KLHK Targetkan Rehabilitasi 200.000 Hektar Lahan Kritis

KLHK Targetkan Rehabilitasi 200.000 Hektar Lahan Kritis
Ilustrasi lahan kritis. ( Foto: Ist )
Ari Supriyanti Rikin / FER Kamis, 5 Juli 2018 | 16:42 WIB

Jakarta - Degradasi lahan masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Pemerintah menargetkan peningkatan sepuluh kali lipat rehabilitasi lahan kritis atau sekitar 200.000 hektar (ha) pada tahun 2019.

Namun rehabilitasi lahan kritis tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah saja. Sektor swasta dan masyarakat harus berperan, karena laju lahan kritis lebih cepat dibanding laju rehabilitasinya. Saat ini, dengan revisi kriteria, lahan kritis di Indonesia yang tadinya seluas 24,3 juta ha menyusut menjadi 14 juta ha.

Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ida Bagus Putera Parthama mengatakan, rehabilitasi lahan kritis dan daerah aliran sungai (DAS) perlu mengubah pendekatan.

"Kalau semua mengandalkan dana pemerintah mustahil entah kapan selesainya. Oleh sebab itu, perlu keterlibatan swasta," katanya di sela-sela peringatan hari Penanggulangan Degradasi Lahan Sedunia di Jakarta, Kamis (5/7).

Hari penanggulangan degradasi lahan dan kekeringan sedunia diperingati setiap 17 Juni. Peringatan ini diharapkan menjadi momentum meningkatkan kesadaran dan kepedulian para pihak dalam menangani degradasi lahan.

Tema global peringatan ini adalah Land has true value. Invest in it. Sedangkan secara nasional bertema lahan adalah aset yang bernilai tinggi, jaga dan kelola untuk masa depan.

Putera menambahkan, saat ini direncanakan pula adanya skema insentif rehabilitasi lahan kritis dalam bentuk public private partnership. Nantinya, akan diterbitkan izin untuk unit usaha dengan lahan bervariasi antara 100 ha hingga 1.000 ha untuk direhabilitasi dan selanjutnya dimanfaatkan untuk berusaha seperti silvopastural (ada peternakan sapi) di lahan itu. Namun untuk mewujudkan hal itu perlu banyak perubahan aturan.

Untuk mengoptimalkan rehabilitasi lahan kritis, KLHK juga mengeluarkan tiga peta yang bersumber dari peta dasar Badan Informasi Geospasial. Peta berskala 1:50.000 terdiri dari peta lahan kritis, batas daerah aliran sungai dan peta rawan erosi.

"Dengan peta ini perencanaan lebih akurat dan efektif dari upaya rehabilitasi lahan yang selama ini sudah dilakukan," ucapnya.



Sumber: Suara Pembaruan