Kasus Suap APBD, 22 Anggota DPRD Malang Penuhi Panggilan KPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kasus Suap APBD, 22 Anggota DPRD Malang Penuhi Panggilan KPK

Senin, 3 September 2018 | 08:56 WIB
Oleh : Aries Sudiono / JEM

Malang - Sebanyak 22 orang anggota DPRD Kota Malang, Jatim, berangkat secara bersama-sama ke Jakarta, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus suap massal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Malang tahun anggaran (TA) 2015.

Para wakil rakyat itu, ada yang naik pesawat melalui Bandara Juanda, Surabaya, ada yang naik mobil pribadi, dan paling banyak naik bus dengan berkumpul terlebih dahulu di depan SMA Negeri 3 Kota Malang, Jalan Sultan Agung, Kota Malang, Minggu (2/9).

Ke-22 anggota dewan itu dan dua pejabat eksekutif di Mapolresta Malang Kota, pada Jumat (31/8) hingga Sabtu (1/9), sudah diperiksa KPK di Mapolres Malang. Di antaranya Wakil Ketua DPRD Kota Malang Sony Yudiarto dan Sekda Kota Malang Wasto, keduanya diperiksa sebagai saksi.

Syamsul Fajrih, salah satu rombongan anggota DPRD dari PPP yang diantar keluarganya, sebelum menaiki bus rombongan nampak memeluk satu-persatu anggota keluarganya. Kehadiran keluarganya itu, dirasakan sangat menguatkan hatinya.

Air mata haru mengiringi keberangkatan Fajrih. “Siap tidak siap, saya harus memenuhi panggilan penyidik KPK, namun saya tidak bersalah karena tidak ikut menerima uang suap,” katanya.

Sebagaimana diketahui, KPK pada tahap kedua pengungkapan kasus suap massal di legislatif Kota Malang, telah memeriksa 24 orang anggota dewan dan belasan pejabat eksekutif Pemkot Malang, menyusul pengakuan Ribut Hariyanto, salah seorang anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar (FPG).

Ribut yang ditanya wartawan seusai pemeriksaan di Mapolesta Malang Kota, mengakui menerima uang tunjangan hari raya (THR) dari Sukarno selaku ketua FPG.

Sukarno ditetapkan sebagai tersangka bersama 18 anggota DPRD lainnya pada pengungkapan kasus tahap pertama KPK, dan saat ini sedang menanti vonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya.

Sedang tersangka Ribut mengakui menerima uang sebesar Rp 12,5 juta dari Sukarno yang ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Juli lalu.

Sementara Plt Ketua DPRD Kota Malang Choeroel Anwar mengatakan, keberangkatan para anggota DPRD Kota Malang ke Jakarta untuk melanjutkan proses pemeriksaan yang belum tuntas di Mapolres Malang Kota.

“Kasusnya masih tetap tentang korupsi (uang suap) APBD-P TA 2015,” katanya.

Ia membenarkan bahwa dalam kasus ini, mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono sudah divonis lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan penjara di PN Tipikor Surabaya. Arief juga diberi hukuman tambahan yakni hak politiknya dicabut selama dua tahun pascabebas menjalani hukuman. Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut hukuman tujuh tahun penjara dan bayar denda Rp 200 juta.

Arief dinyatakan terbukti menerima suap Rp 700 juta dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang Jarot Edy Sulistyono. Dana itu diakui bersumber dari hasil patungan para rekanan yang dihimpun melalui Sekda Kota Malang (waktu itu) Cipto Wiyono.

Arief juga mengaku mengambil bagian Rp 100 juta dan yang Rp 600 juta dibagikan kepada seluruh (45) anggota dewan melalui masing-masing pimpinan fraksi. Karenanya Wali Kota Malang Moch. Anton juga diganjar hukuman PN Tipikor Surabaya dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan serta hak politiknya dicabut selama dua tahun pascabebas.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Kempupera Anggarkan Rp 3,6 Miliar Bangun PSU Rumah Subsidi di Papua

Kempupera telah membangun prasarana, sarana dan utilitas (PSU) berupa jalan lingkungan untuk 395 unit rumah bersubsidi di Papua.

NASIONAL | 21 September 2021


NasDem Apresiasi Kehadiran Anies Penuhi Panggilan KPK

KPK diyakini akan transparan, dan profesional dalam menangani setiap kasus, termasuk kasus pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.

NASIONAL | 21 September 2021

Satgas Akan Tagih Utang BLBI Secara Bertahap hingga 2023

Satgas BLBI akan terus melakukan penagihan utang baik dalam bentuk tanah, uang, maupun pengakuan secara bertahap hingga tahun 2023.

NASIONAL | 21 September 2021


Mahfud MD: Satgas BLBI Telah Identifikasi Aset Tanah 15,2 Juta Ha

Satgas BLBI sudah mengidentifikasi tanah 15,2 juta ha, di antaranya 5,2 juta hektare di lima kota sudah berhasil dikuasai.

NASIONAL | 21 September 2021

Pakar Hukum JE Sahetapy Meninggal

Pakar hukum pidana Prof JE Sahetapy, Selasa (21/9/2021), meninggal dunia di Surabaya.

NASIONAL | 21 September 2021

Menag: Santri Aset Luar Biasa yang Dimiliki Indonesia

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, santri adalah aset luar biasa yang dimiliki Indonesia.

NASIONAL | 21 September 2021

Anggota DPRD Surabaya Sambut Positif Kebijakan PPKM Izinkan Anak Masuk Mal

Anak di bawah 12 tahun boleh masuk mal sebagaimana aturan PPKM level 2-4 dari 21 September hingga 4 Oktober 2021.

NASIONAL | 21 September 2021

IPW: Surat Terbuka Junior Tumilaar di Luar Pakem TNI

Tindakan Brigjen Junior Tumilaar yang membuat surat terbuka adalah suatu tindakan yang sangat di luar pakem TNI.

NASIONAL | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Uji Pasar Program PGN Sayang Ibu Gaskita Berlangsung di Wilayah Jakarta dan Tangerang

Uji Pasar Program PGN Sayang Ibu Gaskita Berlangsung di Wilayah Jakarta dan Tangerang

EKONOMI | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings