Nasdem Tolak Larangan Napi Korupsi Jadi Caleg
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Nasdem Tolak Larangan Napi Korupsi Jadi Caleg

Senin, 2 April 2018 | 17:16 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YUD

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewacanakan akan melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislator (caleg). KPU berpendapat bahwa koruptor telah menyalahgunakan wewenang, mengingkari dan mengkhianati sumpah jabatan, serta mengkhianati negara sehingga tidak layak menduduki jabatan publik.

Menyingkapi wacana ini, Partai Nasdem menilai, mantan narapidana kasus korupsi sepanjang tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan seharusnya memiliki kedudukan politik yang sama di masyarakat.

"Nasdem tidak sepakat. Kami berpandangan itu terlalu diskriminatif karena hak warganegara dijamin Undang-Undang Dasar," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Senin (2/4) di Jakarta.

Menurutnya, seorang mantan narapidana kasus korupsi sekalipun, berhak untuk menjadi calon legislator (caleg). Apalagi dalam perjalanan hukumnya, yang bersangkutan sudah menjalani hukuman sesuai dengan yang diperintahkan pengadilan.

"Mereka sudah melakukan penebusan dosa itu dengan menjadi tahanan. Sebagai Parpol dan institusi negara harus memiliki dan memberikan hak yang sama," ucap Willy.

Ketika mantan narapidana korupsi maju, tinggal bagaimana persepsi masyarakat itu sendiri jika di wilayahnya ada calon anggota legislatif yang berlatar belakang mantan narapidana kasus korupsi.

Nasdem berpandangan, biarlah masyarakat yang bisa memberikan pilihan apakah calon tersebut memang layak untuk menjadi wakilnya atau tidak.

"Terlepas masyarakat memiliki image atau persepsi, biarkan. Mereka toh sudah menebus itu dengan masa tahanan mereka. Nasdem berpandangan mereka tetap boleh berkonstetasi. Kalau mereka divonis untuk pencabutan hak politik, itu urusan pengadilan, urusan hukum. Kita taat pada aturan dan hukum," katanya.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, menilai, wacana pelarangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memilih caleg yang bersih dan berintegritas.

Karena itu dirinya mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan terobosan atas peraturan tersebut. Tidak hanya bagi mantan narapidana kasus korupsi yang dihukum di atas lima tahun, tetapi juga berlaku di hukuman yang berada di bawahnya.

"Seharusnya KPU harus melakukan terobosan atas peraturan atas larangan narapidana korupsi. Bukan hanya koruptor yang sudah menjalani lima tahun ke atas, tidak boleh jadi caleg lagi. seharusnya, narapidana koruptor yang sudah menjalani di bawah lima tahun, juga harus dilarang jadi caleg," ucapnya.

Langkah tersebut dilakukan agar ada rasa keadilan diantara para caleg yang berlatarbelakang mantan narapidana korupsi. Jadi, berapa lama pun hukumannya, maka negara harus melarang yang bersangkutan mengikuti perhelatan Pemilihan Legislatif.

Terobosan tersebut perlu dilakukan KPU mengingat persoalannya, PKPU mengacu pada UU di atasnya yakni UU 7/2017 tentang Pemilu. UU tersebut tidak mengatur ada pelarangan mantan napi korupsi sebagai caleg.

Pasal 240 hanya menyatakan syarat caleg tidak pernah divonis karena melakukan tindak pidana dengan hukuman lima tahun ke atas. Artinya koruptor yang dipidana di bawah lima tahun boleh maju sebagai caleg.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Maria Farida Pernah Malu Jadi Hakim Konstitusi

Nama Maria pernah disangkutkan kasus korupsi yang menjerat Akil Mochtar.

NASIONAL | 2 April 2018

Mendikbud: SMA/SMK 100% UNBK Tahun 2019

Mendikbud menargetkan SMA/SMK 100% Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada 2019

NASIONAL | 2 April 2018

Laut Balikpapan Tercemar, Polri Gelar Investigasi

Tumpahan minyak menyebabkan kebakaran di kawasan Teluk Balikpapan, Sabtu (31/3).

NASIONAL | 2 April 2018

BNN Tangkap 8 Sindikat Narkoba, 1 Tewas Ditembak

BNN menyita barang bukti 44 kilogram (Kg) sabu - sabu, 58 ribu butir pil ekstasi, mobil Honda CRV, sejumlah handphone dan lainnya.

NASIONAL | 2 April 2018

Menkes Minta Jaminan Keamanan bagi Petugas Kesehatan di Pedalaman

Ini untuk mencegah resiko tenaga kesehatan menjadi korban kekerasan saat menjalankan tugas.

NASIONAL | 2 April 2018

Kempar Siap Cetak 50 Calon Dosen Vokasi Level 8

Uji kompetensi ini adalah program terobosan Kempar untuk mendukung program digagas Presiden Jokowi, di bidang Pariwisata.

NASIONAL | 2 April 2018

Zumi Zola Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Zumi Zola sedianya diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

NASIONAL | 2 April 2018

Pekan Depan, KPK Kembali Periksa Zumi Zola

KPK akan memanggil kembali Gubernur Jambi Zumi Zola untuk diperiksa sebagai tersangka pada pekan depan.

NASIONAL | 2 April 2018

2 Korban Kebakaran Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan Ditemukan

2 korban kebakaran kapal akibat tumpahan minyak di Teluk Balikpapan ditemukan meninggal dunia

NASIONAL | 2 April 2018

Menkumham: Jumlah Tahanan di Indonesia Terlalu Banyak

Saat ini jumlah tahanan di Indonesia mencapai 230 ribu orang.

NASIONAL | 2 April 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS