WNI Pulang dari Suriah Akan Dapatkan Penilaian BNPT
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

WNI Pulang dari Suriah Akan Dapatkan Penilaian BNPT

Jumat, 25 Mei 2018 | 17:28 WIB
Oleh : Deti Mega Purnamasari / YUD

Jakarta - Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme), M. Syafi'i mengatakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang pulang dari Suriah atau Irak akan diberikan penilaian terlebih dahulu oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Jadi kalau orang pulang dari Suriah ini bisa dilakukan assessment (penilaian) dulu oleh BNPT," ujar Syafi'i di Gedung DPR, Jumat (25/5).

Ia mengatakan, jika dari hasil assessment tersebut yang bersangkutan belum terpapar paham terorisme, maka kemungkinan mereka bisa diikutsertakan dalam program kontraradikalisasi. Namun apabila sudah terpapar paham-paham tertentu, maka bisa diikutsertakan dalam program deradikalisasi.

"Tapi kalau memang dia terbukti telah melakukan kejahatan, ini baru dikenakan hukuman. Saya kira ini sebuah tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar HAM kalau orang pulang dari sana kita tidak tahu lagi apa, kemudian pulang dianggap teroris," katanya.

Hal tersebut lah, katanya, yang justru diinginkan oleh pihak luar untuk melemahkan bangsa ini. Namun dalam UU tersebut juga tidak memberikan landasan bahwa setiap orang yang pulang dari Suriah, Irak, dan sebagainya dianggap sebagai teroris. Hanya saja ada pasal-pasal yang menentukan hal tersebut, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B.

Adapun isi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Setiap Orang yang dengan maksud melakukan melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara Iain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

(3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan kegiatan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 12B

( 1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisrne dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

(4) Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemcabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

(5) Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi: Perpres Atur TNI dalam Pemberantasan Terorisme

Perpres tersebut akan memuat hal-hal teknis seperti detail pelaksanaan penanggulangan aksi terorisme.

NASIONAL | 25 Mei 2018

Ribuan Orang Ikuti Pengobatan Gratis di Borobudur

Bakti sosial pengobatan gratis ini berlangsung hingga Sabtu (26/5) dengan melibatkan 180 dokter dan didukung tim paramedis.

NASIONAL | 25 Mei 2018

RUU Antiterorisme Atur Ancaman WNI Kombatan Teroris

WNI yang menjadi kombatan teroris mengikuti pelatihan militer baik di dalam maupun di luar negeri diancam hukuman pidana minimal empat tahun.

NASIONAL | 25 Mei 2018

Ini Poin yang Direvisi dalam UU Antiterorisme

Masa penahanan diperpanjang dari semula 7 hari menjadi 14 hari.

NASIONAL | 25 Mei 2018

Soal LHKPN Caleg, KPK Siap Bantu KPU

"Harapan saya, kami dapat informasi, kapan formulir LHKPN diisi para caleg sehingga kami bisa siapkan tepat waktu," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo.

NASIONAL | 25 Mei 2018

Pegawai Pertamina Jadi Tersangka Kebocoran Minyak

Pegawai Pertamina berinisial IS dijadikan tersangka menyusul nakhoda kapal MV Ever Judger berinisial ZD yang jadi tersangka sebelumnya.

NASIONAL | 25 Mei 2018

Terlibat Kasus Narkotika, Kasat Sabhara Polres Banggai Dicopot

“Polri tidak mentoleransi anggota yang bermain-main dengan narkotika sehingga yang bersangkutan diberhentikan. Senin sertijabnya,” kata Kapolres Banggai.

NASIONAL | 25 Mei 2018

Cawagub Sultra Akui Kenal Penyuap Bupati Buton Selatan

Tonny memiliki toko bahan pokok.

NASIONAL | 25 Mei 2018

Aman Abdurrahman Siap Divonis Mati

Aman menegaskan tidak akan mengubah pandangannya.

NASIONAL | 25 Mei 2018

Harkitnas di Rusia, Dubes RI Tanam Pohon Persahabatan

Dubes Wahid berharap setiap kali melihat pohon ini, para siswa dan guru serta orangtua siswa akan selalu teringat dengan Indonesia.

NASIONAL | 25 Mei 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS