Mendagri Ingatkan Pemda Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mendagri Ingatkan Pemda Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Kamis, 24 Mei 2018 | 12:22 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / JAS

Jakarta - Peraturan daerah (perda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 sepatutnya mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai potensi dan kondisi masing-masing daerah. Mengingat, keberhasilan pencapaian prioritas itu sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam acara Rapat Kerja Keuangan Daerah Tahun 2018 sekaligus Sosialisasi Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 38/2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019 di Jakarta, Kamis (24/5).

Menurutnya, rancangan perda (raperda) tentang APBD 2019 diwajibkan rampung paling lambat satu bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran (TA) 2019. “Ini merupakan tanggung jawab yang sangat penting bagi kedua belah pihak yaitu kepala daerah dan DPRD, demi kelangsungan pembangunan di daerah,” katanya.

Dia juga mengingatkan pemda untuk memperhatikan pelaksanaan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dalam pengelolaan keuda. Selain itu, pastikan pencapaian Target Reformasi Birokrasi 2018 terlaksana dengan baik.

“Pemda harus dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya lebih baik dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Diungkapkan, terdapat tiga kewajiban yang harus dilaksanakan pemda. Pertama, mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kedua, menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat. Ketiga, melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Dia juga berharap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 berlangsung aman, tertib dan damai. “Tingkat partisipasi pemilih dalam proses pemungutan suara cukup tinggi, sehingga menghasilkan kepala daerah yang mendapat dukungan dan legitimasi dari rakyat,” tegasnya.

Konsolidasi
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Syarifuddin menjelaskan, raker bertujuan sebagai ajang konsolidasi bagi seluruh pemangku kepentingan pengambil kebijakan pengelolaan keuda. Diharapkan melalui raker tersebut, langkah dan kebijakan dirumuskan. Dengan begitu, seluruh target program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat direalisasikan secara optimal.

Dia menuturkan, Permendagri Nomor 38/2018 memuat hal pokok. Misalnya, fokus anggaran yang memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan publik. “Menghindari kongkalikong dengan menaati proses penyusunan, pembahasan dan penetapan sesuai regulasi tersebut, mengutamakan kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2019,” tuturnya.

Ditambahkan, regulasi juga mengatur mengenai dukungan APBD dalam mengendalikan inflasi di daerah. Selain itu, alokasi APBD untuk pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Ada juga fleksibilitas dalam pemberian hibah dan bansos, dan yang terakhir adalah menetapkan secara bertahap transaksi non tunai,” imbuhya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Suara Gemuruh Merapi Terdengar hingga 10 Km

Hujan abu dilaporkan terjadi di beberapa wilayah.

NASIONAL | 24 Mei 2018

REI Bengkulu Optimistis Realisasikan Target Bangun 5.000 Rumah

Pembangunan rumah MBR di Bengkulu juga dapat menciptakan kawasan ekonomi baru.

NASIONAL | 24 Mei 2018

Pesawat Kepresidenan Lakukan Pendaratan Bersejarah di Bandara Kertajati

Bandara Kertajati diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian Majalengka dan Jawa Barat.

NASIONAL | 24 Mei 2018

Kasus Pengeroyokan Polisi di Rutan, Polda Bengkulu Tetapkan 6 Tersangka

Enam tahanan pelaku pengeroyokan anggota polisi tersebut, yakni JPT, JS, YS, DO, SMY, dan RM.

NASIONAL | 24 Mei 2018

Kontraktor Didakwa Suap Wali Kota Kendari dan Cagub Sultra

Hasmun Hamzah telah menyuap atau memberikan uang senilai Rp 6,7 miliar kepada Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra dan Asrun.

NASIONAL | 24 Mei 2018

Penyerang Polsek Marosebo Muarojambi Tidak Miliki Riwayat Gangguan Jiwa

“Tersangka masih tetap bungkam ketika ditanya penyidik. Tersangka juga masih sering berteriak-teriak histeris."

NASIONAL | 24 Mei 2018

Suap Libatkan Bupati Buton Selatan Diduga Terkait Pilkada

Agus merupakan anak dari mantan Bupati Buton, Sjafei Kahar yang saat ini maju sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara.

NASIONAL | 24 Mei 2018

Empat Polda Naik Tipe, Jenderal Polri Bertambah

“Empat Polda yang naik tipe itu adalah Polda Jambi, Polda Kalsel, Polda Kalteng, dan Polda NTB. Ini sesuai dengan kebutuhan dan tantangan tugas.”

NASIONAL | 24 Mei 2018

Guyon Bawa Bom, Anggota DPRD Digelandang ke Polsek

Salah satunya balik mengancam ketika hendak dilaporkan polisi.

NASIONAL | 24 Mei 2018

Profesor Undip Bantah Jadi Anggota HTI

Prof Suteki pernah diminta HTI memberi pendapat dalam sidang di MK.

NASIONAL | 24 Mei 2018


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS