Proses Pilkada Kota Makassar Dinilai Tidak Wajar
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 479 (-2)   |   COMPOSITE 5975 (-12)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1396 (-0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-0)   |   IDX30 473 (-1)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1245 (-7)   |   IDXBUMN20 361 (0)   |   IDXCYCLIC 739 (-1)   |   IDXENERGY 741 (2)   |   IDXESGL 130 (-0)   |   IDXFINANCE 1328 (1)   |   IDXG30 133 (0)   |   IDXHEALTH 1274 (2)   |   IDXHIDIV20 418 (-0)   |   IDXINDUST 965 (0)   |   IDXINFRA 871 (-2)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 739 (-6)   |   IDXPROPERT 876 (-4)   |   IDXQ30 136 (-0)   |   IDXSMC-COM 280 (0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (0)   |   IDXTECHNO 3334 (15)   |   IDXTRANS 1040 (3)   |   IDXV30 127 (0)   |   INFOBANK15 957 (-1)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 408 (-1)   |   ISSI 176 (-0)   |   JII 579 (-5)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1135 (-3)   |   LQ45 890 (-2)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1594 (-3)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 303 (-1)   |   PEFINDO25 295 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (0)   |   SRI-KEHATI 342 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Proses Pilkada Kota Makassar Dinilai Tidak Wajar

Senin, 2 April 2018 | 20:05 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta – Peralihan dukungan semua partai politik pendukung salah satu pasangan calon pada pemilihan wali kota Makassar, Sulawesi Selatan, dinilai sebagai sebuah proses yang tidak wajar. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Polri harus terus memantau secara seksama Pilwakot Makasar itu.

Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Adhie M Massardi mengatakan, secara umum Pilkada Serentak 2018 yang digelar di 171 daerah memang terkesan berlangsung biasa-biasa saja. Pilkada kali ini tidak melahirkan pertarungan gagasan tokoh-tokoh lokal fenomenal yang akan mengangkat nasib, harkat, dan martabat rakyat di daerah.

“Tetapi, khusus pemilihan wali kota Makassar, ada proses tidak wajar yang berlangsung secara terbuka dan tidak mendapat perhatian secara nasional, sehingga dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi masa depan demokrasi kita,” kata Adhie di Jakarta, Senin (2/4).

Proses yang tidak wajar itu, menurut koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini, dimulai dari hengkangnya semua parpol pendukung salah satu pasangan calon, yakni M Ramdhan (Danny) Pomanto-Indira Mulyasari. Dukungan partai itu dialihkan ke pasangan lain, yakni Munafri Arifuddin-Rahmatika Dewi, sehingga paslon yang ditinggal semua parpol tersebut harus maju lewat mekanisme perseorangan (jalur independen).

“Dari kasus ini saja, kita bisa menduga ada aliran dana besar untuk membayar mahar kepada 10 parpol yang kemudian mendukung salah satu pasangan itu,” kata Adhie. Tidak cukup sampai di situ, Adhie juga menengarai ada permainan hukum (kriminalisasi) untuk menghadang pasangan Danny-Indira.

Adhie mencontohkan munculnya kasus pengadaan pohon ketapang dan pembagian telepon genggam kepada seluruh RT/RW ke ranah hukum, yang diarahkan kepada Danny Pomanto sebagai calon petahana.

Menurut Adhie, ada dua ketidakwajaran dalam kasus tersebut. Pertama, Polda Sulsel tidak mengindahkan instruksi Kapolri yang tidak akan memroses persoalan hukum paslon yang sedang berlaga, apalagi bila yang mengadukan kasus itu adalah lawannya.

“Kedua, kebijakan yang dijalankan petahana berdasarkan peraturan daerah dan menggunakan APBD belum bisa masuk ke ranah hukum sebelum ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dinyatakan ada penyimpangan serta merugukan keuangan negara. Kalau ada operasi tangkap tangan penyuapan yang berhubungan program pemerintah daerah, baru lain lagi soalnya,” tutur Adhie.

Untuk itu, demi terjaganya proses demokrasi yang baik dan jujur, proses yang tengah terjadi di Kota Makasar itu harus mendapatkan pengawasan secara nasional. “Makanya, KPU pusat, Bawaslu, dan Polri tidak boleh alpa dalam mengawasi proses pilkada di daerah, khususnya di Makasar, yang bisa jadi penyimpangannya melibatkan orang-orang kuat di pusat,” tegas Adhie.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Kemlu Bebaskan 6 WNI dari Penyanderaan di Libia

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta, Senin (2/4), menyerahterimakan keenam ABK WNI tersebut kepada keluarga mereka di Kementerian Luar Negeri.

NASIONAL | 2 April 2018

Pushidrosal, Lembaga Nasional yang Telah Mendunia

Hidrografi menjadi kunci gerbang perekonomian dan ujung tombak pertahanan laut Indonesia.

NASIONAL | 2 April 2018

Syahrini Mengaku Tak Menikmati Seperak pun Uang First Travel

Penyanyi Syahrini membantah keras jika dia disebut ikut menikmati aliran dana First Travel.

NASIONAL | 2 April 2018

Syahrini Menyesal Memakai Jasa First Travel

Syahrini menyesal dan mengaku sama sekali tidak tahu biro perjalanan First Travel bermasalah

NASIONAL | 2 April 2018

Hadapi Pilkada, Operasi Tinombala Dievaluasi

Operasi yang digelar sejak 2016 ini telah diperpanjang beberapa kali dan akan habis masa operasinya pada akhir Maret 2018.

NASIONAL | 2 April 2018

Mantan Narapidana Jadi Caleg, Gerindra: KPU Jangan Melebihi Wewenang

Pelaksanaan Pemilu sudah ditetapkan oleh UU 7/2017 tentang Pemilu.

NASIONAL | 2 April 2018

Nasdem Tolak Larangan Napi Korupsi Jadi Caleg

Nasdem menilai mantan narapidana kasus korupsi sepanjang tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan memiliki kedudukan politik yang sama di masyarakat.

NASIONAL | 2 April 2018

Maria Farida Pernah Malu Jadi Hakim Konstitusi

Nama Maria pernah disangkutkan kasus korupsi yang menjerat Akil Mochtar.

NASIONAL | 2 April 2018

Mendikbud: SMA/SMK 100% UNBK Tahun 2019

Mendikbud menargetkan SMA/SMK 100% Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada 2019

NASIONAL | 2 April 2018

Laut Balikpapan Tercemar, Polri Gelar Investigasi

Tumpahan minyak menyebabkan kebakaran di kawasan Teluk Balikpapan, Sabtu (31/3).

NASIONAL | 2 April 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS