KPK:Rekomendasi Lapas Belum Dijalankan Kemkumham Secara Utuh
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.144 (3.49)   |   COMPOSITE 6258.75 (33.25)   |   DBX 1361.34 (0.42)   |   I-GRADE 179.18 (1.41)   |   IDX30 502.509 (3.5)   |   IDX80 134.874 (0.99)   |   IDXBUMN20 393.542 (2.29)   |   IDXESGL 138.721 (1.04)   |   IDXG30 140.869 (0.73)   |   IDXHIDIV20 444.908 (3.39)   |   IDXQ30 144.657 (0.96)   |   IDXSMC-COM 296.3 (1.57)   |   IDXSMC-LIQ 351.212 (4.05)   |   IDXV30 132.413 (2.15)   |   INFOBANK15 1051.36 (5.92)   |   Investor33 433.839 (2.98)   |   ISSI 179.41 (1.13)   |   JII 608.801 (4.3)   |   JII70 214.954 (1.52)   |   KOMPAS100 1205.85 (8.78)   |   LQ45 941.363 (6.94)   |   MBX 1692.14 (10.5)   |   MNC36 321.868 (2.02)   |   PEFINDO25 321.871 (0.09)   |   SMInfra18 304.318 (4.08)   |   SRI-KEHATI 368.746 (2.68)   |  

KPK:Rekomendasi Lapas Belum Dijalankan Kemkumham Secara Utuh

Senin, 23 Juli 2018 | 15:16 WIB
Oleh : Deti Mega Purnamasari / YUD

Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif menyebutkan, rekomendasi atas kajian KPK tahun 2008 tentang lembaga pemasyarakatan (lapas) sejak tahun 2008 belum dijalankan secara utuh oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham)

Hal tersebut disampaikan Laode dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPK dengan Komisi III DPR, Senin (23/7). Dalam rapat tersebut anggota dewan sempat menyinggung soal apa yang terjadi di Lapas Sukamiskin, Bandung, yakni adanya transaksi jual beli sel mewah kepada narapidana kasus korupsi.

"KPK pernah melakukan kajian sejak tahun 2008 tentang lapas dan temuan serta rekomendasinya belum dijalankan secara utuh," ujar Laode.

Rekomendasi tersebut diantaranya adalah tidak ada kode etik yang ketat bagi Dirjen Pas dan Lapas, rendahnya keterbukaan informasi pemberiaan asimilasi, bebas bersyarat, dan cuti bersyarat. Kemudian rendahnya pemanfaatan IT dalam pelayanan masyarakat, tidak efektifnya sarana pengaduan masyarakat. Selanjutnya, jumlah petugas yang terbatas dan over kapasitasnya sel yang melebihi 150 persen.

"Kemudian pengawas internal kementerian, Dirjen Pas pada lapas ini saya rasa perlu menjadi catatan Komisi III dan ini yang paling penting adanya dualisme pengurus lapas. Sebenarnya bukan Dirjen yang berkuasa, tapi Sekjen," katanya.

Ia mengatakan, hak-hak narapidana juga masih kurang tercapai ditambah lagi adanya sel yang over kapasitas. Apalagi berdasarkan standar internasional, pengawas di lapas harus ada dua, yakni internal dan luar. Saat ini justru pengawas internalnya saja kadang ada kadang tidak, apalagi pengawas luar.

Anggota Komisi III Fraksi Hanura, Syarifuddin Suding, mengatakan, kasus yang terjadi di Lapas Sukamiskin sudah menjadi lagu lama dan sering dikritisi.

"Bagaimana di lapas banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada narapidana, diperjualbelikan, dan sebagainya. Ini perlu diusut lebih jauh keterlibatan Kemkumham," katanya.

Pasalnya ia melihat ada indikasi kuat pemberian fasilitas kepada narapidana seperti yang terjadi di Lapas Sukamiskin tersebut atas sepengetahuan Kemkumhan.

"Itu bukan rahasia umum. Tidak sebatas kepala lapas-nya tapi harus ada yang bertanggungjawab yang lebih di atasnya," katanya.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Alhabsyi. Ia meyakini adanya sel mewah dan transaksi jual belinya kepada narapidana tidak hanya terjadi di Sukamiskin.

"Cek saja semua lapas. Ini fenomena gunung es, kenapa KPK tidak masuk saja ke wilayah ini lebih detil. Sekalian supervisi ke Dirjen Pas dan para Kepala Lapas seluruh Indonesia, karena dampaknya sangat besar," pungkasnya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dua Menteri Presiden Jokowi Terpilih Jadi Pengurus IKA PMII

Kita masih menghadapi banyak tantangan, yang mana kita akan bisa menghadapinya kalau kita tetap solid.

NASIONAL | 23 Juli 2018

Jawa Tengah Kuatkan Duet Jokowi-Moeldoko di Pilpres 2019

Sudah ada 17 elemen masyarakat di Jawa Tengah yang bulat mendukung duet Jokowi-Moeldoko.

NASIONAL | 23 Juli 2018

Peringati HAN, Sulteng Gelar Forum yang Libatkan Ratusan Anak

Forum anak merupakan wadah pertemuan semua anak dari berbagai kelompok untuk berkomunikasi.

NASIONAL | 23 Juli 2018

Ketua KPK: Sistemis, Jual-Beli Sel Mewah

Harus ada perubahan yang sangat mendasar terhadap tata kelola di lembaga pemasyarakatan.

NASIONAL | 23 Juli 2018

Di LHKPN, Kalapas Sukamiskin Klaim Hanya Punya Harta Rp 600 Juta

Total harta ini menurun dibandingkan kekayaan yang dilaporkannya pada 29 Februari 2014, sejumlah Rp 714.609.023.

NASIONAL | 23 Juli 2018

Gelombang Tinggi, KM Pulau Tello Tidak ke Enggano

KSOP Bengkulu, tidak mengizinkan KM Pulau Tello berlayar ke Enggano, semata-mata demi keselamatan.

NASIONAL | 23 Juli 2018

Meski JK Pihak Terkait di Uji Materi, MK Harus Tetap Mandiri

Pembatasan masa jabatan presiden atau wapres untuk mempercepat regenerasi politik.

NASIONAL | 23 Juli 2018

Jokowi Kumpulkan Wali Kota se-Indonesia di Istana Bogor

Jokowi mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.

NASIONAL | 23 Juli 2018

Cuaca Ekstrem, Syahbandar Diminta Perketat Izin Berlayar

"Apabila diperkirakan gelombang akan tinggi dan tidak memenuhi syarat berlayar, tanpa alasan apapun kapal tersebut tidak boleh berlayar demi keselamatan."

NASIONAL | 23 Juli 2018

Razia Lapas di Jambi, Banyak Ditemukan Ponsel dan Uang

Razia di seluruh lapas dan rutan di Jambi berlangsung tertib dan lancar walaupun razia dilakukan malam hari.

NASIONAL | 23 Juli 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS