Pemerintah Jamin Tak Kurangi Manfaat Jaminan Kesehatan Anak
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Jamin Tak Kurangi Manfaat Jaminan Kesehatan Anak

Selasa, 3 April 2018 | 00:46 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo, Dina Manafe, Ari Supriyanti Rikin / HA

Jakarta - Direktur Jenderal Peraturan Perundangan-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), Widodo Ekatjahjana menyatakan proses revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini sudah memasuki tahap harmonisasi.

"Iya, sudah masuk tahap harmonisasi. Setelah tahap harmonisasi, langsung kembali ke Sekretariat Negara untuk assessment. Nanti kalau masih ada masalah, saya kira akan di-hold," katanya pekan lalu.

Dalam proses penyusunan regulasi, terutama untuk peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres), materi atau konsepnya berasal dari masing-masing pimpinan kementerian.

"Kalau soal kesehatan, ya Kementerian Kesehatan. Kalau masalah subtansi lebih ke sana. Setelah draf itu selesai, diajukanlah ke tempat kita (Kemkumham, Red) untuk dilakukan harmonisasi. Harmonisasi gagal, maka harmonisasi lagi. Kalau deadlock karena ada perdebatan, kita undang lagi, sampai kemudian terjadi kesepakatan," ucapnya.

Begitu ada kesepakatan, semua pihak yang meyetujui harmonisasi membubuhkan tanda tangan dan selanjutnya akan diserahkan ke Sekretariat Negara. Karena bentuknya perpres, maka Sekretariat Negara merupakan pintu terakhir untuk melihat apakah masih ada kekurangan atau tidak.

Jika tak ada lagi masalah, Sekretariat Negara menyerahkan kepada Presiden untuk ditandatangani. Setelah itu akan dikembalikan ke Kemkumham untuk diundangkan.

Pemerintah Tak Konyol
Dalam revisi Perpres JKN, lanjutnya, pemerintah tidak mungkin bertindak konyol untuk mengurangi manfaat jaminan kesehatan, apalagi kepada anak-anak melalui sebuah program jaminan kesehatan nasional.

"Merugikan hak anak tidak boleh. Saya kira pemerintah tidak akan konyol untuk seperti itu. Ini menyangkut masalah komitmen pemerintah dan juga negara hadir memberikan perlindungan. Saya kira kalau ada putusan-putusan yang kemudian merugikan rakyat, saya kira presiden peka," ungkapnya.

Senada dengannya, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemsos), Harry Hikmat mendorong agar revisi terhadap Perpres JKN bisa mengakomodasi perlindungan kesehatan terhadap anak. Verifikasi dan validasi penerima bantuan iuran (PBI) JKN pun butuh peran aktif pemerintah daerah, agar anak yang baru lahir segera terdata dan mendapat JKN.

"Dari 94 juta penerima bantuan iuran (PBI), program ini secara individu juga menyasar segmen anak. Untuk anak yang baru dilahirkan dan balita, datanya terbilang dinamis," katanya.

Agar penerima manfaat program JKN tepat sasaran, pihaknya dua kali dalam setahun melakukan verifikasi dan validasi. Hal ini dilakukan untuk memutakhirkan data, seperti adanya kelahiran anak dari PBI. Dinas Sosial di daerah wajib menyisir data PBI, kemudian secara bertahap data tersebut dikirim ke kabupaten, provinsi, lalu ke Kementerian Sosial.

Namun, Harry Hikmat menegaskan adanya peraturan menteri sosial yang menyebutkan apabila ada anak yang baru dilahirkan dan membutuhkan penanganan, secara otomatis rumah sakit yang menjadi mitra JKN harus memberi layanan. Pertanggungan dan biaya seharusnya bisa ditanggung oleh pemerintah daerah, sambil menunggu proses pendataan dan penetapan anak tersebut menjadi PBI.

Dengan begitu, lanjutnya, tidak ada alasan ada anak yang tidak mendapat jaminan dan perlindungan kesehatannya.

Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kemsos, Nahar, berpandangan JKN harus menangani dan melindungi hak anak. Sebab, dalam fase tumbuh kembang, sangat berbahaya jika faktor kesehatan anak diabaikan.

“Anak memiliki empat hak dasar, yakni hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan berpartisipasi. JKN berhubungan dengan hak hidup dan tumbuh kembang. Revisi Perpres JKN hendaknya lebih berpihak pada kepentingan anak, karena anak masuk kelompok rentan saat lahir. Jika saat lahir tidak dapat penanganan yang baik, maka tumbuh kembang dan kesehatannya akan terganggu,” katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Antisipasi Tsunami Terulang, BMKG Sempurnakan Sistem Peringatan Dini

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan pihaknya dan kementerian/lembaga terkait sedang menyempurnakan sistem gempabumi dan peringatan dini tsunami.

NASIONAL | 19 September 2021

Dirtipidum: Napoleon Pukuli dan Lumuri M Kece dengan Kotoran

Hasil pemeriksaan perkara penganiayaan yang dialami Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri terungkap bahwa Napoleon Bonaparte memukuli dan melumuri kotoran

NASIONAL | 19 September 2021

Komisi I DPR Dukung Peremajaan Alutsista Koamarda II Surabaya

Komisi I DPR mendukung peremajaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Koarmada II Surabaya.

NASIONAL | 19 September 2021

9 Nakes Korban Kekerasan KKB Jalani Pemulihan Trauma

Sebanyak sembilan tenaga kesehatan korban kekerasan d Kiwirok, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua pada Senin (13/9/2021)saat ini menjalani pemulihan trauma

NASIONAL | 19 September 2021

Mulai 25 September, Denpasar Terapkan Ganjil Genap di Daerah Tujuan Wisata

Polrestra Denpasar akan menerapkan peraturan lalu lintas berupa penyekatan ganjil genap bagi kendaraan di Daerah Tujuan Wisata (DTW) mulai 25 September 2021.

NASIONAL | 19 September 2021

Wasekjen Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan meminta pemerintah memperhatikan nasib para guru honorer.

NASIONAL | 19 September 2021

BNPT: Sikap Intoleran Sebabkan Bencana, Hargai Perbedaan

Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, sikap intoleran terhadap agama dapat menyebabkan bencana sehingga mengajak masyarakat untuk menghargai perbedaan

NASIONAL | 19 September 2021

Ini Isi Lengkap Surat Terbuka Irjen Napoleon Soal Penganiayaan M Kece

Irjen Napoleon Bonaparte menuliskan surat terbuka terkait dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kece atau Muhammad Kace. Ini isi lengkap surat tersebut.

NASIONAL | 19 September 2021

Banjir Rendam Ratusan Rumah di Mukomuko

Sebanyak 108 rumah warga Desa Rawa Mulya Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, sejak Sabtu (18/9/2021) sampai Minggu (19/9/2021) terendam banjir.

NASIONAL | 19 September 2021

Tulis Surat Terbuka, Irjen Napoleon Bonaparte Bertanggung Jawab atas Penganiayaan Muhammad Kece

Dalam surat terbuka, Irjen Napoleon Bonaparte mengaku akan bertanggung jawab atas dugaan pemukulan terhadap Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri.

NASIONAL | 19 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Ali Kalora


# Mujahidin Indonesia Timur


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
14 Mobil Damkar Padamkan Kebakaran Pabrik Sablon di Cengkareng

14 Mobil Damkar Padamkan Kebakaran Pabrik Sablon di Cengkareng

MEGAPOLITAN | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings