Pendidikan Vokasi Belum Sesuai Kebutuhan Industri

Pendidikan Vokasi Belum Sesuai Kebutuhan Industri
Siswa SMK menjalani materi pembelajaran praktik. (Foto: Antara)
Lona Olavia / AO Rabu, 18 April 2018 | 23:47 WIB

Jakarta - Program pendidikan vokasi di Indonesia belum sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan vokasi seharusnya disusun berdasarkan masukan dari kalangan industri.

“Lulusan pendidikan vokasi, seperti SMK, banyak yang menganggur. Oleh karena itu, pihak swasta harus ikut mendukung. Mereka harus memberikan masukan terhadap kurikulum pendidikan vokasi,” ujar ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya di Jakarta, Selasa (17/4).

Dikatakan, kendala lain adalah sulitnya mencari guru pendidikan vokasi yang memadai. Biasanya, para ahli di bidang tertentu, seperti otomotif, enggan untuk menjadi guru karena gaji yang kecil.

“Di beberapa negara, yang membangun sekolah pendidikan vokasi adalah swasta, sehingga kurikulum dan peralatan sesuai kebutuhan. Selain itu, biasanya ada insentif fiskal untuk mendorong, karena membuat sekolah mahal dan untungnya sedikit. Sekarang belum ada insentif fiskal untuk membuat sekolah vokasi di Indonesia,” katanya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menambahkan, pada umumnya sekolah kejuruan membutuhkan alat dan bahan praktikum yang tidak murah. Hal itu yang membuat biaya pendidikan vokasi lebih tinggi dari SMU.

Sementara, kata dia, mayoritas siswa yang memilih pendidikan vokasi berasal dari kalangan keluarga kurang mampu. Pendidikan vokasi dipilih karena mereka ingin bisa langsung bekerja setelah lulus.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy mengatakan, program pendidikan vokasi yang dijalankan pemerintah perlu didukung oleh pelaku industri nasional. Menurutnya, pendidikan vokasi seringkali terlupakan dan kurang mendapatkan perhatian, padahal lulusannya memiliki keterampilan yang memadai di bidang tertentu.

“Hal ini bisa menjadi nilai jual bagi para lulusannya. Dengan dukungan dari sektor industri, para lulusan pendidikan vokasi bisa menjadi pekerja terampil yang siap terjun di industri yang sesuai dengan keahliannya,” ujarnya.

Bonus Demografi
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani berharap agar pemerintah dapat benar-benar mengoptimalkan bonus demografi yang dimiliki Indonesia guna menggenjot pertumbuhan ekonomi. “Bonus demografi bisa dimanfaatkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Kadin mendukung upaya pemerintah dalam menggenjot kualitas pendidikan vokasi,” katanya.

Menurut Rosan, pendidikan vokasi ditujukan untuk menjadikan lulusan sekolah memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih siap bekerja di sektor riil. Untuk itu, kunci sukses dari pendidikan itu adalah program magang siswa maupun mahasiswa kejuruan untuk benar-benar praktik kerja di industri.

Dikatakan, dukungan para pelaku usaha yang mayoritas tergabung dalam Kadin sangat diperlukan untuk memastikan program magang berjalan optimal. Rosan mengatakan, sumber daya manusia yang kuat tentunya akan berkontribusi terhadap peningkatan kontribusi industri terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja.

Agar sumber daya manusia (SDM) Indonesia memiliki daya saing yang kuat, menurutnya, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing pekerja Indonesia. “Pelaku industri menginginkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan juga mudah untuk dikembangkan dan didapat,” katanya.

Wakil Ketua Umum Kadin Anton J Supit menambahkan, bonus demografi Indonesia tidak akan berarti apa-apa jika tidak ditopang keunggulan sektor lain. “Apa yang mau kita harapkan dari bonus demografi jika mayoritas angkatan kerja berpendidikan rendah,” tuturnya.

Dia pun memberi contoh Korea Selatan. Negeri Gingseng yang juga mendapatkan bonus demografi itu bisa berkembang pesat lantaran memiliki daya saing yang mumpuni. Bonus demografi yang didalami negara itu bisa efektif mendongkrak perekonomian mereka.

“Korea memang bisa memanfaatkan bonus demografi. Tetapi, bisa berbeda dengan kita kalau tidak bisa memanfaatkan ini. Jangan sampai bonus demografi malah jadi beban bagi kita,” katanya.



Sumber: Suara Pembaruan