Saksi Sebut Ada Aliran Uang Rp 5 M ke Patrialis Akbar
Logo BeritaSatu

Saksi Sebut Ada Aliran Uang Rp 5 M ke Patrialis Akbar

Selasa, 27 Maret 2018 | 20:20 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta - General Manager Hotel Golden Season Samarinda, Hanny Kristianto mengungkapkan adanya aliran dana kepada mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar pada 5 Agustus 2010. Uang sebesar Rp 5 miliar ini disebut diberikan kepada Patrialis Akbar yang saat itu menjabat Menteri Hukum dan HAM untuk membebaskan Syaukani, mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dan ayah dari Bupati Kukar nonaktif Rita Widyasari. Syaukani ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Loa Kulu.

Aliran uang ke Patrialis Akbar ini diungkapkan Hanny saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan suap terkait perizinan lokasi perkebunan sawit inti dan plasma di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara dengan terdakwa Dirut PT Golden Sawit Prima (GSP), Hery Sutanto Gun alias Abun di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/3). Abun didakwa telah menyuap Rita Widyasari sebesar Rp 6 miliar untuk memuluskan izin pemanfaatan lahan kelapa sawit di Kukar.

Mulanya, Jaksa Penuntut Umum KPK mempertanyakan mengenai catatan transfer uang Abun yang merupakan bos Hanny. Berdasarkan catatan uang yang dipertunjukkan Jaksa KPK, ada bukti catatan uang sebesar Rp 17 miliar ‎dari pengusaha Herry Susanto Gun ke Rita Widyasari.

Menjawab hal ini, Hanny menjelaskan, catatan tersebut awalnya dibuat oleh dirinya atas keterangan dari Herry. Saat itu Herry marah karena sudah banyak memberikan uang pada Rita namun izin usaha tambang dan perkebunannya tidak kunjung beres.
Dalam catatan tersebut, Abun mentansfer uang Rp 5 miliar ke rekening Rita untuk membebaskan Syaukani pada 5 Agustus 2010. Syaukani diketahui sempat berurusan dengan KPK karena kasus korupsi.

Tim Jaksa KPK pun mempertanyakan maksud aliran uang sebesar Rp5 miliar ke Rita Widyasari. Jaksa mengonfirmasi kebenaran apakah uang itu digunakan untuk membayar keperluan pembebasan Syaukani dari tahanan.

"Ini uang untuk bayar KPK untuk membebaskan Syaukani?" tanya Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/3).
Hanny mengaku catatan tersebut merupakan keterangan dari Abun yang kemudian ditulis kembali. Namun, Hanny mengaku tidak tahu siapa oknum KPK yang terlibat dalam aliran uang tersebut.

"Jadi saya ini bukan keterangan saya. Tapi ini keterangan Pak Abun yang saya tulis‎. Siapa pegawai KPK nya saya tidak tahu," terang Hanny.

Dalam catatan tersebut, uang Rp5 miliar diserahkan kepada Patrialis Akbar. Uang tersebut diduga untuk membebaskan Syaukani sementara. Hanny mengaku tidak dapat memastikan kebenaran ada uang yang diberikan melalui Patrialis. Menurutnya, Abun hanya mencatut nama Patrialis. Terlebih saat itu, Patrialis menjabat sebagai Menkumham.

"Pak Patrialis itu saya kenal. Namanya hanya disebut saja. Dia kan sekarang sudah masuk penjara," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Bea Cukai Juanda Gagalkan Penyelundupan Sabu dari Malaysia

Petugas Bea Cukai Bandara Juanda Surabaya berhasil menggagalkan penyelundupan sabu dari Malaysia

NASIONAL | 27 Maret 2018

KPK Tahan 2 Calon Wali Kota Malang

Sebelumnya calon petahana Anton nekat berkampanye meski sudah tersangka.

NASIONAL | 27 Maret 2018

Atasi Stunting, Kementerian Diminta Bekerja Bersama

Persoalan ini bukan hanya masalah Kementerian Kesehatan tapi juga semua kementerian harus berjalan beriringan mengatasi persoalan ini.

NASIONAL | 27 Maret 2018

Kalangan Muda Dinilai Rentan Terpengaruh Paham Radikal

Media sosial menjadi salah satu instumen penyebaran paham radikal.

NASIONAL | 27 Maret 2018

Operator Seluler Didorong Jangkau Seluruh Wilayah

Kemkominfo diminta segera mencari solusi akses komunikasi masyarakat.

NASIONAL | 27 Maret 2018

Redam Isu SARA, Jokowi Rajin Kunjungi Pesantren

Kelompok Islam radikal berusaha merusak legistimasi dan citra Jokowi.

NASIONAL | 27 Maret 2018

KPK Rahasiakan Bakal Cawapres yang Diduga Tersangkut Korupsi

KPK masih rahasiakan nama-nama bakal cawapres yang diduga korup.

NASIONAL | 27 Maret 2018

Polres Karawang Lanjutkan Proses Hukum Penganiayaan Bayi

Polres Karawang telah berkoordinasi dengan pihak P2TP2A Kabupaten Karawang.

NASIONAL | 27 Maret 2018

Jokowi: Indonesia Maju Jika Birokrat Tangguh dan Kerja Keras

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh harapan besar kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

NASIONAL | 27 Maret 2018

Dukung Nomadic Tourism, Kemhub Siapkan Aturan Seaplane

Aturan tersebut akan berisi tentang aerodrome (pelabuhan udara) pesawat amfibi atau seaplane baik di pantai maupun di sungai.

NASIONAL | 27 Maret 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS