Pemerintah Sebut RUU Terorisme Tak Melanggar HAM
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Sebut RUU Terorisme Tak Melanggar HAM

Kamis, 24 Mei 2018 | 15:15 WIB
Oleh : Deti Mega Purnamasari / YUD

Jakarta - Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), Enny Nurbaningsih menyebutkan revisi UU Terorisme sama sekali tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di dalamnya.

"Jadi kami tetap sempat memikirkan bagaimana menjunjung tinggi HAM di sini. Bahkan kuncinya ada dua," terang Enny sebelum rapat dengan Tim Sinkronisasi RUU Terorisme, di Gedung DPR, Rabu (24/5).

Pasal tersebut, katanya, sudah mengatakan bahwa harus menjunjung tinggi HAM mengenai penanggulangan terorisme ini. Pasal terkait lainnya juga telah disisipkan khusus mengenai penindakan.

Ia mengatakan, pasal-pasal bermasalah seperti pasal Guantanamo yang menyebabkan seseorang bisa ditangkap tanpa bukti permulaan cukup sudah dihilangkan. Menurutnya, terkait dengan persoalan perpanjangan penangkapan, sebetulnya bukan hal yang otomatis.

"Karena penangkapan itu tetap diberikan seperti UU lama dan itu mereka bisa maksimalkan kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, mereka harus ada proses. Proses itulah yang jadi acountability control. Mereka harus mengajukan kepada ketua pengadilan," katanya.

Dalam RUU tersebut juga dicantumkan pasal mengenai bukti permulaan yang cukup karena sudah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut menjadi wajib karena memang diharuskan ada soal bukti permulaan yang cukup.

Ia mengakui jika sebelum direvisi, UU tersebut lebih banyak pada penindakan. Sedangkan dalam revisi saat ini dilakukan pencegahan terlebih dahulu.

"Misalnya orang-orang yang berkaitan dengan jaringan yang melakukan tindakan-tindakan penyebarluasan itu sudah bisa dicegah terlebih dahulu. Kalau dulu kan tidak ada. Sekarang kami kuatkan dalam pasal 13 a," terangnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BMKG Resmikan Program Indonesia Prima

Ekspedisi Indonesia Prima bertujuan meningkatkan akurasi prediksi cuaca.

NASIONAL | 24 Mei 2018

Mendagri Ingatkan Pemda soal Program JKN-KIS

Ada satu pemda yang disinyalir mengendapkan dana kesehatan.

NASIONAL | 24 Mei 2018

Mendagri Ingatkan Pemda Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Mendagri juga mengingatkan pemda untuk memperhatikan pelaksanaan zona integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi dan WBBM dalam pengelolaan keuangan daerah.

NASIONAL | 24 Mei 2018

Suara Gemuruh Merapi Terdengar hingga 10 Km

Hujan abu dilaporkan terjadi di beberapa wilayah.

NASIONAL | 24 Mei 2018

REI Bengkulu Optimistis Realisasikan Target Bangun 5.000 Rumah

Pembangunan rumah MBR di Bengkulu juga dapat menciptakan kawasan ekonomi baru.

NASIONAL | 24 Mei 2018

Pesawat Kepresidenan Lakukan Pendaratan Bersejarah di Bandara Kertajati

Bandara Kertajati diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian Majalengka dan Jawa Barat.

NASIONAL | 24 Mei 2018

Kasus Pengeroyokan Polisi di Rutan, Polda Bengkulu Tetapkan 6 Tersangka

Enam tahanan pelaku pengeroyokan anggota polisi tersebut, yakni JPT, JS, YS, DO, SMY, dan RM.

NASIONAL | 24 Mei 2018

Kontraktor Didakwa Suap Wali Kota Kendari dan Cagub Sultra

Hasmun Hamzah telah menyuap atau memberikan uang senilai Rp 6,7 miliar kepada Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra dan Asrun.

NASIONAL | 24 Mei 2018

Penyerang Polsek Marosebo Muarojambi Tidak Miliki Riwayat Gangguan Jiwa

“Tersangka masih tetap bungkam ketika ditanya penyidik. Tersangka juga masih sering berteriak-teriak histeris."

NASIONAL | 24 Mei 2018

Suap Libatkan Bupati Buton Selatan Diduga Terkait Pilkada

Agus merupakan anak dari mantan Bupati Buton, Sjafei Kahar yang saat ini maju sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara.

NASIONAL | 24 Mei 2018


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS