OTT Rembang, Polda Jateng Amankan Rp 21,2 Juta
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

OTT Rembang, Polda Jateng Amankan Rp 21,2 Juta

Sabtu, 6 Oktober 2018 | 11:48 WIB
Oleh : YUD

Rembang - Polda Jawa Tengah berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai Dinas Perhubungan Rembang, Kamis (4/10). Dalam OTT tersebut berhasil diamankan uang Rp 21,2 juta dan empat buku tabungan milik oknum pegawai Dishub setempat beserta kartu ATM.

"Uang yang terkumpul bisa berkembang karena kegiatannya diduga dilaksanakan sejak tahun 2013," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Agus Triatmadja dihubungi dari Kudus, Sabtu (6/10).

Barang bukti lain yang ikut diamankan, yakni telepon genggam milik oknum pegawai berinisial 'SA' sebagai master uji dan 'W' sebagai bendahara juga ikut diamankan, beserta dokumen terkait pendaftaran, pembayaran dan pengujian kendaraan," ungkap Agus. Selain itu, berhasil diamankan buku catatan rincian pembagian uang hasil pungutan liar.

Kedua oknum pegawai Dishub Rembang yang berinisial SA dan W yang tertangkap tangan pada Kamis (4/10) pukul 11.30 WIB itu, selanjutnya dibawa ke Kantor Satreskrim Polres Rembang untuk dimintai keterangannya.

Tim Polda yang melakukan OTT jgua melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang, sebanyak tujuh orang di antaranya pegawai Dishub Rembang dan tiga orang merupakan pemohon uji KIR. OTT tersebut, berawal dari laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana pungli (korupsi) yang dilakukan pejabat uji kelaikan kendaraan (KIR) Dishub Kabupaten Rembang terkait pendaftaran dan pelaksanaan KIR kendaraan angkutan orang dan barang.

Berbekal informasi tersebut, tim penyelidik Polda Jateng melakukan observasi pada lokasi guna mematangkan kebenaran informasi dan Kamis (4/10) di gedung uji KIR Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang terdapat 37 kendaraan melaksanakan KIR baik berkala maupun baru.

Dalam pembayaran uji oleh pemohon tidak dilakukan pada loket kasir melainkan langsung kepada master uji berinisial "SA" dengan nominal bervariasi antara Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu per kendaraan, jauh di atas biaya resmi sesuai Perda Kabupaten Rembang nomor 6/2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

"Kasir ternyata tetap menerbitkan bukti pembayaran, meskipun belum menerima uang pembayaran dari pemohon uji, karena pembayaran masih disimpan oleh Master Uji (SA)," ujarnya.

Sementara tarif resmi sesuai perda, untuk kendaraan dengan jumlah berat bruto (JBB) 0-5.000 kilogram biayanya Rp 59.500, kendaraan dengan JBB antara 5.001-10.000 kg biayanya Rp 61.500, dan kendaraan dengan JBB diatas 10.000 kg biayanya Rp.64.500 yang masing-masing terdapat beberapa item rincian pembayarannya mulai dari retribui, buku uji, stiker samping hingga uji emisi.

Atas dasar observasi tersebut, Kamis (4/10) pukul 11.30 WIB, tim penyelidik melakukan operasi tangkap tangan, terhadap Master Uji (SA) dan Kasir/ Bendahara Pembantu (W) beserta sejumlah barang bukti.

Tim Polda Jateng juga masih memperdalam aliran pembagian uang hasil pungutuan liar tersebut ke Pejabat Dinas Perhubungan maupun tingkat atasnya.

Selain itu, pemohon KIR dalam kurun waktu sebelumnya juga akan dilakukan pemeriksaan, termasuk pihak-pihak terkait dan penyitaan barang bukti terkait.

Atas perbuatannya itu, para pelaku dijerat dengan pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf a dan b atau pasal 11 UU nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal lainnya, yakni pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf a, dan pasal 12 huruf b UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta rupiah dan paling banyak Rp1 miliar.

Pasal lainnya, yakni pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor dengan ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50 juta rupiah dan paling banyak Rp250 juta rupiah. Sebelumnya, Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupateb Rembang Suwarno ketika dimintai konfirmasinya mengakui tidak mengetahui secara pasti tentang OTT tersebut.

"Maklum saja, saya menjabat sebagai Plt Kepala Dishub Pati baru empat hari sehingga belum menguasai secara penuh," ujarnya.

Terkait pelaksanaan uji kelaikan kendaraan (KIR) pasca OTT dari Polda Jateng, kata dia, untuk sementara tidak dioperasikan karena belum ada pegawai yang memiliki sertifikasi sebagai tim penguji.

Jika ada yang melakukan pengujian kendaraan, maka dialihkan ke daerah lain yang siap menggelar uji KIR.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Bersama Elek Yo Band, Menko Puan Tampil di Konser untuk Palu dan Donggala

"Konser untuk Palu dan Donggala ini adalah contoh masyarakat dan pemerintah serta seniman bergotongroyong untuk membantu warga Palu dan Donggala."

NASIONAL | 6 Oktober 2018

Ini Penyebab Banyak Kepala Daerah Korup

Masih banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi karena tidak maksimalnya peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

NASIONAL | 6 Oktober 2018

Luhut Usulkan Pembangunan Pusat Logistik di Daerah Aman

Rencana pembangunan pusat logistik di daerah aman dimaksudkan sebagai solusi jangka panjang untuk pemulihan daerah terdampak bencana alam.

NASIONAL | 6 Oktober 2018

Menko PMK Pimpin Rapat Tingkat Menteri Bahas Rehab Rekon Pasca Bencana Gempa Bumi NTB

Rehab rekon rumah penduduk, diharapkan dapat diselesaikan segera. Penyelesaian rehab rekon rumah penduduk dapat diselesaikan pada Maret 2019.

NASIONAL | 5 Oktober 2018

DPD Berjanji Tindak Lanjuti Hasil Audit BPK

"‎Ini menjadi perhatian DPD RI sebagai representasi daerah. Karena seluruh bentuk kerugian negara dan potensi kerugian harus mampu diminimalisir."

NASIONAL | 6 Oktober 2018

Kiai Maruf: Danau Toba Itu Indah Sekali, Tak Ada Tandingannya

"Danau Toba itu indah sekali. Luar biasa. Tak ada tandingannya."

NASIONAL | 6 Oktober 2018

KPK Setor Rp 9 M dari Hasil Lelang 2 Aset Fuad Amin

Pelelangan ini lantaran perkara Fuad telah berkekuatan hukum tetap dan sebagai pengembalian uang negara.

NASIONAL | 6 Oktober 2018

Pelamar Seleksi CPNS di Mukomuko Capai 1.500 Orang

Pemkab Kabupaten Mukomuko memperkirakan jumlah pelamar CPNS tahun 2018 bisa mencapai 4.500 orang.

NASIONAL | 6 Oktober 2018

Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar Segera Diadili

Penyidikan kasus Tulungagung dan Blitar untuk sejumlah tersangka telah selesai dilakukan.

NASIONAL | 6 Oktober 2018

Polisi Tidak Tutup Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Hoax

Penyidik Polda Metro Jaya, terus menyelidiki kasus penyebaran berita bohong atau hoax dengan tersangka Ratna Sarumpaet.

NASIONAL | 6 Oktober 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS