Perkuat Koopsusgab, TNI Minta Pemerintah Keluarkan PP
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Perkuat Koopsusgab, TNI Minta Pemerintah Keluarkan PP

Kamis, 24 Mei 2018 | 19:50 WIB
Oleh : Deti Mega Purnamasari / YUD

Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyampaikan, Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) akan diperkuat dengan peraturan pemerintah (PP). Pihaknya akan meminta pemerintah untuk mengeluarkan PP tersebut agar Koopsusgab bisa berjalan dengan efektif dan dengan payung hukum yang benar.

"Sehingga apa yang kita inginkan nanti dalam tindakan untuk menanggulangi aksi terorisme itu dengan satuan khusus ini (Koopsusgab) benar-benar bisa efektif dan payung hukum yang tepat," kata Hadi usai rapat dengan Komisi I DPR, Kamis (29/5).

Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi payung hukum atas dibentuknya Koopsusgab untuk mengatasi terorisme dalam bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP). UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang akan menurunkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk keterlibatan TNI di dalamnya pun, menjadi payung hukum atas Koopsusgab dalam OMSP tersebut. Kendati saat ini belum memiliki PP dan Perpres, akan tetapi TNI sudah memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan kepolisian di luar konteks UU TNI.

Dengan MoU itu, pihaknya menerapkan sistem BKO dalam rangka membantu kepolisian untuk melakukan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam OMSP di Koopsusgab tersebut. Dengan begitu, apabila saat ini pihaknya diperlukan dalam rangka menanggulangi aksi teroris, maka pihaknya bisa meng-BKO kan anggota TNI dalam kekuatan kepolisian RI.

"Operasi TNI dalam rangka mengatasi aksi terorisme itu utuh. Mulai dari pencegahan, penindakan, pemulihan, monitoring, cegah dini, deteksi dini, sampai dengan penindakan, semuanya akan dilakukan dalam satu kegiatan OMSP," katanya.

Hal tersebut menunjukkan, adanya PP tidak akan tumpang tindih dengan aturan lainnya seperti Perpres. Sebab dalam UU TNI juga disebutkan bahwa TNI sudah melaksanakan OMSP itu sendiri.

Saat ini, Koopsusgab itu sendiri belum pernah beroperasi. Hanya saja untuk jenis operasinya sudah dilakukan karena masing-masing memiliki satuan, yakni Angkatan Darat dengan 181, Angkatan Laut dengan Denjaka, dan Angkatan Udara dengan Denbravo. Satuan-satuan tersebut sudah bisa digerakkan, tetapi pihaknya mencari wadah yang akan membuat payung atas satuan-satuan itu lebih kuat.

"Kalau untuk penindakan hukumnya juga belum ada. Masih menunggu," katanya.

Kendati demikian, saat ini Koopsusgab masih bisa diturunkan, tetapi bukan dalam OMSP, melainkan BKO Kantibmas. Situasinya adalah ketika operasi khusus, yakni saat ancaman teroris tingkat tinggi baru dilakuka. Contohnya adalah saat pemebebasan kapal di Somalia.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Keluarga Diduga Tahu Gratifikasi Zumi Zola

Pihak keluarga diduga mengetahui gratifikasi yang diterima Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola.

NASIONAL | 24 Mei 2018

Menag: Mubalig Akan Diverifikasi MUI

Daftar mubalig akan terus dimutakhirkan sehingga bisa bertambah dan penambahannya akan melewati verifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia.

NASIONAL | 24 Mei 2018

Polda Metro Musnahkan 239 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Jakarta

Barang bukti tersebut didapat dari pengungkapan kasus peredaran narkotika Jaringan Malaysia-Jakarta.

NASIONAL | 24 Mei 2018

BSSN Deteksi Hoax, Radikalisme dan Terorisme

BSSN bertugas mengidentifikasi dan mendeteksi informasi terkait hoax, radikalisme, dan terorisme.

NASIONAL | 24 Mei 2018

Penghina Ustaz Abdul Somad Bukan Karyawan Aqua

RI melalui akun facebook-nya melakukan penghinaan kepada ustaz Abdul Shomad.

NASIONAL | 24 Mei 2018

Bupati Hulu Sungai Tengah Didakwa Terima Suap Rp 3,6 Miliar

Abdul Latif didakwa telah menerima suap sebesar Rp3,6 miliar dari Direktur PT Menara Agung Perkasa, Donny Witono.

NASIONAL | 24 Mei 2018

Agum: Koopssusgab Situasional Saja

Agum meminta Polri tetap menjadi pemimpin dalam operasi teroris tersebut.

NASIONAL | 24 Mei 2018

Terdakwa Ini Kabur Usai Jalani Sidang

Seorang terdakwa kasus pencurian sarang burung walet melarikan diri usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

NASIONAL | 24 Mei 2018

Ngaku Bawa Bom, 2 Anggota DPRD Diturunkan dari Pesawat

Kedua anggota dewan ini bercanda tas ransel yang mereka bawa isinya adalah bahan peledak.

NASIONAL | 24 Mei 2018

Angkutan Lebaran, 3 Maskapai Gunakan Bandara Kertajati

Ketiga maskapai tersebut adalah Citilink Indonesia, Lion Air, dan Wings Air.

NASIONAL | 24 Mei 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS