Usulan Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg Didukung Perludem
Logo BeritaSatu

Usulan Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg Didukung Perludem

Jumat, 30 Maret 2018 | 19:23 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta - Perludem mendukung penuh usulan KPU yang bakal mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif di Pemilu 2019. Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, jika jadi diatur, maka hal tersebut merupakan langkah progresif KPU untuk menghasilkan pilkada yang berintegritas dan berkualitas.

"Jadi saya kira sudah sewajarnya kalau KPU membuat pengaturan larangan seperti itu sebagai upaya mencegah hadirnya orang-orang tak berintegritas di ranah publik. Usulan KPU ini adalah langkah preventif yang dilakukan demi kepentingan orang banyak," ujar Titi di Jakarta, Jumat (30/3).

Titi menilai sah-sah saja KPU mengatur ketentuan seperti itu. Pasalnya, KPU mempunyai kewenangan untuk membuat pengaturan sebagai bagian dari aturan main penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

"Saya kira ini (usulan larangan mantan napi korupsi) adalah langkah progresif KPU yang sejalan dengan semangat pembuat Undang-Undang untuk mewujudkan pengaturan pemilu yang demokratis dan berintegritas sebagaimana diamanatkan Pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," tutur dia.

Menurut dia, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sangat merugikan negara dan kepentingan rakyat. Lebih dari itu, kata dia korupsi merupakan perbuatan yang mengkhianati amanat rakyat yang sudah diberikan kepada seseorang yang mestinya mengemban amanat dan tanggung jawab dari rakyat.

"Perilaku koruptif memperlihatkan secara kasat mata ketidakmampuan seseorang untuk menjadi pemimpin dan mengemban tanggung jawab untuk bekerja sebaik-baiknya kepentingan orang banyak," tandas dia.

Apalagi sebagai legislator, lanjut dia, memiliki kewenangan yang sangat luar biasa terkait anggaran, pembentukan Undang-Undang maupun pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintahan. Kalau tugas dan kewenangan itu dijalankan oleh figur yang salah, tutur dia maka pertaruhannya adalah kepentingan orang banyak.

"Makanya harus diproteksi sejak awal. Dan saya kira usulan KPU ini adalah langkah preventif yang dilakukan demi kepentingan orang banyak. Sangat aneh kalau ada parpol dan politisi yang menolak pengaturan ini," kata dia.

Dukungan senada disampaikan oleh Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah. Menurut Syamsuddin, niat KPU sangat bagus dan positif untuk menjaga martabat lembaga DPR

"Anda bisa bayangkan bila lembaga terhormat dihuni mantan napi. Catatan terakhir kami, jumlah DPR yang diduga terlibat korupsi sudah 11 orang. Sementara DPRD yang bermasalah hukum sudah lebih seratus," kata dia.

Syamsuddin mengakui bahwa perdebatan mantan napi boleh caleg sebenarnya sudah lama. Bahkan, kata dia sejak tahum 2012 saat masih UU Pemilu yang lama dibahas oleh DPR.

"Waktu itu dibahas di Panja RUU pemilu, DPR sudah kekeh memasukkan mantan napi boleh caleg dengan alasan sudah menjalani hukum. Dan ini sebenarnya sangat berbahaya," ujar dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan sebenarnya larangan mantan napi sudah diatur dalam UU 7 Tahun 2017. Hal ini diatur dalam Pasal 240 ayat 1 huruf g UU 7/2017 yang mengatur syarat caleg, yakni larangan bagi mantan napi yang ancaman hukumannya lebih 5 tahun, kecuali membuat pernyataan terbuka di publik.

"Jadi aturan itu ada, hanya saja lemah. Karena itu, kita dorong KPU agar lebih tegas mengatur dalam PKPU, yakni orang yang sedang bermasalah tidak boleh menjadi caleg dan orang yang pernah bermasalah hukum karena tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum lain yang ancamannya 5 tahun ke atas maka tidak boleh jadi caleg," imbuh dia.

Sebelumnya, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya bakal mengatur larangan bagi mantan napi kasus korupsi menjadi caleg di dalam PKPU Pencalonan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Soal Umpatan Arteria, Kemag Diminta Fokus ke Korban Penipuan Umrah

Mimpi calon jemaah umrah untuk bisa ke Baitullah akhirnya buyar karena perilaku agen perjalanan umrah itu.

NASIONAL | 30 Maret 2018

209 TKI Deportasi Ingin Kembali Bekerja di Malaysia

Para TKI tersebut tidak memiliki dokumen keimigrasian atau paspor kerja.

NASIONAL | 30 Maret 2018

PHRI: Hunian Hotel di Bandung Mencapai 55 Persen

Tingkat hunian hotel di Bandung diperkirakan mencapai 90 persen pada Jumat hari ini.

NASIONAL | 30 Maret 2018

KAI Harapkan Pembangunan KRL Solo-Yogyakarta Terealisasi

Rute KRL Solo-Yogyakarta sangat diminati oleh penumpang kereta api.

NASIONAL | 30 Maret 2018

Penumpang KA di Stasiun Madiun Meningkat

Pada hari biasa sekitar 1.800 penumpang, sedangkan pada liburan akhir pekan panjang ini, naik menjadi 2.500 penumpang.

NASIONAL | 30 Maret 2018

Jembatan dan Pipa PDAM Rusak Akibat Banjir di Aceh Selatan

Selain merendam puluhan rumah warga, banjir juga merendam ratusan hektare lahan perkebunan sawit dan jagung milik warga setempat.

NASIONAL | 30 Maret 2018

Cegah Perdagangan Manusia, Imigrasi Blitar Perketat Pemberian Paspor

Kepala Imigrasi Kelas II Blitar Mohamad Arkam telah menindaklanjuti dengan tidak akan memberi kelonggaran sedikitpun dalam pengurusan paspor.

NASIONAL | 30 Maret 2018

25.000 Kendaraan Masuki Bandung Lewat Pasteur

Sejak Kamis pukul 22.00 WIB hingga 06.00 WIB jumlah kendaraan yang masuk ke Kota Bandung mencapai 5.959 kendaraan.

NASIONAL | 30 Maret 2018

Mabes AU Tambah Kekuatan Lanud Roesmin Nurjadin

Lanud Roesmin Nurjadin menjadi pangkalan militer terlengkap di Pulau Sumatera.

NASIONAL | 30 Maret 2018

Arcandra: Izin Tambang Pasti Dicabut Jika Belum CnC

"Yang tidak CnC akan dicabut. Yang CnC yang akan kami beri izin. Tidak ada excuse," kata Arcandra.

NASIONAL | 30 Maret 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS