Kempupera Dorong Percepatan Implementasi Perda Bangunan Gedung
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Kempupera Dorong Percepatan Implementasi Perda Bangunan Gedung

Selasa, 27 Maret 2018 | 22:55 WIB
Oleh : FER

Nusa Dua - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat implementasi peraturan daerah (Perda) terkait bangunan gedung, sebagai salah satu landasan yang memacu peningkatan investasi.

"Iklim investasi hanya tercipta jika semua syarat terhadap kemudahan dan jaminan salah satunya dalam penyelenggaraan bangunan gedung terpenuhi," kata Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kempupera, Iwan Supriyanto, di Nusa Dua, Bali, Selasa (27/3).

Menurut Iwan, pemerintah saat ini memberikan kemudahan bisnis dan berinvestasi pada sejumlah bidang, termasuk sektor pariwisata, diantaranya membentuk destinasi wisata baru. Hal tersebut akan menarik investor dengan dibangunanya infrastruktur seperti perhotelan dan sarana lainnya yang mendukung investasi.

"Namun, apabila suatu daerah belum memiliki perda bangunan gedung dikhawatirkan menghambat proses investasi karena memerlukan syarat administrasi, diantaranya izin mendirikan bangunan (IMB) dan syarat teknis," jelasnya.

Iwan mengatakan, terkait dengan aspek teknis, pentingnya perda bangunan gedung memenuhi syarat keandalan gedung berbasis lingkungan untuk memastikan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Perda tersebut, kata dia, juga harus mengikuti persyaratan teknis di daerah, karena setiap kontur tanah dan lingkungan, termasuk budaya daerah satu dengan lainnya bisa berbeda.

Iwan menyebutkan, pemerintah menargetkan tahun 2019, seluruh daerah di Indonesia sudah 100 persen memiliki perda bangunan gedung. Hingga saat ini, lanjut dia, masih ada sekitar 9 persen daerah yang belum merampungkan perda bangunan gedung.

"Pekerjaan rumahnya tidak hanya perda, yang sudah ada perda kami juga dorong mempercepat implementasi perda bangunan gedung," ucapnya.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Adkasi Dukung Penuntasan Revisi UU ASN

UU ASN menyangkut perbaikan nasib guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, dan honorer.

NASIONAL | 27 Maret 2018

Adkasi Dukung Pembentukan Badan Riset Nasional

Perencanaan pembangunan berbasis riset dinilai dapat lebih dipertanggungjawabkan.

NASIONAL | 27 Maret 2018

Kang Dedi Siap Ciptakan Jutaan Juragan Empang di Jabar

Program 'Juragan Empang' membuka akses permodalan bagi buruh ternak ikan.

NASIONAL | 27 Maret 2018

Kementerian Agama Terbitkan Aturan Baru Benahi Industri Umrah

Kementerian Agama menerbitkan regulasi baru terkait penyelenggaraan ibadah umrah

NASIONAL | 27 Maret 2018

JK Setuju PKPU untuk Kasus Calon Kepala Daerah Tersangka

Menurut JK, pembentukan PKPU lebih ringkas dan lebih baik ketimbang membuat Perppu

NASIONAL | 27 Maret 2018

Distributor Sarden Mengandung Cacing Bisa Dipidana

menunjukkan selama ini pengawasan

NASIONAL | 27 Maret 2018

Saksi Sebut Ada Aliran Uang Rp 5 M ke Patrialis Akbar

Bupati Kukar nonaktif Rita Widyasari

NASIONAL | 27 Maret 2018

Bea Cukai Juanda Gagalkan Penyelundupan Sabu dari Malaysia

Petugas Bea Cukai Bandara Juanda Surabaya berhasil menggagalkan penyelundupan sabu dari Malaysia

NASIONAL | 27 Maret 2018

KPK Tahan 2 Calon Wali Kota Malang

Sebelumnya calon petahana Anton nekat berkampanye meski sudah tersangka.

NASIONAL | 27 Maret 2018

Atasi Stunting, Kementerian Diminta Bekerja Bersama

Persoalan ini bukan hanya masalah Kementerian Kesehatan tapi juga semua kementerian harus berjalan beriringan mengatasi persoalan ini.

NASIONAL | 27 Maret 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS