Logo BeritaSatu

Banyak Media, Wartawan Abal-abal pun Menjamur

Jumat, 23 Maret 2018 | 15:26 WIB
Oleh : Bhakti Hariani / BW

Depok- Seiring pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) pascareformasi, jumlah media massa menjadi bermunculan. Tercatat berdasarkan data Dewan Pers tahun 2018, terdapat 2.000 media cetak, 43.300 media siber, 674 media radio, dan 523 media televisi.

Dari data tersebut, media cetak yang telah terverifikasi hanya sebanyak 321 media. Adapun media siber yang telah terverifikasi sejumlah 168. Hal ini memicu muncul banyak media baru dan banyak pengusaha atau kelompok politik yang membuat media.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengungkapkan, media abal-abal ini tidak berbadan hukum, tidak memiliki alamat redaksi yang jelas, tidak menyebutkan nama penanggung jawab, terbit temporer (kadang terbit kadang tidak), bahasanya tidak menggunakan standar baku jurnalistik, menggunakan nama yang terkesan menakutkan misalnya KPK, BNN, ICW, Tipikor, Buser. Isi dari media tersebut banyak yang melanggar kode etik.

"Kami menemukan ada media cetak namanya KPK. Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi tapi Koran Pemberita Korupsi. Mereka ini punya cabang sampai ke daerah daerah. Mereka menakut-nakuti para kepala desa, kepala sekolah. Dengan tuduhan selalu tentang anggaran. Misalnya penyimpangan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS), anggaran dana desa. Kami tangani. Jelas ini pelanggaran. Tidak boleh menggunakan nama nama lembaga. Apalagi ternyata kantor redaksinya itu adalah warung kelontong," papar Yosep dalam Diskusi Publik Ancaman Terhadap Kebebasan Pers di Gedung Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (23/3).

Terlebih, saat ini memasuki Tahun Politik di mana sejumlah daerah mengadakan Pilkada serentak. Menjelang Pilkada ini kerap bermunculan media palsu yang melakukan kampanye hitam kepada pasangan calon dengan mengatasnamakan kebebasan pers.

Yosep Adi melanjutkan, media abal-abal ini juga melahirkan wartawan abal-abal di mana mereka berpenampilan sok jago yang tak memahami etika jurnalistik, mengaku anggota organisasi wartawan meski tak jelas organisasi apa yang dimaksud, mengajukan pertanyaan pertanyaan yang tendensius dan kerap kali mengancam atau memeras narasumber.

"Wartawan abal-abal ini ada lho yang dulunya adalah kernet bis, tukang tambal ban karena sekarang sangat mudah jadi wartawan tinggal membuat kartu identitas maka jadilah wartawan. Mereka juga kerap kali mengandalkan kartu identitas ini untuk selamat dari tilang ketika berhadapan dengan aparat kepolisian," tutur pria yang akrab disapa Stanley ini.

Mengatasi hal ini, Dewan Pers telah berupaya memperbaiki kualitas dan kompetensi wartawan dengan pengawasan pelaksanaan kode etik jurnalistik, membuat uji kompetensi, menegur media tersebut, membuat sejumlah pedoman peliputan.

"Ada uji kompetensi dan sertifikasi. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) punya ujian itu. Kami juga menyelenggarakan. Saat ini jumlah wartawan yang bersertifikasi terus bertambah. Data detailnya bisa dilihat di situs Dewan Pers," tutur Stanley.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Dana Desa Bisa untuk Atasi Susah Sinyal di Pelosok Kaltim

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyarankan agar dana desa digunakan untuk memudahkan masyarakat desa mengakses internet di Kalimantan Timur (Kaltim).

NEWS | 6 Oktober 2022

Kapolres Belum Terima Laporan Korban Hilang di MTsN 19

Polres Metro Jakarta Selatan belum menerima adanya laporan orang hilang di lokasi tembok MTSn 19 Pondok Labu, Cilandak yang ambruk akibat banjir.

NEWS | 6 Oktober 2022

Besok, Polisi Periksa Baim Wong dan Paula Verhoeven Terkait Prank KDRT

Penyidik Polres Jakarta Selatan akan memeriksa Baim Wong dan Paula Verhoeven pada Jumat (7/10/2022) terkait prank KDRT

NEWS | 6 Oktober 2022

Banjir di Pulogadung, Gulkarmat Jaktim Kerahkan Personel dan Perahu Karet

Gulkarmat Jakarta Timur mengerahkan personel dan perahu karet untuk mengatasi banjir di Pulogadung.

NEWS | 6 Oktober 2022

Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri, Ini Penjelasan Istana

Pihak Istana Kepresidenan memberikan penjelasan terkait Presiden Jokowi yang tidak menyalami Kapolri pada, Rabu (5/10/2022).

NEWS | 6 Oktober 2022

Saat KPK Enggan Berpolemik Terkait Penyelidikan Formula E

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menyatakan enggan berpolemik terkait penyelidikan kasus Formula E.

NEWS | 6 Oktober 2022

Gerindra: Prabowo Siap Hadapi Anies di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto siap fight melawan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024.

NEWS | 6 Oktober 2022

Banjir Jakarta, Hindari Titik-titik Genangan di Daerah Ini

Hujan deras yang mengguyur DKI Jakarta dan sekitarnya membuat genangan alias banjir Jakarta pada Kamis (6/10/2022).

NEWS | 6 Oktober 2022

Diguyur Hujan Deras, 4 Pintu Air di Jakarta Status Waspada Banjir

Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya mengakibatkan 4 pintu air di wilayah Jakarta dalam status waspada atau Siaga 3 banjir.

NEWS | 6 Oktober 2022

Warga Tutup GT Jatikarya Bekasi karena Lahan Belum Dibayar

Warga Jatikarya kembali menutup GT Jatikarya 2 di ruas Tol Cimanggis-Cibitungkarena karena uang pembebasan lahan belum dibayarkan.

NEWS | 6 Oktober 2022


TAG POPULER

# Mamat Alkatiri


# Daftar Korban Meninggal Kanjuruhan


# Jilat Kue HUT TNI


# Lesti Kejora


# Timnas U-17


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kapolres Belum Terima Laporan Korban Hilang di MTsN 19

Kapolres Belum Terima Laporan Korban Hilang di MTsN 19

NEWS | 7 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings