KPK Tuntut Bupati Kukar Dihukum 15 Tahun Penjara
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Tuntut Bupati Kukar Dihukum 15 Tahun Penjara

Senin, 25 Juni 2018 | 19:00 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari dihukum 15 tahun pidana penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa meyakini Rita telah terbukti terbukti menerima gratifikasi dan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Kukar.

"(Agar majelis hakim) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1, Rita Widyasari berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata Jaksa KPK Arif Suhermanto saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/6).

Jaksa KPK juga menuntut Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin dihukum pidana selama 13 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan. Khairudin dinilai terbukti menerima gratifikasi bersama Rita.

"(Agar) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dua Khairudin berupa pidana penjara selama 13 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata Jaksa Arif.

Tak hanya hukuman pidana, Jaksa KPK pun menuntut Rita dan Khairudin untuk dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa hukuman penjaranya.

"(Agar majelis hakim) menjatuhkan hukuman tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa satu selesai menjalani pidana," kata Jaksa.

Jaksa KPK menilai Rita dan Khairudin terbukti bersalah melanggar dakwaan kesatu yang diatur dan diancam dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jakarta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Selain itu, khusus untuk Rita, Jaksa KPK menilai politikus Partai Golkar itu terbukti melanggar dakwaan kedua yang diatur dan diancam Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, Jaksa KPK mendakwa Rita dan Khairudin menerima gratifikasi sebesar Rp 469,46 miliar dari sejumlah rekanan pelaksana proyek di Kabupaten Kutai Kartanegara. Gratifikasi yang diduga diterima Rita di antaranya, Rp 2,53 miliar dari para pemohon terkait penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) dan izin lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kukar secara bertahap, Rp220 juta terkait penerbitan AMDAL pada BLHD Pemkab Kukar.

Gratifikasi sebesar Rp 286,284 miliar terkait 867 proyek pada Dinas Pekerjaan Umum pemkab Kukar, Rp 49,548 miliar terkait proyek pembangunan RSUD Parikesit, proyek pembangunan Jalan Tabang, dan proyek pembangunan SMAN Unggulan 3 Tenggarong.

Kemudian proyek lanjutan semenisasi kota Bangun Liang Ilir, proyek kembang janggut kelekat Tenggarong, proyek irigasi Jonggon Kuker, dan pembangunan Royal World Plaza Tenggarong.

Rita juga disebut menerima uang Rp 67,393 miliar dari pelaksana proyek pada Dinas Pendidikan pemkab Kukar. Tak hanya itu, Rita bersama Khairudin juga menerima uang sebesar Rp 18,9 miliar atas penjualan PT Gerak Kesatuan Bersama terkait pemberian izin pertambangan seluas 2.000 hektare.

Selain itu, Rita juga didakwa menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun. Suap itu diberikan terkait izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru kepada ke perusahaan Abun.
Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan ini, Rita dan Khairudin bersama tim penasihat hukumnya akan membacakan pleidoi atau nota pembelaan pada 4 Juli 2018.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Anggota DPR Dukung Usaha Pemerintah Berangus KKB Papua

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Dave Laksono mendukung upaya pemerintah dalam memberangus KKB di Papua yang telah menyerang warga sipil hingga nakes.

NASIONAL | 23 September 2021

Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Polri: Kasusnya Sangat Kompleks

Teka-teki siapa pelaku pembunuh Tuti Suhartini (55) dan anaknya Amalia Mustika Ratu (23), di Subang, Jawa Barat, belum terpecahkan.

NASIONAL | 23 September 2021

LPEI Bantu Pemkab Samosir Percepat Herd Immunity

LPEI mendukung program vaksinasi yang sedang dijalankan Pemkab Samosir untuk mempercepat herd immunity.

NASIONAL | 23 September 2021

Setara Institute Nilai Pejabat Makin Alergi dengan Kritik dari Masyarakat

Setara Institute menilai para pejabat semakin alergi dengan kritik dari masyarakat. Hal ini tercermin dari pelaporan yang dilakukan pejabat terhadap masyarakat.

NASIONAL | 23 September 2021

Peserta Seleksi P3K Keluhkan Materi Sulit, Nadiem: Soal Disusun Guru

Mendikbudristek menyatakan, materi seleksi seleksi P3K Guru tahap I yang dikeluhkan sulit oleh peserta sebetulnya disusun oleh para guru

NASIONAL | 23 September 2021

Korban Mafia Tanah Kecewa Saat Salah Cegat Rombongan Presiden Jokowi

Unjuk rasa dan rencana mencegat rombongan Presiden Jokowi itu dilakukan Guru Besar IPB karena ingin ada kepastian terhadap kasus perampasan tanah miliknya.

NASIONAL | 23 September 2021

Satgas Harap PON Papua Tak Jadi Sumber Penularan Covid-19

Satgas berharap PON XX Papua tidak menjadi sumber penularan Covid-19, salah satunya adalah dengan memitigasi risiko penularan Covid-19

NASIONAL | 23 September 2021

Polisi Periksa 18 Saksi Terkait Kasus Napoleon Aniaya Muhammad Kace

Penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang kasus penganiayaan itu.

NASIONAL | 23 September 2021

Effendi Simbolon Nilai Labelisasi Teroris yang Dilakukan Mahfud MD Keliru

Anggota Komisi I DPR dari PDIP, Effendi Simbolon menilai labelisasi teroris gerakan referendum Papua yang dilakukan Menko Polhukam Mahfud MD hal yang keliru.

NASIONAL | 23 September 2021

Kemendikbudristek-DPR Bersepakat Tunda Pengumuman Hasil Seleksi P3K Guru

Kemendikbudristek dan Komisi X bersepakat menunda pengumuman hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Guru tahap I

NASIONAL | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Pakar Inggris: Covid-19 Jadi Flu Biasa Tahun Depan

Pakar Inggris: Covid-19 Jadi Flu Biasa Tahun Depan

DUNIA | 12 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings