Bayi Baru Lahir Wajib Daftar JKN dalam 5 Hari
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bayi Baru Lahir Wajib Daftar JKN dalam 5 Hari

Senin, 2 April 2018 | 23:34 WIB
Oleh : Dina Manafe, Ari Supriyanti Rikin / HA

Jakarta - Dalam draf revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bayi baru lahir dengan komplikasi penyakit dan membutuhkan perawatan khusus wajib dilayani rumah sakit (RS) tanpa mempertanyakan status kepesertaannya. Namun, dalam Pasal 16 revisi perpres tersebut, orangtua bayi diberi waktu hingga lima hari untuk mendaftar dan membayar iuran bagi bayinya.

Setelah lima hari, bila orangtua tidak mendaftar dan membayar iuran, maka biaya harus ditanggung sendiri terhitung sejak bayi lahir. Kebijakan ini hanya untuk bayi peserta mandiri BPJS Kesehatan atau pekerja bukan penerima upah (PBPU). Dengan demikian, tidak ada lagi kewajiban menunggu aktivitasi kartu hingga 14 hari. Peraturan ini sudah mulai diberlakukan setelah tiga bulan sejak diundangkan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat, mengungkapkan, semangat dari revisi Perpres JKN tidak semata untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kepada peserta. Salah satunya adalah pelayanan untuk bayi baru lahir.

Data yang ada menunjukkan sejak beroperasi tahun 2014, BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Pada 2017, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan sekitar Rp 9,7 triliun sampai Rp 10 triliun.

Menurut Nopi, pada prinsipnya program JKN menjamin semua penduduk tanpa membedakan umur atau jenis kelamin. BPJS Kesehatan akan membiayai semua peserta hanya berdasarkan indikasi medis atau hasil diagnosis, termasuk persalinan normal, persalinan dengan penyulit, maupun bayi baru lahir dengan penyakit tertentu dan membutuhkan perawatan khusus. Selama bayi tersebut terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau jaringannya, akan dijamin.

“Konsep JKN adalah jaminan yang komprehensif. Selama dia adalah peserta BPJS Kesehatan, maka sejak lahir pun, kalau sakit pasti akan dijamin, bahkan lahir prematur sekalipun. Jadi JKN ini perlakuannya sama, tidak membedakan dia bayi, anak, orang dewasa, atau manula,” kata Nopi.

Hal itu disampaikan Nopi menanggapi tuntutan kelompok masyarakat yang menghendaki adanya pengaturan yang lebih spesifik dalam revisi Perpres JKN untuk bayi dan anak.

Kesadaran Orangtua
Menurutnya, sejak dalam kandungan pun, anak sudah bisa dilindungi BPJS Kesehatan. Pihaknya telah membuat kebijakan yang memungkinkan bayi sudah bisa didaftarkan sejak dalam kandungan. Kebijakan ini berlaku bagi bayi dari peserta mandiri, sedangkan bayi dari orangtua peserta penerima bantuan iuran (PBI), otomatis menjadi peserta PBI begitu lahir.

Menurut Nopi, yang perlu didorong adalah kesadaran masyarakat, terutama orangtua untuk mendaftarkan keluarga, termasuk anak-anak menjadi peserta JKN. Selain karena diwajibkan undang-undang, menjadi peserta dan disiplin membayar iuran akan menguntungkan diri sendiri dan keluarga.

“Jangan sampai terjadi anak tidak mendapatkan layanan di rumah sakit karena kelalaian orangtua yang tidak mendaftarkan atau menunggak membayar iuran. Secara sistem, program JKN sudah melindungi seluruh peserta. Hal yang perlu didorong sekarang adalah perubahan perilaku masyarakat, khususnya orangtua untuk melindungi anaknya dalam program JKN,” tegasnya.

Soal wajib daftar dalam lima hari, Koordinator Tim Pokja Revisi Perpres JKN, German Anggent menyatakan pihaknya mengusulkan agar waktu wajib daftar bagi bayi bisa diperpanjang dari lima hari menjadi 14 hari.

“Kami berharap dalam revisi perpres bisa diakomodasi waktu wajib daftar bayi bisa diperpanjang minimal 14 hari. Kalau bisa sampai satu bulan, lebih bagus lagi,” katanya.

Menurutnya, semangat revisi perpres adalah untuk mengatasi defisit yang dialami BPJS Kesehatan, sehingga secara tidak langsung akan terjadi pengurangan manfaat, meskipun hal tersebut tidak secara eksplisit tertuang dalam regulasi.

Untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan, setidaknya pemerintah memiliki dua pilihan, yakni menaikkan iuran peserta atau mengurangi manfaat program JKN. Kenaikan iuran bukan opsi yang dipilih pemerintah, sehingga kemungkinan besar manfaat layananlah yang akan dikurangi.

Pengurangan manfaat secara tidak langsung terjadi pada pasien talasemia. Menurut Anggent, pada 2014, plafon biaya pengobatan untuk pasien talasemia sekitar Rp 6,8 juta, sedangkan sejak 2016 dikurangi menjadi Rp 4,8 juta per pasien. Di sejumlah tempat terjadi pembatasan jenis obat tertentu untuk pasien talasemia.

Dalam pembahasan draf revisi, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Tim Pokja Revisi Perpres JKN mengusulkan untuk menggratiskan layanan kesehatan khusus untuk bayi baru lahir selama satu bulan, sehingga ada waktu bagi keluarga untuk mengurus pendaftaran dan membayar iuran. Namun pemerintah menolak usulan ini dengan alasan keuangan.

Fakta di Lapangan
Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan secara sistem program JKN memberikan jaminan komprehensif. Namun, fakta di lapangan, masih banyak anak yang tidak terlindungi program JKN.

Dari analisis BPJS Watch, jumlah persalinan yang dijamin BPJS Kesehatan di rumah sakit dan puskesmas sekitar 1 juta kelahiran. Dengan jumlah kelahiran 4,8 juta bayi dalam setahun, setidaknya 3,8 juta bayi yang lahir tanpa jaminan JKN.

“Bisa jadi bayi baru lahir ini berasal dari keluarga mampu, sehingga tidak jadi peserta BPJS Kesehatan. Bisa juga karena kebanyakan persalinan tidak ditolong oleh tenaga kesehatan atau di fasilitas kesehatan, sehingga tidak dibiayai BPJS,” kata Timboel.

Menanggapi data tersebut, Nopi mengatakan proses persalinan memang tidak selalu dilakukan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama BPJS Kesehatan, sehingga kasusnya tidak terlaporkan. Namun, Nopi tidak jumlah persalinan yang dijamin BPJS Kesehatan setiap tahun.

Timboel juga mengingatkan pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk mengendalikan operasi sesar yang jumlahnya lebih tinggi dibanding persalinan normal. Hal ini berkontribusi terhadap defisit BPJS Kesehatan yang berlangsung selama empat tahun terakhir.

Data yang ada menunjukkan dari 760.000 persalinan di rumah sakit, sekitar 540.000 persalinan dilakukan dengan operasi sesar. Selisih biayanya pun cukup besar. Setiap operasi sesar menghabiskan biaya Rp 5,5 juta, sedangkan persalinan normal hanya Rp 1,7 juta. Operasi sesar menyedot anggaran BPJS hingga Rp 2,8 triliun, sedangkan persalinan normal hanya membutuhkan biaya Rp 404 miliar.

“Ini moral hazard dari fasilitas kesehatan dan mengarah pada fraud. Harus ada upaya untuk mengendalikannya. Jika tidak, defisit yang dialami BPJS masih akan panjang. Nah, kendali itu harus diatur di dalam revisi Perpres JKN,” tegas Timboel.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Berteknologi Ramah Lingkungan, Insinerator Buatan Pindad Mampu Musnahkan Limbah B3

Pindad meluncurkan teknologi baru mesin pembakar sampah yang mampu memusnahkan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) medis dan nonmedis.

NASIONAL | 17 September 2021

Kalbis Institute Siapkan Lulusan Berkualitas Lewat Program Outstanding Career

Para mahasiswa juga bisa mendapatkan sertifikasi profesional sebagai bentuk pengakuan softskill.

NASIONAL | 17 September 2021

Pembangunan Rumah Layak untuk Korban Badai Seroja Dimulai

Program pembangunan rumah layak untuk korban bencana badai Seroja di Kabupaten Kupang, NTT, dimulai Selasa (14/9/2021).

NASIONAL | 14 September 2021

Insiden dengan Wartawan, Menhub Tegus Keras Tim Pengamanan

Insiden yang terjadi dengan jurnalis ini akan menjadi masukan Kementerian Perhubungan untuk terus melakukan perbaikan ke depan.

NASIONAL | 17 September 2021

Sistem Rujukan Berjenjang Sukses Tekan Angka Stunting di Kabupaten Malang

Penguatan sistem rujukan berjenjang, diawali dari Posyandu, Puskesmas hingga rumah sakit.

NASIONAL | 17 September 2021

Penyerangan KKB di Kiriwok, Kemkes Ungkap 8 Nakes Lolos dari Maut

"Kami menyampaikan dukacita yang mendalam atas meninggalnya saudari Gabriella Meilani yang gugur dalam melaksanakan tugas,” ucap Widyawati.

NASIONAL | 17 September 2021

Pentingnya Bekal S1 bagi Pilot Hadapi Masa Depan Industri Aviasi

USG Education bersama FlyBest Flight Academy meluncurkan konsep baru pendidikan pilot yakni Pilotpreneur.

NASIONAL | 17 September 2021

Cuaca Ekstrem, Angin Puting Beliung Rusak Belasan Rumah Warga Mamuju

Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang yang mengakibatkan sejumlah pemukiman rumah warga mengalami kerusakan.

NASIONAL | 17 September 2021

Peringatan 11 Tahun Pengelolaan Perbatasan, Menko Polhukam: Momentum Evaluasi

Menko Polhukam menilai peringatan 11 tahun pengelolaan perbatasan, momentum mengevaluasi capaian dan kendala selama ini.

NASIONAL | 17 September 2021

Kapal Pengayoman IV Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Meninggal

Menurut Tubagus, hasil sementara ada enam orang dapat dievakuasi dengan rincian empat selamat dan dua meninggal dunia.

NASIONAL | 17 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
Ini Alasan Pemprov Tak Ajukan Banding Soal Gugatan Polusi Udara

Ini Alasan Pemprov Tak Ajukan Banding Soal Gugatan Polusi Udara

MEGAPOLITAN | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings