Yusril Minta Penegak Hukum Usut "Mahar Politik"
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

Yusril Minta Penegak Hukum Usut "Mahar Politik"

Senin, 13 Agustus 2018 | 17:04 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan dugaan mahar yang diberikan Sandiaga Uno agar menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subiyanto sudah masuk ke ranah hukum. Untuk itu, mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan era Presiden Megawati ini meminta penegak hukum untuk mengusut dugaan mahar tersebut.

"Oleh karena apa yang dikatakan saudara Andi Arief itu diakui Pak Sandiaga Uno bahwa uang itu memang ada, tapi tidak dalam bentuk mahar tapi untuk dana kampanye katanya begitu. Nah ini kan jadi persoalan hukum," kata Yusril di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/8).

Dugaan mahar ini pertama kali dilontarkan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menuding Sandiaga menyerahkan mahar masing-masing Rp 500 miliar kepada PAN dan PKS agar diusung oleh kedua parpol tersebut dan Gerindra sebagai cawapres. Bahkan, Andi Arief menyebut Prabowo sebagai 'jenderal kardus' lantaran berubah sikap hanya karena uang.

Yusril menyatakan, aparat penegak hukum perlu mengusut kasus ini untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana. Dengan demikian, dugaan tersebut tidak berkembang menjadi isu politik dan bahkan fitnah.

"Nah ini kan jadi persoalan hukum, kalau dana kampanye itu diberikan kepada siapa, jumlahnya berapa dan karena ini sudah menjadi masalah hukum saya kira lebih objektif kalau aparat penegak hukum melakukan kajian terhadap masalah ini ya. Melakukan penyelidikan lebih dulu apakah cukup ini sebuah tindak pidana atau tidak," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Perludem Minta Andi Arief Segera Laporkan Dugaan Mahar Politik

UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 228 melarang adanya mahar yang merupakan imbalan dalam bentuk apapun, janji atau komitmen untuk memberikan dana kepada parpol.

NASIONAL | 13 Agustus 2018

Mengais Bisnis di Festival Indonesia di Moskwa

Salah satu kendala dalam mengembangkan bisnis karena tidak ada penerbangan langsung Indonesia-Rusia dan sebaliknya.

NASIONAL | 13 Agustus 2018

Teknologi Fermentasi Jadi Solusi Pakan Sapi

Pakan memiliki pengaruh besar terhadap kualitas sapi.

NASIONAL | 13 Agustus 2018

9 Kapolda Diganti

Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar digeser ke wakalemdiklat Polri.

NASIONAL | 13 Agustus 2018

Jumlah Korban Gempa NTB hingga Senin 436 orang

Kerugian akibat gempa Juli dan Agustus di NTB diperkirakan melebih Rp 5 triliun.

NASIONAL | 13 Agustus 2018

Pelayanan Angkutan Logistik Papua Diapresiasi

Misi sosial mengalahkan segalanya dan tetap berada di garda terdepan di pedalaman, khususnya Papua.

NASIONAL | 13 Agustus 2018

Pakar Gizi: SKM Dukung Pemenuhan Gizi Anak

Kondisi tubuh yang kekurangan energi justru berbahaya bagi tumbuh kembang anak.

NASIONAL | 13 Agustus 2018

MK Menangkan Lukas Enembe

Dengan putusan MK, maka berakhir sudah seluruh tahapan Pilgub Papua 2018.

NASIONAL | 13 Agustus 2018

Kasus Suap Dana Perimbangan Daerah, KPK Periksa Politikus PAN

Diduga, KPK akan mengonfirmasi hasil penggeledahan yang dilakukan di Komplek DPR, Kalibata, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

NASIONAL | 13 Agustus 2018

Presiden Terima Surat Kepercayaan 8 Dubes Negara Sahabat

Dubes secara berturut-turut menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo.

NASIONAL | 13 Agustus 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS