BI dan OJK Perlu Mengkaji Skema Student Loan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

BI dan OJK Perlu Mengkaji Skema Student Loan

Selasa, 20 Maret 2018 | 17:18 WIB
Oleh : Lona Olavia / AO

Jakarta - Wacana kredit untuk pendidikan tinggi (student loan) yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan lalu dinilai positif untuk mendorong pemerataan akses pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun, jika wacana itu hendak direalisasikan, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebaiknya mengkaji skema penyalurannya agar tidak berpotensi menjadi kredit macet yang berdampak negatif terhadap kinerja perbankan.

Demikian disampaikan ekonom Bank Permata Josua Pardede, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono, serta ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Maxensius Tri Sambodo, saat dihubungi di Jakarta, Senin (19/3) dan Selasa (20/3).

Josua menuturkan, student loan memungkinkan mahasiswa dan calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk menempuh pendidikan tinggi. Hal tersebut akan berdampak pada kualitas SDM sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. “Namun, skemanya perlu dikaji mendalam oleh BI dan OJK. Jangan sampai kredit ini macet dan justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari yang membebani bank,” jelasnya.

Skema student loan, menurutnya, menuntut komitmen mahasiswa penerima untuk melunasi kreditnya setelah dia lulus dari universitas dan mendapat pekerjaan. Komitmen ini penting agar kinerja bank tidak terganggu oleh potensi kredit macet. Namun, persoalannya adalah mahasiswa yang lulus tidak selalu langsung dapat pekerjaan. Terbukti cukup banyak pengangguran bergelar sarjana. Untuk itu, perlu dibuat formula yang memungkinkan mahasiswa penerima student loan bisa langsung bekerja setelah lulus.

“Perlu dibentuk kerja sama antara universitas dan sektor riil dalam kaitan link and match untuk penerimaan karyawan baru, sehingga mahasiswa penerima student loan dapat prioritas untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus sehingga pada akhirnya akan menekan potensi kredit macet dari student loan tersebut,” ujar Josua.

Senada dengan itu, Tony Prasetiantono juga menilai positif wacana student loan. “Zaman saya kuliah sekitar tahun1980-an sudah ada. Tapi kurang berhasil, banyak (k redit) yang macet,” ucapnya.

Hal itu, menurutnya, lantaran faktor pengawasan yang lemah, sehingga banyak kredit yang macet. Jika sekarang mau dihidupkan lagi, maka aspek ini harus diperbaiki.Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, pihaknya segera mengkaji skema student loan seperti yang diminta Presiden. “Secepatnya (dilakukan) kajian. Ya, tahun ini. Tidak ada target dari Presiden, tetapi lebih cepat lebih bagus,” kata Wimboh di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3).

Dikatakan, selama ini memang tidak ada kredit khusus untuk pendidikan. Meski demikian, pelajar atau mahasiswa bisa mengajukan kredit tanpa agunan (KTA). Uang dari KTA bisa dipakai untuk apa saja, termasuk pendidikan. “Nanti mungkin bisa kita buat skema kredit khusus (untuk pendidikan),” kata dia.

Menurut Wimboh, kredit pendidikan tak membutuhkan peraturan khusus. Adapun, yang membedakan antara kredit pendidikan dengan KTA adalah cara pembayarannya. “KTA bayarnya bisa setiap bulan. Nanti, student loan itu ada opsinya. Mau bayar setiap bulan, mau bayar nanti kalau mendapatkan beasiswa, atau kalau sudah bekerja,” ujar dia.

Selain itu, Wimboh juga memastikan bahwa bunga kredit pendidikan akan lebih rendah daripada KTA atau kredit lainnya. “Bunganya harus sangat rendah, murah,” katanya.

Sementara itu, Maxensius Tri Sambodo berpandangan, untuk membuka akses pendidikan tinggi, dapat dilakukan dengan berbagai skema, baik melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) atau lainnya. “Kesempatan lainnya, seperti pendanaan mandiri dengan pinjaman ke bank sebaiknya juga dibuka. Saya kira Australia juga memiliki pola demikian. Namun demikian, apakah bank mau membiayai? Karena pendidikan merupakan investasi yang return dan risikonya bersifat dinamis, maka perlu dukungan dana abadi yang bisa menjamin bank mau memberikan pinjaman,” ucapnya.

Terkait LPDP, hal yang penting diperhatikan yaitu jangan sampai investasi negara lebih dinikmati negara lain. Misalnya, setelah selesai kuliah penerima beasiswa LPDP harus mau bekerja pada organisasi atau sektor yang ditentukan oleh negara.

Zakat untuk Pendidikan
Secara terpisah, pakar ekonomi syariah dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan S Beik mengungkapkan, untuk mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi juga bisa memanfaatkan dana zakat. Hal itu mengingat potensi dana zakat amat besar yakni mencapai Rp 217 triliun setiap tahun, terdiri dari potensi zakat individu Rp 83 triliun dan sisanya dari perusahaan. Namun, hingga saat ini realisasinya baru Rp 6 triliun. Dari Rp 6 triliun itu penyaluran untuk program pendidikan, seperti untuk beasiswa dan penyaluran pengembangan sekolah khusus, angkanya baru mencapai 31,3%.

Sebagai contoh, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memiliki sekolah Cendekia Baznas di Bogor. Begitu juga dengan Dompet Dhuafa yang memiliki sekolah di Parung, Bogor. “Saya setuju bahwa dana zakat bisa dioptimalkan lagi, asal pemerintah punya komitmen kuat untuk mengoptimalkan potensi zakat yang besar. Jika bisa menghimpun Rp 100 triliun dan dialokasikan 30% itu sangat signifikan untuk membantu pendidikan terutama buat kelompok yang tidak mampu,” katanya.

Baznas, sambungnya, juga baru mendirikan Lembaga Beasiswa Baznas. “Saya setuju jika kita optimalkan saja dana zakat ini karena peruntukannya jelas, yakni untuk fakir miskin. Dan ada kelompok penerima zakat salah satunya yang menuntut ilmu. Jadi ini bisa jadi solusi,” ujar Irfan.

Irfan menambahkan, dengan mengoptimalkan zakat, dan menggunakannya untuk pendidikan, negara punya alternatif pendanaan yang bisa membantu pengembangan kualitas SDM. Oleh karena itu, ia mengaku setuju jika ada lembaga khusus untuk mengelola dana zakat, seperti halnya LPDP pada dana nonzakat. “Kita harapkan ada lembaga khusus yang akuntabel, transparan, profesional yang bisa memenuhi ekspektasi kita,” ungkapnya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BNN: 70 Persen Pecandu Kembali Gunakan Narkoba Setelah Rehabilitasi

BNN mengadakan program pasca rehabilitasi selama dua bulan guna guna mengeliminir proses relapse dari pecandu narkoba.

NASIONAL | 20 Maret 2018

Ketimbang Beri Kredit Pendidikan, Lebih Baik Efektifkan APBN dan Zakat

Pinjaman dana ini tidak sesuai dengan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

NASIONAL | 20 Maret 2018

Wacana Student Loan, Perbaiki Manajemen Dana Pendidikan

Wacana yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi belum bisa didiskusikan apabila bawahan Presiden belum membuat rancangan konsep yang jelas.

NASIONAL | 20 Maret 2018

Menteri PUPR Serahkan Langsung SPT ke Dirjen Pajak

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan penyampaian SPT oleh Menteri Basuki menjadi contoh yang baik.

NASIONAL | 20 Maret 2018

Polisi Tutup Kawasan Wisata Curug Teko di Garut

Penutupan kawasan wisata air terjun Curug Teko dilakukan untuk kepentingan penyelidikan terkait tewasnya dua wisatawan serta dua pemandu wisata.

NASIONAL | 20 Maret 2018

Polri Periksa SBY di Rumahnya soal Firman Wijaya

“(SBY sudah diperiksa) dua minggu lalu sebelum Rapim Partai Demokrat. Pertanyaannya kan normatif saja. Apa yang dia alami,” kata Ardy.

NASIONAL | 20 Maret 2018

Ini 16 Kendaraan Mewah Bupati Hulu Sungai Tengah yang Disita KPK

Kendaraan yang diduga hasil pencucian uang tersebut terdiri dari 8 mobil dan 8 motor.

NASIONAL | 20 Maret 2018

Bogagawe, Jurus Jitu Kurangi Pengangguran di Jabar

Program Bogagawe, bukan hanya dengan menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menumbuhkan ekonomi kerakyatan.

NASIONAL | 20 Maret 2018

Risma: Pembangunan Kota Harus Ditangani Komprehensif

Pembangunan suatu kota harus ditangani secara komprehensif atau menyeluruh dengan meliputi semua aspek.

NASIONAL | 20 Maret 2018

Kunjungi Jabar, SBY Ingin Serap Aspirasi Masyarakat

Setiap masa dan pemerintahan tentu melahirkan kebijakan yang positif.

NASIONAL | 20 Maret 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS