PDIP Minta KIP Ikut Luruskan Berita Bohong
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

PDIP Minta KIP Ikut Luruskan Berita Bohong

Rabu, 28 Maret 2018 | 16:34 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan, Komisi Informasi Pusat (KIP) sejatinya adalah lembaga negara yang dibuat dalam rangka menjalankan fungsi pendidikan kepada masyarakat melalui informasi yang benar. Karena itu, KIP harus ikut berperan dalam meluruskan informasi-informasi bohong atau hoax yang selama ini begitu mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.

"KIP dibentuk sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa agar tak satu pun masyarakat kesulitan mendapatkan informasi," ujar Basarah saat diskusi antara Komisi Informasi Pusat (KIP) dan PDIP di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (28/3).

Wakil Ketua MPR ini menjelaskan, konteks tanggung jawab KIP sebagai lembaga negara tentu harus dijalankan dengan baik, yakni untuk mendapatkan informasi yang benar dan dibutuhkan publik. Hal ini perlu ditegaskan di tengah terjadinya kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat, termasuk informasi yang menyangkut parpol.

"Ketika ada kesimpangsiuran, banyak berita bohong, berita menyesatkan, hoax dan lainnya, maka KIP dapat mengisi ruang itu dengan berita benar sebagai bentuk pertanggungjawaban juga," jelasnya. Basarah juga mengatakan bahwa saat ini terjadi liberalisasi informasi yang melahirkan banyaknya informasi hoax, ujaran kebencian, maupun upaya saling menjatuhkan. PDIP pun sering kali menjadi korban dari hal tersebut.

"Ada yang menyebut PDIP itu sarang PKI dan anti-Islam, jelas semuanya itu tidak benar. Maka ini harus diluruskan, agar keberadaan KIP ini bisa mencerahkan kesadaran publik," tegasnya. Basarah juga mengingatkan bahwa KIP maupun PDIP sama-sama lembaga publik yang uangnya dibiayai dari APBN. Dengan demikian KIP dan parpol pun harus melakukan keterbukaan pertanggungjawaban.

"Atas kebebasan informasi yang semakin liberal, negara bertanggungjawab dari ancaman proxy war, kita hadirkan KIP yang dipayungi Undang-Undang," tuntas Basarah.

Wakil Ketua KIP Gede Nariyana Sunarkha mengakui bahwa perkembangan teknologi informasi membawa banyak perubahan, termasuk ekses negatif dari liberalisasi informasi, yakni munculnya banyak ujaran kebencian dan berita hoax. Hal ini pun nanti akan menjadi perhatian dari KIP.

“Selama ini memang kita baru bergerak dan belum banyak yang bisa silakukan karena belum lama dilantik. Tetapi, apa yang disampaikan Pak Basarah benar sekali terkait keharusan untuk memberi informasi yang benar dan mencerdaskan. Artinya melawan berita hoax,” jelasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Uang Palsu Marak, Ketua DPR Curiga Terkait Pilkada

Peningkatan peredaran uang palsu dinilai terkait dengan tahun politik.

NASIONAL | 28 Maret 2018

Moeldoko Akan Komunikasikan Aspirasi 42 Perwakilan Transportasi Online

Mereka menyampaikan penolakan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017.

NASIONAL | 28 Maret 2018

Mahasiswa UGM dan ITB Raih Tim Terbaik Kompetisi Desain Industri Danone Aqua

Kompetisi ini berlangsung sejak kick off di Universitas Indonesia pada 5 Oktober 2017 berlangsung di 4 lokasi pabrik Danone-Aqua di Pasuruan Jawa Timur.

NASIONAL | 28 Maret 2018

Tiga Calon Wali Kota, Dua Tersangka

Pemilihan wali kota Malang akan berlangsung sangat dramatis.

NASIONAL | 28 Maret 2018

Korupsi Kepala Daerah Bisa Pecahkan Rekor

KPK tak membiarkan pilkada jadi pintu masuk bagi koruptor untuk meraih jabatan publik.

NASIONAL | 28 Maret 2018

Eks Dirjen Hubla Terima Suap, Menhub Merasa Bersalah

Budi mengaku merasa bersalah karena tak tahu menahu adanya praktek suap yang melibatkan mantan anak buahnya itu.

NASIONAL | 28 Maret 2018

LIPI Dorong Jamur dan Pisang sebagai Sumber Pangan Fungsional

Indonesia kaya akan varietas jamur dan pisang.

NASIONAL | 28 Maret 2018

Dapat Arahan Jokowi, Anas Pacu Kualitas Mal Pelayanan Publik

Banyuwangi telah mengoperasikan Mal Pelayanan Publik sejak Oktober 2017.

NASIONAL | 28 Maret 2018

Menhub Sebut Eks Dirjen Hubla Khilaf Terima Suap Proyek

Tonny menerima suap Rp 2,3 miliar dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adiputra Kurniawan.

NASIONAL | 28 Maret 2018

Pimpinan PKS DKI Laporkan Fahri Hamzah

Fahri Hamzah dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial.

NASIONAL | 28 Maret 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS