikir komersial. Dana harus cepat dikembalikan. Jangan Namanya pendidikan, ya, tentu bisa saja lama. Kalau boleh, jangan sampai memberatkan,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Menteri PUPR Serahkan Langsung SPT ke Dirjen Pajak

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan penyampaian SPT oleh Menteri Basuki menjadi contoh yang baik.

NASIONAL | 20 Maret 2018

Polisi Tutup Kawasan Wisata Curug Teko di Garut

Penutupan kawasan wisata air terjun Curug Teko dilakukan untuk kepentingan penyelidikan terkait tewasnya dua wisatawan serta dua pemandu wisata.

NASIONAL | 20 Maret 2018

Polri Periksa SBY di Rumahnya soal Firman Wijaya

“(SBY sudah diperiksa) dua minggu lalu sebelum Rapim Partai Demokrat. Pertanyaannya kan normatif saja. Apa yang dia alami,” kata Ardy.

NASIONAL | 20 Maret 2018

Ini 16 Kendaraan Mewah Bupati Hulu Sungai Tengah yang Disita KPK

Kendaraan yang diduga hasil pencucian uang tersebut terdiri dari 8 mobil dan 8 motor.

NASIONAL | 20 Maret 2018

Bogagawe, Jurus Jitu Kurangi Pengangguran di Jabar

Program Bogagawe, bukan hanya dengan menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menumbuhkan ekonomi kerakyatan.

NASIONAL | 20 Maret 2018

Risma: Pembangunan Kota Harus Ditangani Komprehensif

Pembangunan suatu kota harus ditangani secara komprehensif atau menyeluruh dengan meliputi semua aspek.

NASIONAL | 20 Maret 2018

Kunjungi Jabar, SBY Ingin Serap Aspirasi Masyarakat

Setiap masa dan pemerintahan tentu melahirkan kebijakan yang positif.

NASIONAL | 20 Maret 2018

Diperluas, Program BPNT 2018 Sasar 24 Kabupaten

Untuk tahap awal, perluasan BPNT tersebut direncanakan akan dilaksanakan di 24 kabupaten dan kota.

NASIONAL | 20 Maret 2018

Ini Cara Paling Tepat Turunkan Kasus Kanker

Edukasi mengenai kanker dapat menurunkan kasus kanker di Indonesia.

NASIONAL | 20 Maret 2018

Polri: Operasi Tinombala Masih Berlanjut

Operasi Tinombala di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah masih berlanjut hingga saat ini.

NASIONAL | 20 Maret 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS