JK Setuju PKPU untuk Kasus Calon Kepala Daerah Tersangka
Logo BeritaSatu

JK Setuju PKPU untuk Kasus Calon Kepala Daerah Tersangka

Selasa, 27 Maret 2018 | 20:37 WIB
Oleh : Aichi Halik / AHL

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang terjadi akibat kekosongan hukum, termasuk persoalan calon kepala daerah tersangka.

Menurut JK, pembentukan PKPU lebih ringkas dan lebih baik ketimbang membuat perppu yang prosesnya cenderung lebih panjang, karena harus berurusan dengan DPR.

"Kalau ingin segera ya PKPU itu lebih ringkas dan lebih baik daripada perppu harus ke DPR lagi, panjang urusannya," ujar JK di kantornya, Selasa (27/3).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga menyatakan hal serupa. Tjahjo melihat PKPU sangat diperlukan dalam situasi mendesak karena selama ini ada kebuntuan soal hukum di KPU.

Tidak adanya aturan atau hukum yang dibutuhkan, menurut Mendagri, mengakibatkan KPU periode 2017-2022 menghadapi tiga persoalan teknis yang serius.

Ketiga persoalan tersebut adalah verifikasi partai politik, jumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan sikap terkait calon kepala daerah yang terseret oleh kasus korupsi.

Karena itu KPU diminta membuat peraturan yang bisa mengatasi ketiga persoalan teknis tersebut.

[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=f0gvLHvR1Ec[/YOUTUBE]



Sumber: BeritaSatu TV


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Distributor Sarden Mengandung Cacing Bisa Dipidana

menunjukkan selama ini pengawasan

NASIONAL | 27 Maret 2018

Saksi Sebut Ada Aliran Uang Rp 5 M ke Patrialis Akbar

Bupati Kukar nonaktif Rita Widyasari

NASIONAL | 27 Maret 2018

Bea Cukai Juanda Gagalkan Penyelundupan Sabu dari Malaysia

Petugas Bea Cukai Bandara Juanda Surabaya berhasil menggagalkan penyelundupan sabu dari Malaysia

NASIONAL | 27 Maret 2018

KPK Tahan 2 Calon Wali Kota Malang

Sebelumnya calon petahana Anton nekat berkampanye meski sudah tersangka.

NASIONAL | 27 Maret 2018

Atasi Stunting, Kementerian Diminta Bekerja Bersama

Persoalan ini bukan hanya masalah Kementerian Kesehatan tapi juga semua kementerian harus berjalan beriringan mengatasi persoalan ini.

NASIONAL | 27 Maret 2018

Kalangan Muda Dinilai Rentan Terpengaruh Paham Radikal

Media sosial menjadi salah satu instumen penyebaran paham radikal.

NASIONAL | 27 Maret 2018

Operator Seluler Didorong Jangkau Seluruh Wilayah

Kemkominfo diminta segera mencari solusi akses komunikasi masyarakat.

NASIONAL | 27 Maret 2018

Redam Isu SARA, Jokowi Rajin Kunjungi Pesantren

Kelompok Islam radikal berusaha merusak legistimasi dan citra Jokowi.

NASIONAL | 27 Maret 2018

KPK Rahasiakan Bakal Cawapres yang Diduga Tersangkut Korupsi

KPK masih rahasiakan nama-nama bakal cawapres yang diduga korup.

NASIONAL | 27 Maret 2018

Polres Karawang Lanjutkan Proses Hukum Penganiayaan Bayi

Polres Karawang telah berkoordinasi dengan pihak P2TP2A Kabupaten Karawang.

NASIONAL | 27 Maret 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS