Kasus Korupsi Jasindo, KPK Periksa Petinggi Asuransi Bhakti Bhayangkara

Kasus Korupsi Jasindo, KPK Periksa Petinggi Asuransi Bhakti Bhayangkara
Ilustrasi. (Foto: ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/)
Fana Suparman / FMB Rabu, 8 Agustus 2018 | 11:09 WIB

Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pembayaran kegiatan fiktif agen PT Jasindo dalam asuransi minyak dan gas di BP Migas atas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2009-2012 dan 2012-2014.

Untuk mengusut kasus ini, tim penyidik menjadwalkan memeriksa Direktur Asuransi Bhakti Bhayangkara Asuransi Rifeldo Meisa, Rabu (8/8). Pemeriksaan terhadap Rifeldo Meisa ini dilakukan tim penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Dirut PT Jasindo Budi Tjahjono (BTJ).

"Rifeldo Meisa akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BTJ (Budi Tjahjono)," kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (8/8).

Belum diketahui secara pasti kaitan Rifeldo Meisa dan Asuransi Bhakti Bhayangkara dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara Rp 15 miliar ini. Tak hanya Rifeldo Meisa, dalam mengusut kasus ini, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa Direktur Pemasaran PT Asuransi Jasindo Eko Wari Santoso. Seperti halnya Rifeldo Meisa, Eko Wari Santoso juga akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Budi Tjahjono.

Diketahui, KPK menetapkan mantan Dirut PT Jasindo, Budi Tjahjono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penunjukan dan pembayaran agen dalam lelang penutupan asuransi oil and gas pada 2009, serta jasa asuransi aset proyek pada 2012 di BP Migas.
B

udi diduga memerintahkan bawahannya menunjuk perorangan tertentu untuk menjadi agen dalam lelang yang diikuti konsorsium yang dipimpin PT Jasindo di BP Migas pada 2010-2012 dan 2012. Kedua agen itu mendapat komisi dari Jasindo lantaran konsorsium yang dipimpin perusahaan pelat merah tersebut memenangkan lelang.

Padahal, kehadiran kedua agen tersebut tak diperlukan dan tak melakukan kegiatan apapun terkait lelang yang diikuti Jasindo dan konsorsiumnya. Pembayaran fee kepada kedua agen tersebut diduga kembali mengalir kepada sejumlah pejabat Jasindo. Akibatnya, keuangan negara diduga dirugikan sekitar Rp 15 miliar.



Sumber: Suara Pembaruan