KPU Tolak Revisi PKPU untuk Gantikan Calon Tersangka KPK
Logo BeritaSatu

KPU Tolak Revisi PKPU untuk Gantikan Calon Tersangka KPK

Selasa, 27 Maret 2018 | 22:50 WIB
Oleh : Yustinus Paat / GOR

Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menegaskan bahwa KPU tidak mungkin mengubah Peraturan KPU tentang Pencalonan untuk mengakomodir ketentuan mengganti calon kepala daerah yang menjadi tersangka dan ditahan KPK. KPU, kata dia, tidak mungkin membuat aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Nggak ada (revisi PKPU tentang Pencalonan). Kita masih tetap mengacu pada undang-undang yang ada. Selama undang-undang mengatakan seperti itu, maka acuan kita adalah undang-undang," ujar Ilham di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Selasa (27/3).

Ilham mengatakan selama UU Pilkada masih berlaku maka norma-norma yang ada di dalamnya tetap berlaku. Menurut dia, jika ingin menggantikan calon kepala daerah tersangka KPK, maka silakan pemerintah menerbitkan Perppu Pilkada, melakukan uji materi UU Pilkada atau merevisi UU Pilkada secara terbatas khusus terkait penggantian calon kepala daerah.

"Sampai saat ini, kami posisinya masih mengacu pada UU yang berlaku. Kalau ada Perppu, kami bisa saja merevisi PKPU," tandas dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Komisioner KPU Viryan. Menurut dia, KPU belum mengakomodasi dan membahas usulan pemerintah untuk merevisi PKPU Pencalonan.

"Tidak ada perubahan. Kami belum melakukan pembahasan soal itu. Maka silakan saja calon kepala daerah tersangka (KPK) tetap melakukan kampanye, tidak ada norma penggantian," tutur Viryan.

Dia mengatakan ada sejumlah pertimbangan yang mendasari sikap KPU. Salah satunya, karena proses dan tahapan Pilkada sudah berjalan, seperti pencalonan dan kampanye. Menurut Viryan, tidak elok jika pada saat proses sedang berlangsung kemudian ada perubahan aturan.

"Mengapa tidak direvisi, karena aturannya sudah ada, kegiatan kampanye sedang berjalan, tidak elok kalau kemudian di tengah jalan ada perubahan aturan, itu kurang fair," pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa lebih rasional jika KPU menerbitkan PKPU baru tentang pergantian calon kepala daerah bermasalah hukum dibandingkan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Pilkada.

Sebagaimana diketahui, saat ini sudah ada delapan calon kepala daerah yang menjadi tersangka KPK. Kedelapan calon kepala daerah itu yakni, Nyono Suharli Wihandoko yang merupakan calon bupati (Cabup) Jombang, Marianus Sae yang merupakan Cagub Nusa Tenggara Timur (NTT), Imas Aryumningsih yang sudah resmi ditetapkan sebagai Cabup Subang, Mustafa yang merupakan Cagub Lampung, Asrun yang merupakan Cagub Sulawesi Tenggara, Ahmad Hidayat Mus yang sudah resmi menjadi Cagub Maluku Utara serta dua calon wali kota Malang, M. Anton dan Ya'qud Ananda Gudban.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU Pertanyakan Parameter Kapolri soal Kegagalan Penyelenggara Jalankan Pemilu

Tito menyebutkan sekitar 70 persen kegagalan pelaksanan pemilu di lapangan karena penyelenggara.

NASIONAL | 27 Maret 2018

Kempupera Dorong Percepatan Implementasi Perda Bangunan Gedung

Pemerintah menargetkan seluruh daerah memiliki perda bangunan gedung di 2019.

NASIONAL | 27 Maret 2018

Adkasi Dukung Penuntasan Revisi UU ASN

UU ASN menyangkut perbaikan nasib guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, dan honorer.

NASIONAL | 27 Maret 2018

Adkasi Dukung Pembentukan Badan Riset Nasional

Perencanaan pembangunan berbasis riset dinilai dapat lebih dipertanggungjawabkan.

NASIONAL | 27 Maret 2018

Kang Dedi Siap Ciptakan Jutaan Juragan Empang di Jabar

Program 'Juragan Empang' membuka akses permodalan bagi buruh ternak ikan.

NASIONAL | 27 Maret 2018

Kementerian Agama Terbitkan Aturan Baru Benahi Industri Umrah

Kementerian Agama menerbitkan regulasi baru terkait penyelenggaraan ibadah umrah

NASIONAL | 27 Maret 2018

JK Setuju PKPU untuk Kasus Calon Kepala Daerah Tersangka

Menurut JK, pembentukan PKPU lebih ringkas dan lebih baik ketimbang membuat Perppu

NASIONAL | 27 Maret 2018

Distributor Sarden Mengandung Cacing Bisa Dipidana

menunjukkan selama ini pengawasan

NASIONAL | 27 Maret 2018

Saksi Sebut Ada Aliran Uang Rp 5 M ke Patrialis Akbar

Bupati Kukar nonaktif Rita Widyasari

NASIONAL | 27 Maret 2018

Bea Cukai Juanda Gagalkan Penyelundupan Sabu dari Malaysia

Petugas Bea Cukai Bandara Juanda Surabaya berhasil menggagalkan penyelundupan sabu dari Malaysia

NASIONAL | 27 Maret 2018


TAG POPULER

# Penganiayaan Perawat


# Reshuffle Kabinet


# Vaksinasi Covid-19


# Larangan Mudik


# Vaksin Nusantara



TERKINI

Jadi Tersangka, Pelaku Penganiayaan Perawat RS Siloam Palembang Minta Maaf

NASIONAL | 14 menit yang lalu










TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS