Koruptor Dilarang Jadi Caleg

Pekan Depan MA Bersikap

Pekan Depan MA Bersikap
Suhadi. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / YUD Sabtu, 8 September 2018 | 10:16 WIB

Jakarta - Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi mengatakan pihaknya akan memutuskan uji materi Peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan terpidana kasus korupsi pada pekan depan. Putusan tersebut, kata Suhadi, akan diambil oleh majelis hakim yang sudah ditentukan untuk menguji peraturan tersebut.

"Pekan depan majelis hakim akan memutuskan, apakah bisa segera memutuskan uji materinya atau menunda. Itu tergantung majelis hakim, apakah segera memutuskan substansi uji materi atau menundanya," ujar Suhadi saat dihubungi, Sabtu (8/9).

MA mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK khusus Pasal 53 dan Pasal 55 dalam melakukan uji materi Peraturan KPU ini. Dalam Pasal 53 UU MK menyebutkan MK harus memberitahukan permohonan uji materi yang masuk ke MK, kepada MA. Pemberitahuan ini dilakukan dalam waktu tujuh hari setelah perkara uji materi didaftarkan ke MK.

Sementara Pasal 55 UU tersebut, mengatur bahwa uji materi terhadap aturan perundangan yang ada di MA wajib dihentikan sementara, manakala ada proses uji materi terhadap undang-undang yang ada di atasnya.

"Ternyata dari MK mengatakan MA tidak perlu menunggu putusan MK untuk uji materi ini karena ada putusan MK yang mengatakan frasa 'dihentikan sementara' bertentangan dengan UUD 1945 tetapi dipakai kata 'ditunda'. Kalau 'dihentikan sementara' berarti lebih kepada persoalan administrasi, tetapi kalau 'ditunda' terkait substansi sehingga penundaan diputuskan oleh majelis hakim yang rencananya pekan depan," jelasnya.

Suhadi kemudian menerangkan setiap permohonan uji materi yang diajukan ke MA akan diregistrasi dan diberi nomor oleh MA. Setelah itu, kata dia, akan diperiksa apakah Undang-Undang diatasnya sedang diuji atau tidak di MK untuk dipertimbangkan ditunda proses pemeriksaannya.

"Ini untuk mengantisipasi ada dua putusan yang berbeda terkait substansi yang sama. Nanti bisa berlaku asas hukum peraturan yang lebih tinggi akan mengabaikan atau mengesampingkan peraturan di bawahnya," tutur dia.

Kalau tidak ada halangan, kata Suhadi, MA akan melakukan sidang sampai putusan atas uji materi tersebut dalam waktu paling cepat satu bulan sejak perkaranya diregistrasi dan paling lama tiga bulan. Namun, dia mengaku ada kekhususan untuk peraturan tertentu yang harus diputus oleh mejalis hakim selama 30 hari, seperti peraturan hubungan industrial.

"Saya pikir demikian juga dengan uji materi PKPU yang dibatasi waktu 30 hari sejak permohonan diregistrasi. Namun 30 harinya sekarang sejak MK memutuskan perkara uji materi UU Pemilu di MK," ungkap dia.

Lebih lanjut, Suhadi mengaku MA mencermati dinamika soal polemik larangan eks koruptor menjadi bacaleg. Desakan terhadap MA mulai dari hasil pertemuan di Kemko Polhukam, rapat tripartit dan dari MK, akan dipertimbangkan oleh majelis hakim MA pekan depan.

"Tetapi kita tidak tahu keputusannya apa, itu menjadi wilayah majelis hakim untuk memutuskan, ditunda atau segera diputuskan substansinya," pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, ada dua Peraturan KPU yang sedang diuji di MA, yakni pertama, norma larangan mantan terpidana kasus korupsi menjadi caleg DPR dan DPRD diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal itu berbunyi,"Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (partai politik) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi."

Kedua, norma yang termuat dalam Pasal 60 huruf (j) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD yang menyatakan,"Perseorangan peserta pemilu dapat menjadi bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD setelah memenuhi syarat bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi."



Sumber: BeritaSatu.com